PDIP Buka Suara, Kenapa Indonesia Harus Jadi Bagian Board of Peace PBB untuk Perdamaian

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah secara gamblang menyuarakan pandangannya mengenai peran Indonesia dalam upaya perdamaian global, terutama terkait konflik Palestina. Partai berlambang banteng moncong putih ini menegaskan pentingnya posisi Indonesia dalam mewujudkan sistem internasional yang berkeadilan. PDIP juga mendorong agar setiap langkah perdamaian utama diarahkan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sikap ini muncul menyusul keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.

PDIP Tegaskan PBB Sebagai Pilar Utama Perdamaian

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kembali menegaskan sikap resmi partainya yang konsisten mendorong agar seluruh inisiatif perdamaian dunia diinisiasi dan diperkuat melalui kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pernyataan ini ia sampaikan dalam sebuah keterangan pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 31 Januari 2026. Menurut Hasto, PBB merupakan platform paling ideal untuk memperkuat sistem internasional yang berkeadilan dan lebih damai, selaras dengan amanat konstitusi bangsa Indonesia.

Hasto berpandangan, lewat PBB, Indonesia dapat lebih efektif dalam membangun solidaritas dengan berbagai bangsa di Asia, Afrika, maupun Amerika Latin. "PBB adalah lembaga yang memiliki legitimasi global untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan perdamaian abadi. Indonesia seharusnya memaksimalkan peran di sana," pungkas Hasto. Ia menambahkan, ini merupakan momentum krusial bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan serta komitmennya terhadap perdamaian global melalui jalur diplomatik yang telah teruji efektivitasnya.

Mengenang Sejarah Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Pandangan PDI Perjuangan ini tak bisa dilepaskan dari rekam jejak panjang politik luar negeri Indonesia yang selalu berpegang teguh pada prinsip bebas aktif. Sejarah diplomasi bangsa ini mencatat, Presiden pertama RI, Sukarno, pernah menggagas beberapa gerakan perdamaian dunia yang sangat berpengaruh. Salah satunya adalah Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1955, sebuah forum penting yang berhasil menyatukan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika dalam menentang kolonialisme dan imperialisme.

Tak hanya itu, Sukarno juga menjadi inisiator Gerakan Non-Blok (GNB) pada tahun 1961, sebuah wadah bagi negara-negara yang menolak berpihak pada blok Barat maupun blok Timur di tengah sengitnya Perang Dingin. Lebih jauh lagi, Conference of the New Emerging Forces (CONEFO) turut membuktikan daya tawar Indonesia dalam memperjuangkan keadilan global. "Sejarah politik luar negeri Indonesia sudah menunjukkan rekam jejaknya melalui Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan CONEFO. Hal ini harus menjadi daya leverage kita untuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif," imbuh Hasto, menekankan pentingnya menjadikan capaian sejarah tersebut sebagai landasan kekuatan diplomasi Indonesia di masa kini. Prinsip bebas aktif ini secara tegas menuntut Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia, tanpa harus terikat pada kepentingan blok mana pun.

Latar Belakang Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace

Namun, di tengah pandangan PDI Perjuangan yang begitu menekankan peran sentral PBB, pemerintah Indonesia justru mengambil langkah strategis lain. Indonesia memutuskan untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Keputusan ini sontak menarik perhatian publik, terutama setelah Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, ikut serta dalam acara perkenalan anggota Dewan Perdamaian di Davos, Swiss. Pertemuan penting yang diselenggarakan pada Kamis, 22 Januari 2024, tersebut dipimpin langsung oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Pada pertemuan tahunan yang kerap menjadi ajang berkumpulnya para pemimpin dunia dan tokoh bisnis global itu, Presiden Prabowo Subianto tak hanya hadir, tetapi juga turut menandatangani Piagam Dewan Perdamaian. Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen Indonesia untuk aktif terlibat dalam forum internasional yang berupaya mencari solusi atas berbagai konflik, termasuk krisis kemanusiaan di Palestina. Kehadiran Prabowo dalam forum prestisius tersebut secara jelas menegaskan keseriusan Indonesia dalam menempuh beragam jalur diplomasi demi terwujudnya perdamaian global.

Misi Indonesia di Board of Peace untuk Solusi Dua Negara

Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian bukanlah tanpa misi yang jelas dan terarah. Misi utama Indonesia dalam partisipasinya di BoP adalah mengawal agar proses transisi di Gaza tetap konsisten mengarah pada solusi dua negara (two-state solution). Solusi ini diyakini sebagai satu-satunya jalan yang adil dan berkelanjutan untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina, dengan mengakui keberadaan dua negara berdaulat yang dapat hidup berdampingan secara damai.

Pemerintah Indonesia dengan tegas menolak segala bentuk pengaturan permanen yang dapat mengabaikan hak-hak fundamental rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri serta memiliki negara berdaulat. Oleh karena itu, melalui forum Dewan Perdamaian ini, Indonesia akan secara konsisten menyuarakan urgensi penghentian kekerasan dan konflik yang tak kunjung usai di Gaza. Lebih lanjut, partisipasi ini juga akan dimanfaatkan untuk mendesak perlindungan maksimal bagi warga sipil tak bersalah, memastikan akses kemanusiaan tanpa hambatan bagi bantuan medis dan logistik, serta mendorong pemulihan tata kelola sipil Palestina yang mandiri dan berdaulat penuh. Ini merupakan langkah konkret Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif, berupaya aktif menyumbangkan gagasan dan kekuatan diplomatisnya di berbagai forum demi tegaknya perdamaian dan keadilan global.