Indonesia Bawa Diplomasi 'Jalan Tengah' ke Board of Peace, Ini Pentingnya!

Langkah Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) telah menyulut perdebatan hangat di tengah masyarakat dan dunia akademis. Pendekatan diplomasi "jalan tengah" ini, yang diusung oleh Indonesia, tidak bisa sekadar disetujui atau ditolak begitu saja, melainkan memerlukan kajian mendalam. Mengingat kusutnya konflik di Palestina, Gaza, dan seluruh Timur Tengah, keikutsertaan Indonesia di forum ini menjanjikan potensi besar sebagai penengah. Namun, tentu saja, ada pula risiko yang tak boleh luput dari perhatian. Artikel ini akan membedah pentingnya strategi Indonesia, mulai dari dinamika geopolitik regional hingga tantangan untuk teguh pada prinsip keadilan di tengah tarik-menarik kepentingan global.

Kusutnya Konflik Timur Tengah dan Urgensi Mediator

Kawasan Timur Tengah sudah sejak lama dikenal sebagai medan perebutan kepentingan global yang melampaui sekadar perselisihan antarnegara. Hampir setiap krisis yang terjadi di sana, dari Palestina, Israel, Suriah, Yaman, Lebanon, sampai Irak, selalu melibatkan aktor proksi. Mereka ini didukung oleh berbagai pihak, mulai dari negara-negara adidaya, aliansi regional, milisi ideologis, hingga pihak yang mengincar kekayaan sumber daya ekonomi dan energi di sana. Tak heran, Timur Tengah tak lagi sekadar lokasi konflik lokal, melainkan panggung utama bagi tarik-menarik pengaruh dunia.

Kedalaman konflik di kawasan ini juga terikat erat pada identitas etnis, sektarianisme, dan ego politik yang sudah mengakar berabad-abad lamanya. Kesetiaan di sana seringkali tidak hanya tertuju pada negara-bangsa modern, melainkan pada garis keturunan etnis, keyakinan agama, mazhab, serta ingatan kolektif yang kerap saling berbenturan. Ironisnya, di Timur Tengah, masa lalu seringkali justru dipakai untuk 'membunuh' masa depan, menghambat segala upaya rekonsiliasi dan pembangunan tatanan baru yang lebih baik.

Tak mengherankan jika penyelesaian konflik di Timur Tengah seringkali mentok karena keterbatasan aktor internal. Dalam kondisi seperti ini, mediasi dari pihak luar menjadi sebuah keharusan. Namun, untuk konflik yang sudah berkepanjangan ini, mediator yang dibutuhkan harus punya legitimasi moral dan ketulusan politik yang kuat. Tanpa dua syarat penting tersebut, segala upaya perdamaian hanya akan menjadi seremonial belaka, tanpa perubahan berarti.

Indonesia sebagai 'Juru Damai Jujur' (Honest Broker): Peluang dan Potensi

Melihat konteks yang kompleks ini, posisi Indonesia di panggung global terasa istimewa. Indonesia tak punya jejak sejarah kolonial di Timur Tengah, dan selama ini dikenal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Modal historis dan politik inilah yang menempatkan Indonesia sebagai honest broker, atau juru damai yang relatif dipercaya oleh berbagai pihak yang berseteru.

Dalam teori resolusi konflik internasional, peran honest broker krusial untuk membangun jembatan komunikasi dan negosiasi. Indonesia, dengan prinsip politik luar negeri Bebas Aktifnya, jelas punya kapasitas untuk menjalankan peran tersebut. Kehadiran di forum sekelas BoP tak hanya memungkinkan Indonesia untuk mengamati, melainkan juga aktif mengarahkan jalannya perundingan.

Meski penuh rintangan, suara Indonesia sangatlah berarti dalam setiap keputusan penting terkait Timur Tengah. Bayangkan jika Indonesia absen, keputusan-keputusan strategis tentang masa depan Gaza dan Palestina akan tetap diambil, namun tanpa representasi dari negara yang secara historis gigih membela keadilan bagi Palestina.

Menguji Board of Peace: Antara Kritik Orientalisme dan Realitas Hegemoni

Kritik dari Kacamata Edward Said

Meski potensi Indonesia begitu besar, forum BoP tak luput dari sorotan tajam, terutama jika dilihat dari perspektif pemikiran Edward Said tentang Orientalisme. Menurut Said, diskursus perdamaian internasional seringkali jauh dari netral. Dunia Barat, melalui bahasa, institusi, dan narasi, acap kali menciptakan citra Timur sebagai kawasan yang "kacau" dan "irasional", seolah-olah butuh campur tangan dari luar.

Dalam bingkai pemikiran Said, konflik Palestina-Israel kerap kali digambarkan hanya sebagai perseteruan dua pihak yang setara, tanpa menyoroti relasi kolonial antara penjajah dan yang terjajah. Kritik ini menjadi sangat relevan mengingat BoP, di tahap awalnya, bahkan tidak melibatkan partisipasi langsung dari pihak Palestina. Ini berpotensi menjadi bentuk produksi wacana yang mengaburkan ketimpangan struktural, dan pada saat yang sama, menggeser fokus dari isu keadilan dan dekolonisasi menjadi sekadar menjaga stabilitas dan mengelola konflik.

Ancaman Hegemoni dan Konsensus yang Berbahaya

Di sisi lain, untuk menguji BoP, kita juga perlu menggunakan kacamata teori hegemoni Antonio Gramsci. Gramsci mengajarkan bahwa hegemoni tidak selalu muncul lewat pemaksaan, melainkan melalui pembentukan konsensus yang dianggap logis, realistis, dan "normal" oleh komunitas internasional. Dalam konteks BoP, narasi tentang perdamaian, stabilitas, dan rekonstruksi pasca-konflik bisa saja berfungsi sebagai konsensus baru yang secara halus menggeser tuntutan keadilan substantif bagi Palestina.

BoP, dengan struktur yang berpotensi eksklusif, bisa saja menjelma menjadi instrumen konsensus global yang didominasi oleh para aktor berpengaruh. Bahayanya, perdamaian bisa disajikan sebagai tujuan universal di atas kertas, namun definisi sejatinya justru ditentukan oleh kekuatan-kekuatan besar di lapangan. Ini berisiko mengarahkan BoP sebagai alat legitimasi, di mana masyarakat internasional 'dibimbing' untuk menerima stabilitas tanpa kemerdekaan sebagai pilihan yang "lebih realistis".

Diplomasi 'Jalan Tengah' Indonesia: Keterlibatan Bersyarat

Menghadapi dilema rumit ini, Indonesia tak bisa bergeming. Keikutsertaan di BoP sama sekali tidak boleh menyeretnya ke dalam konsensus hegemonik yang justru malah menormalisasi ketidakadilan struktural terhadap Palestina. Oleh karena itu, diplomasi "jalan tengah" Indonesia haruslah bersifat bersyarat.

Prinsip politik luar negeri Bebas Aktif Indonesia menuntut negara ini untuk hadir, namun tetap menjaga sikap kritis dan penuh kewaspadaan. Indonesia wajib terlibat, tetapi tidak boleh tunduk begitu saja dan harus senantiasa peka terhadap setiap dinamika yang berkembang. Di forum BoP, Indonesia harus memanfaatkan perannya secara maksimal untuk terus menyuarakan isu-isu krusial, seperti penghentian pendudukan, keadilan bagi para korban, dan pengakuan penuh terhadap kedaulatan Palestina. Indonesia harus berani menjadi disturbing voice di dalam forum, bukan sekadar penurut konsensus (consensus taker).

Dukungan Indonesia terhadap BoP adalah dukungan yang bersyarat. Jika forum ini bergeser menjadi sekadar alat untuk mengelola konflik tanpa keadilan, atau bahkan berubah menjadi legitimasi baru bagi penindasan, maka konsistensi politik luar negeri Bebas Aktif Indonesia menuntut sikap korektif. Ini bisa berarti mengambil jarak, atau bahkan keluar dari forum tersebut, demi menjaga integritas prinsip-prinsip bangsa.

Membuktikan Nurani Bangsa: Tantangan dan Harapan Diplomasi Indonesia

Komitmen Indonesia terhadap keadilan bagi Palestina merupakan prioritas utama. Tantangan terbesarnya terletak pada bagaimana kehadiran di BoP dapat benar-benar menjadi instrumen untuk memperbesar peluang terciptanya keadilan bagi Palestina, meskipun jalur menuju ke sana dipenuhi risiko dan jebakan. Di tengah kusutnya Timur Tengah yang dibalut ego, kepentingan proksi, dan luka sejarah mendalam, perdamaian sejati tak akan lahir hanya dari niat baik semata. Ia membutuhkan mediator yang tak hanya tangguh, tetapi juga tulus dan berpihak pada keadilan.

"Kehadiran Indonesia di Board of Peace semata sebagai alat untuk memperbesar peluang keadilan bagi Palestina, meskipun jalan menuju ke sana penuh risiko dan jebakan-jebakan. Karena bagi kita bangsa Indonesia, membela Palestina bukan soal simbol kehadiran di forum global, tetapi upaya kita memastikan, diplomasi Indonesia tidak kehilangan nurani sebagai sebuah bangsa besar," terang Ikrama Masloman, Direktur Sintesa Strategi Indonesia (SSI), menggarisbawahi inti dari diplomasi Indonesia.

Pada akhirnya, langkah diplomasi Indonesia di Board of Peace merupakan sebuah ujian atas nurani dan konsistensi bangsa. Ini adalah ikhtiar untuk memastikan bahwa di kancah global, Indonesia tetap teguh berdiri di atas prinsip kemanusiaan dan keadilan, sebuah cerminan nyata dari cita-cita luhur para pendiri bangsa.