Israel Kini Gabung Board of Peace Racikan Trump

Israel kini secara resmi telah bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif yang digagas oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sendiri yang mengumumkan keputusan penting ini dalam kunjungannya ke Washington. Kehadiran Israel dalam dewan ini menandai partisipasi mereka dalam upaya ambisius untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional dan mengawasi pemerintahan sementara di Jalur Gaza pasca-gencatan senjata. Langkah ini dilihat sebagai manuver strategis di tengah dinamika Timur Tengah yang bergejolak, sekaligus bagian dari pencarian solusi jangka panjang untuk konflik yang tak kunjung usai.

Israel Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara resmi mengumumkan keanggotaan Israel dalam Board of Peace pada Rabu, 11 Februari 2026, saat berada di Washington. Dalam kunjungan tersebut, Netanyahu menggelar pertemuan krusial dengan Donald Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Puncak pertemuan itu adalah penandatanganan dokumen yang secara sah mengkonfirmasi keikutsertaan Israel dalam dewan tersebut.

Sebuah foto yang beredar pasca-pertemuan memperlihatkan Netanyahu dan Rubio tengah memegang dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan Perdana Menteri Israel, sebagai penegas komitmen negaranya. "Ini adalah langkah strategis yang sangat vital bagi keamanan regional dan stabilitas masa depan Gaza. Kami meyakini inisiatif ini bisa menyediakan kerangka kerja yang kokoh untuk perdamaian yang berkelanjutan," kata Netanyahu, seperti dikutip dari pernyataan resmi kantornya. Dengan bergabungnya Israel, mereka kini secara langsung terlibat dalam jantung upaya penstabilan pasca-konflik.

Latar Belakang dan Tujuan Board of Peace

Dewan Perdamaian ini sebenarnya bukanlah lembaga yang benar-benar baru. Resolusi pembentukannya sudah disahkan sejak November 2025. Tujuan utamanya pun sangat jelas: membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza dan mengawasi pemerintahan sementara di sana begitu gencatan senjata dimulai. Mandat ini dirancang berdasarkan "Rencana Trump" yang, menurut beberapa sumber, telah disepakati oleh Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas, sebagai jalan keluar pasca-konflik.

Pasukan stabilisasi internasional dibayangkan untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Gaza, mencegah gejolak konflik lebih lanjut, serta memfasilitasi transisi menuju pemerintahan yang stabil. Sementara itu, pengawasan pemerintahan sementara diharapkan dapat membangun kembali struktur sipil dan menyediakan layanan dasar bagi masyarakat Gaza yang telah terdampak. Inisiatif ini menandai pendekatan yang tidak biasa dalam penyelesaian konflik, dengan melibatkan aktor-aktor non-negara.

Visi Donald Trump untuk BoP yang Lebih Luas

Sebagai ketua dewan, Donald Trump punya pandangan yang jauh lebih luas untuk Board of Peace. Ia berambisi memperluas cakupan dewan ini tidak hanya untuk mengurus konflik di Gaza, tapi juga untuk menangani berbagai krisis global lainnya. Visi ekspansif ini menunjukkan keinginannya untuk menjadikan BoP sebagai platform global dalam mediasi dan stabilisasi, yang berpotensi menyaingi atau bahkan melengkapi peran organisasi internasional yang sudah ada.

Trump menyebut, BoP bisa menjadi "instrumentasi yang lebih gesit dan efektif" dalam merespons krisis internasional ketimbang badan multilateral tradisional. Oleh karena itu, Dewan Perdamaian bukan cuma jadi jawaban atas situasi di Gaza, melainkan sebuah model baru yang diharapkan Trump bisa diterapkan di berbagai titik konflik di seluruh dunia.

Pertemuan Perdana: Fokus pada Rekonstruksi Gaza

Dewan Perdamaian rencananya akan menggelar pertemuan perdananya pada 19 Februari 2025 mendatang di Washington. Pertemuan yang dianggap bersejarah ini akan menjadi wadah bagi para anggota dewan untuk mulai merumuskan langkah-langkah konkret. Agenda utamanya adalah membahas rekonstruksi Gaza.

Mengingat skala kehancuran di Gaza akibat konflik berkepanjangan, upaya rekonstruksi besar-besaran yang membutuhkan miliaran dolar menjadi sangat mendesak. Pertemuan ini diharapkan bisa menyusun peta jalan, mengidentifikasi sumber daya, serta mengkoordinasikan berbagai upaya dari banyak pihak yang terlibat dalam membangun kembali infrastruktur, perumahan, dan layanan publik di wilayah tersebut. Isu-isu logistik, pendanaan, dan keamanan akan menjadi poin pembahasan utama demi memastikan proses rekonstruksi berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kontroversi dan Kekhawatiran Seputar Board of Peace

Meski mengusung ambisi dan tujuan besar, pembentukan Dewan Perdamaian dan partisipasi sejumlah negara di dalamnya tidak luput dari gelombang kritik serta kekhawatiran. Berbagai kalangan menyuarakan skeptisisme terhadap struktur, legitimasi, dan potensi dampak jangka panjang dari inisiatif ini.

Struktur Kolonial dan Absennya Suara Palestina

Salah satu kritik paling tajam datang dari para pakar hak asasi manusia. Mereka menilai, struktur pengawasan dewan terhadap urusan wilayah asing ini sangat mirip dengan pola kolonialisme. "Pendekatan di mana kekuatan eksternal mengintervensi dan mengatur pemerintahan suatu wilayah tanpa representasi penuh dari penduduknya sendiri seringkali berujung pada penciptaan ketergantungan dan pengabaian kedaulatan," tutur seorang pengamat politik internasional yang tak mau disebutkan namanya. Kritik semakin menguat karena Israel hadir di dewan ini tanpa adanya perwakilan dari pihak Palestina, padahal mereka adalah pihak yang paling terdampak langsung di Gaza. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai keadilan dan keseimbangan representasi dalam proses pengambilan keputusan.

Ancaman terhadap Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa

Di sisi lain, beberapa pakar juga menyuarakan kekhawatiran bahwa keberadaan Board of Peace berpotensi melemahkan peran dan fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di panggung internasional. PBB, melalui Dewan Keamanan dan berbagai badan lainnya, secara tradisional memegang mandat utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan global, termasuk dalam upaya stabilisasi pasca-konflik. Munculnya BoP sebagai entitas paralel, tanpa mandat yang jelas dari PBB, dikhawatirkan dapat menyebabkan duplikasi, fragmentasi upaya, bahkan mengikis otoritas PBB. "Inisiatif semacam ini, jika tidak terintegrasi dengan kerangka kerja multilateral yang sudah ada, berisiko mengikis fondasi tata kelola global yang telah dibangun puluhan tahun," ujar seorang diplomat senior di New York.

Respons Beragam dari Negara Sekutu

Respons negara-negara terhadap undangan Trump untuk bergabung dengan dewan ini cukup bervariasi. Sejumlah negara memilih bersikap hati-hati, dengan cermat mempertimbangkan implikasi diplomatik dan politis dari partisipasi mereka. Banyak sekutu Barat lama Washington justru memilih untuk tidak terlibat dalam inisiatif ini, kemungkinan karena kekhawatiran akan implikasi hukum internasional atau keberpihakan politik. Namun, beberapa sekutu Washington di Timur Tengah telah memutuskan untuk bergabung, yang menunjukkan adanya fragmentasi dalam respons geopolitik terhadap inisiatif BoP. Situasi ini merefleksikan kompleksitas hubungan internasional dan dilema yang dihadapi negara-negara dalam menyeimbangkan aliansi tradisional dengan kemunculan inisiatif baru.

Gencatan Senjata Gaza yang Rapuh dan Pentingnya Stabilitas

Sebagai konteks penting, situasi gencatan senjata di Gaza hingga kini masih sangat rapuh. Sejak pertama kali dimulai pada Oktober lalu, kesepakatan itu telah berulang kali dilanggar. Data korban jiwa pun menunjukkan dampak yang signifikan; sedikitnya 580 warga Palestina dan empat tentara Israel dilaporkan tewas sejak gencatan senjata berlaku, berdasarkan penghitungan otoritas Palestina dan Israel. Angka-angka ini menggambarkan betapa gentingnya situasi keamanan di lapangan dan mendesaknya kebutuhan akan stabilitas yang lebih permanen.

Pelanggaran yang terus-menerus ini menyoroti tantangan besar dalam mengimplementasikan kesepakatan damai dan vitalnya keberadaan kekuatan stabilisasi yang efektif. Kehadiran Board of Peace, meskipun diselimuti kontroversi, berupaya mengisi kekosongan ini dengan pendekatan yang berbeda. Namun, tantangan utama tetap bagaimana memastikan perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat di tengah realitas konflik yang terus bergejolak.