Indonesia Siap Kirim 8.000 Prajurit TNI ke Gaza, Ini Alasan Konstitusionalnya

Indonesia bersiap melakoni peran penting di panggung diplomasi global. Rencananya, sekitar 8.000 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan dikirim sebagai pasukan perdamaian ke Jalur Gaza, Palestina. Langkah strategis ini tak hanya menegaskan komitmen kuat Indonesia pada perdamaian dunia, tapi juga berakar pada amanat konstitusi serta konsistensi politik luar negeri. Sejak lama, Indonesia konsisten membela kemanusiaan dan mendukung kemerdekaan Palestina di kancah internasional. Saat ini, pembahasan mendalam mengenai detail misi kemanusiaan ini masih berlangsung di lingkaran pemerintahan, menunjukkan keseriusan negara dalam menanggapi krisis di wilayah konflik tersebut.

Dukungan Parlemen dan Konsistensi Politik Luar Negeri

Gayung bersambut, rencana pengiriman personel TNI ke Gaza ini mendapat sokongan penuh dari parlemen. Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dave Laksono, menegaskan dukungannya terhadap komitmen pemerintah. Menurut Dave, langkah ini menjadi cerminan nyata dari konsistensi politik luar negeri Indonesia yang telah teruji sepanjang sejarah. "Rencana pengiriman sekitar 8.000 prajurit TNI ke Gaza merupakan bagian integral dari komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia," kata Dave kepada wartawan pada Kamis, 12 Februari 2026.

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, inisiatif ini bukan untuk mencari perhatian atau keuntungan politik. Sebaliknya, hal ini murni menunjukkan sikap teguh Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan mendorong resolusi konflik secara damai. Prinsip ini, yang mengedepankan kedaulatan dan keadilan bagi setiap bangsa, telah lama menjadi pilar utama diplomasi Indonesia sejak era kemerdekaan.

Landasan Konstitusional dan Nilai Kemanusiaan

Dave Laksono juga melihat langkah pemerintah ini sebagai perwujudan konkret dari amanat konstitusi negara. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dengan jelas mengamanatkan Indonesia untuk turut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, hadirnya pasukan perdamaian di Gaza menjadi cerminan tradisi diplomasi Indonesia yang tak pernah lekang dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.

"Kehadiran pasukan tersebut adalah wujud amanat konstitusi sekaligus tradisi diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan," tegas Dave. Ia menegaskan, misi ini berorientasi pada penjagaan stabilitas global dan meringankan penderitaan masyarakat sipil yang jadi korban konflik berkepanjangan. Fokus utama dari kontribusi ini adalah terciptanya perdamaian internasional yang nyata serta solidaritas tanpa batas bagi bangsa Palestina yang terus berjuang.

Kesiapan Misi dan Koordinasi Internasional

Meski komitmen sudah dibulatkan, Dave Laksono mengingatkan bahwa persiapan matang adalah kunci keberhasilan misi ini. Pemerintah diminta menyiapkan segala aspek secara cermat, mulai dari diplomasi, logistik, hingga perlindungan maksimal bagi para prajurit yang akan bertugas. Misi ini harus dijalankan secara terukur, dengan mandat yang jelas, serta aturan keterlibatan yang tegas untuk mencegah potensi eskalasi atau salah paham.

Politikus tersebut berharap kehadiran TNI di Gaza akan memperkuat upaya internasional dalam menciptakan stabilitas di kawasan. "Fokus utama adalah memastikan kontribusi Indonesia benar-benar mendukung perdamaian, memberi manfaat nyata bagi rakyat Palestina, dan menjaga kredibilitas bangsa di mata dunia," tandasnya. Selain itu, koordinasi berkelanjutan dengan lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menjadi esensial. Langkah ini penting untuk memastikan misi berjalan sesuai prinsip hukum internasional, menghindari persepsi keliru, dan menjaga citra Indonesia sebagai aktor perdamaian yang bertanggung jawab di mata dunia.

Progres Diskusi dan Detail Pengiriman Pasukan

Dari pihak eksekutif, pemerintah Indonesia melalui Istana telah mengonfirmasi bahwa rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza masih dalam tahap pembahasan intensif. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa diskusi mendalam tengah bergulir, meskipun detail spesifik mengenai realisasi pengiriman pasukan belum mencapai final. "Belum, sedang dibicarakan. Tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu," terang Prasetyo Hadi kepada wartawan setelah konferensi pers di Stasiun Gambir pada Selasa, 10 Februari 2026.

Prasetyo melanjutkan, pasukan dari Indonesia nantinya akan berkolaborasi dengan kontingen pasukan perdamaian dari negara-negara lain yang juga memiliki komitmen serupa. Hal ini menunjukkan bahwa misi tersebut akan menjadi bagian dari upaya kolektif global, bukan inisiatif tunggal. Namun, mengenai lokasi penempatan spesifik pasukan Indonesia di Gaza, detailnya masih belum bisa diumumkan. "Belum. Kita baru mempersiapkan diri saja kalau sewaktu-waktu sudah dicapai kesepakatan dan kita harus mengirim pasukan perdamaian tentu itu sebagai sebuah komitmen itu akan kita lakukan," urai Prasetyo. Ia menegaskan kesiapan Indonesia untuk bertindak saat keputusan final tercapai dan kesepakatan internasional telah terbentuk. Komitmen ini sekaligus mengukuhkan kembali posisi Indonesia yang senantiasa berada di garda terdepan dalam membela nilai-nilai kemanusiaan dan mewujudkan cita-cita perdamaian abadi.