Gus Yahya Dorong Indonesia Gabung Dewan Perdamaian, Sebut Solusi Paling Konkret untuk Palestina
Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf, atau akrab disapa Gus Yahya, secara gamblang menyuarakan dukungannya agar Indonesia mengambil langkah strategis dengan bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Inisiatif internasional yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, ini dipandang Gus Yahya sebagai upaya paling konkret dan satu-satunya yang kini tersedia untuk memberikan kontribusi nyata demi terciptanya kondisi Palestina yang lebih baik. Pernyataan penting ini disampaikan Gus Yahya di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 31 Januari 2026. Ia menekankan bahwa partisipasi Indonesia selaras dengan amanat proklamasi kemerdekaan yang selalu mengedepankan perdamaian dunia.
Gus Yahya: Partisipasi Indonesia Penting, Tak Ada Alternatif Lain untuk Palestina
Pandangan Gus Yahya menggarisbawahi betapa vitalnya peran aktif Indonesia dalam Dewan Perdamaian. Ia menyoroti fakta bahwa hingga saat ini, belum ada inisiatif global lain yang secara komprehensif dan konkret berupaya membantu Palestina secara terstruktur. "Karena ini baru muncul satu-satunya saat ini, sementara alternatif yang lain belum ada, maka kita, berdasarkan visi dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tidak boleh tinggal diam," tegas Gus Yahya.
Amanat Konstitusi Dorong Indonesia Turut Serta
Lebih lanjut, Gus Yahya menegaskan bahwa visi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mewajibkan bangsa ini untuk tidak pasif. Indonesia, imbuhnya, wajib mengambil bagian aktif dalam inisiatif internasional semacam ini. Menurutnya, partisipasi ini semata-mata demi membantu bangsa Palestina mencapai perdamaian dan kemerdekaan yang layak. Amanat konstitusi untuk ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia menjadi landasan utama dari argumennya.
Fokus Utama: Membawa Perdamaian dan Bantuan Konkret bagi Palestina
Meski menyadari adanya potensi perbedaan pandangan mengenai elemen atau dimensi tertentu dari Dewan Perdamaian, Gus Yahya menekankan bahwa tujuan utama partisipasi Indonesia adalah untuk terus mengupayakan perdamaian dan bantuan konkret bagi Palestina. Ia mengakui, "Sebagian orang mungkin tidak setuju dengan Board of Peace itu mengenai sejumlah elemen-elemen atau dimensinya, tetapi persoalannya adalah bahwa saat ini belum ada alternatif platform untuk mengupayakan, untuk membangun suatu upaya internasional dengan konsolidasi internasional untuk perdamaian Palestina." Sikap ini menunjukkan pendekatan yang pragmatis dalam melihat realitas.
Mengenal Dewan Perdamaian: Inisiatif Global untuk Gaza Pascakonflik
Dewan Perdamaian, atau Board of Peace, merupakan inisiatif global yang dirancang khusus untuk memainkan peran strategis di tengah kompleksitas situasi pascakonflik di Gaza. Badan ini dibentuk dengan mandat jelas untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi wilayah tersebut secara sistematis.
Resmi Beroperasi, Ini Peran Penting Dewan Perdamaian
Operasional Dewan Perdamaian resmi dimulai tak lama setelah penandatanganan Board of Peace Charter oleh Presiden Prabowo Subianto di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari. Penandatanganan ini menjadi simbol kuat komitmen global dalam mendukung proses pemulihan Gaza pascakonflik. BoP diharapkan menjadi tulang punggung dalam upaya konsolidasi internasional demi masa depan Gaza yang lebih stabil dan sejahtera. Peran utamanya meliputi pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan transisi.
Detail Fungsi dan Mandat Dewan Perdamaian
Secara spesifik, Dewan Perdamaian memiliki fungsi krusial dalam mengawasi administrasi pemerintahan, stabilisasi keamanan, serta program rekonstruksi dan rehabilitasi Gaza. Proses ini direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap, guna memastikan setiap langkah berjalan efektif dan berkelanjutan. Selain itu, BoP juga akan bertindak sebagai badan yang mengawasi semacam pemerintahan transisi di Palestina, yang nantinya akan diisi oleh unsur-unsur teknokrat. Mereka akan menjalankan fungsi-fungsi administrasi vital di Gaza, memastikan layanan publik dan tata kelola berjalan lancar di tengah kondisi yang menantang.
Dukungan Penuh Pemerintah Indonesia dan Proyeksi ke Depan
Sikap pemerintah Indonesia terhadap Dewan Perdamaian memperlihatkan komitmen kuat terhadap isu Palestina. Dukungan ini bukan sekadar retorika, melainkan diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang terukur. Partisipasi Indonesia dalam BoP semakin menegaskan posisi negara sebagai aktor penting dalam diplomasi perdamaian global.
Menlu RI Tegaskan Dukungan Kemerdekaan Palestina Melalui BoP
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian adalah manifestasi dari langkah strategis, konstruktif, dan konkret dalam mendukung kemerdekaan Palestina. "Partisipasi Indonesia seperti kita ketahui bersama di Board of Peace ini, merupakan wujud dari langkah strategis konstruktif dan juga konkret dalam rangka mendukung kemerdekaan Palestina dan juga dalam waktu yang dekat ini menyelesaikan konflik yang terjadi di Gaza," kata Sugiono dalam keterangannya melalui akun media sosial pemerintah pada Jumat, 23 Januari. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa keterlibatan Indonesia merupakan bagian integral dari upaya jangka panjang untuk mencapai solusi dua negara.
Apresiasi Global untuk Diplomasi Indonesia
Bergabungnya Indonesia dengan Dewan Perdamaian juga dianggap sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap kiprah diplomasi Indonesia yang sejak dulu aktif dalam isu perdamaian global, khususnya kondisi di Palestina. Sejarah panjang Indonesia dalam mendukung kemerdekaan dan keadilan bagi bangsa Palestina memberikan legitimasi tersendiri terhadap peran yang diemban saat ini. Keterlibatan ini secara signifikan memperkuat posisi Indonesia di forum internasional sebagai negara yang konsisten menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
Rencana Masa Depan: Pembukaan Jalur Bantuan dan Pasukan Stabilisasi
Ke depan, terdapat beberapa proyeksi tindakan yang relevan dengan keberadaan Dewan Perdamaian. Dalam kurun waktu dekat, perbatasan Rafah diharapkan akan segera dibuka secara permanen untuk jalur bantuan kemanusiaan yang vital bagi masyarakat Gaza. Selain itu, pemerintah juga sedang mengupayakan pembentukan International Stabilization Force. Pasukan ini akan bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, serta memastikan proses rekonstruksi berjalan lancar, dalam rangka mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Gaza. Langkah-langkah ini menunjukkan sebuah peta jalan komprehensif menuju normalisasi dan stabilitas di wilayah yang rentan konflik tersebut.
.png)
