Apa Saran Alwi Shihab untuk Prabowo soal Board of Peace?

Saran Penting Alwi Shihab untuk Prabowo Terkait Board of Peace

Presiden terpilih Prabowo Subianto baru-baru ini menggelar pertemuan strategis dengan sejumlah mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (4/2/2026). Inisiatif konsultasi ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan berharga mengenai rencana partisipasi Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian, sebuah gagasan yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam kesempatan tersebut, mantan Menlu Alwi Shihab menyambut baik langkah konsultatif Prabowo, sembari memberikan beberapa catatan krusial bagi pemerintahan baru dalam menyikapi dinamika perdamaian global.

Alwi Shihab Dukung Penuh Inisiatif Prabowo, Beri Apresiasi untuk Pendekatan Baru

Pertemuan yang berlangsung di tengah persiapan transisi pemerintahan ini menjadi penanda pendekatan segar dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Alwi Shihab, seorang diplomat senior yang pernah menjabat sebagai Menlu di era Presiden Abdurrahman Wahid, secara khusus mengapresiasi kebijakan Prabowo yang melibatkan para mantan diplomat berpengalaman. "Saya kira ini sangat positif, ini kan pertama kali begini, yang bekas Menlu diajak bicara, beliau ini bijaksanalah," tutur Alwi kepada awak media seusai pertemuan. Baginya, langkah ini menegaskan komitmen Prabowo untuk mempertimbangkan beragam perspektif dan pengalaman kolektif dalam menentukan arah diplomasi Indonesia di kancah internasional.

Lebih jauh, Alwi Shihab secara eksplisit menyatakan dukungannya terhadap rencana Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace. Menurutnya, keputusan Prabowo untuk terlibat dalam dewan yang diinisiasi oleh Donald Trump tersebut telah didasari oleh pertimbangan yang matang dan valid. "Mendukunglah, masa enggak dukung. Presiden punya pandangan kenapa dia mesti ikut dan itu ada alasan-alasannya, dan saya kira alasannya valid," imbuhnya. Keikutsertaan dalam forum perdamaian global semacam ini dipandang sangat strategis bagi Indonesia. Hal ini bukan hanya akan memperkuat posisi diplomasi negara, tetapi juga menegaskan kontribusi aktif Indonesia dalam menciptakan stabilitas dunia. Dengan sejarah panjangnya sebagai negara non-blok dan penggagas Konferensi Asia-Afrika, Indonesia memiliki landasan kuat untuk berperan aktif dalam setiap inisiatif perdamaian. Dukungan dari para diplomat senior seperti Alwi Shihab ini sekaligus menegaskan adanya konsensus di kalangan pemangku kepentingan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum-forum global merupakan sebuah keniscayaan.

Perjuangan Palestina: Catatan Penting Alwi Shihab dalam Board of Peace

Meskipun memberikan dukungan penuh, Alwi Shihab tak luput menyampaikan sebuah catatan penting yang akan ia sampaikan secara langsung kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Catatan ini berpusat pada urgensi untuk memastikan bahwa perjuangan rakyat Palestina tidak terabaikan dalam kerangka kerja Board of Peace. Alwi menyuarakan kekhawatirannya bahwa dewan tersebut bisa saja fokus secara eksklusif pada isu Israel tanpa memberikan perhatian yang seimbang terhadap hak-hak dan kondisi Palestina.

"Ya, ada keuntungan kita bergabung, tapi ada reservasi, itu saja kira-kira. Jadi apa yang harus diperhatikan," kata Alwi, menjelaskan pandangan strategisnya. Menurutnya, Indonesia tidak seharusnya menarik diri dari forum tersebut. Justru sebaliknya, keterlibatan aktif di dalamnya menjadi kunci untuk dapat menyuarakan kepentingan dan keadilan bagi Palestina dari dalam. "Justru itu yang perlu diperbaiki di dalam, jadi jangan sampai... kalau kita tidak ikut, kita tidak bisa ngomong. Tapi kalau kita di dalam, kita bisa ngomong 'Jangan gitu dong, ini kan kita mau memperjuangkan Palestina, jangan hanya Israel saja yang diperhatikan' itu kira-kira yang ingin saya sampaikan," tegasnya, menguraikan visi diplomasi yang proaktif.

Pendekatan ini sangat mencerminkan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Dengan berada di dalam Board of Peace, Indonesia memiliki platform yang kuat untuk memberikan perspektif yang berimbang, menekan agar isu Palestina menjadi agenda utama, serta mendorong solusi yang adil dan komprehensif. Ini bukan sekadar partisipasi simbolis, melainkan keterlibatan strategis yang bertujuan untuk memengaruhi arah pembahasan dan kebijakan dewan tersebut agar sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal. Catatan Alwi Shihab ini juga menyoroti kompleksitas dinamika perdamaian di Timur Tengah, serta peran vital yang bisa dimainkan Indonesia sebagai jembatan dialog dan penyuara keadilan.

Mantan Menlu Lain Turut Hadir, Berbagi Pandangan

Selain Alwi Shihab, pertemuan konsultatif di Istana Kepresidenan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah mantan Menlu dan Wamenlu lainnya, termasuk Marty Natalegawa dan Retno Marsudi. Kehadiran mereka menunjukkan betapa seriusnya Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam mengumpulkan spektrum pandangan yang luas dari para diplomat berpengalaman. Sebelum pertemuan dimulai, baik Marty maupun Retno mengaku belum mengetahui secara spesifik agenda yang akan dibahas, namun keduanya menyatakan kesiapannya untuk memenuhi undangan dan memberikan kontribusi.

Marty Natalegawa, yang dikenal dengan gaya diplomasi yang tenang dan strategis, mengungkapkan bahwa ia memiliki pandangan pribadi terkait Dewan Perdamaian. Kendati demikian, ia menekankan pentingnya mendengarkan penjelasan lebih lanjut dari pihak Prabowo serta pandangan dari kolega diplomat lainnya. "Saya ada pandangan sendiri tapi saya ingin mendengar lagi pandangan, penjelasan nanti," ujarnya saat tiba di lokasi. Sikap ini dengan jelas menggambarkan profesionalisme para diplomat yang senantiasa terbuka terhadap informasi baru dan dialog konstruktif sebelum merumuskan posisi definitif.

Pertemuan ini tidak hanya terfokus pada Board of Peace semata, tetapi juga menjadi ajang diskusi mengenai tantangan geopolitik global yang semakin kompleks. Para mantan Menlu membawa serta pengalaman bertahun-tahun dalam menghadapi krisis, merundingkan perjanjian, dan membangun aliansi. Oleh karena itu, masukan mereka sangat berharga bagi pemerintahan yang akan datang dalam merumuskan strategi diplomasi jangka pendek maupun panjang. Inisiatif Prabowo untuk melibatkan para diplomat senior ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip "kebijakan luar negeri adalah kelanjutan dari kebijakan dalam negeri" dan pentingnya memiliki konsensus nasional dalam menghadapi isu-isu global. Ke depan, peran Indonesia di kancah internasional diharapkan semakin kuat dan berintegritas, dengan terus memperjuangkan perdamaian dan keadilan global, termasuk di dalamnya isu Palestina yang tak lekang oleh waktu.