Menlu Sugiono Bongkar Iuran Dewan Perdamaian untuk Bangun Kembali Gaza

Menlu Sugiono Buka Suara: Iuran Dewan Perdamaian Jadi Kunci Rekonstruksi Gaza

Jakarta – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono baru-baru ini gamblang mengungkap peran vital iuran dari Dewan Perdamaian, atau yang dikenal sebagai Board of Peace (BoP), dalam mendukung upaya sistematis rekonstruksi Gaza, Palestina. Pernyataan ini muncul di tengah seruan global untuk penanganan krisis kemanusiaan dan kerusakan parah di kawasan tersebut. Indonesia sendiri telah menegaskan komitmen partisipasi aktifnya dalam inisiatif multilateral penting ini melalui keputusan strategis.

Menelusuri Peran Iuran Dewan Perdamaian dalam Pembangunan Kembali Gaza

Di kompleks parlemen Jakarta pada Selasa, 27 Januari 2026, Menlu Sugiono menjelaskan bahwa kontribusi finansial dalam BoP jauh melampaui sekadar biaya keanggotaan biasa. Ia menegaskan, iuran ini akan dialokasikan secara langsung untuk membiayai proyek-proyek rekonstruksi krusial di Gaza. "Ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya, bahwa menentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza, pada khususnya Palestina, termasuk upaya rekonstruksi," kata Sugiono, menekankan urgensi dan tujuan utama dari partisipasi tersebut.

Keputusan ini diambil mengingat parahnya kerusakan infrastruktur di Gaza akibat konflik berkepanjangan. Rumah sakit, sekolah, permukiman warga, dan berbagai fasilitas umum lainnya membutuhkan pembangunan ulang skala besar. Dana yang terkumpul dari iuran anggota BoP diharapkan menjadi tulang punggung pembiayaan rehabilitasi dan revitalisasi wilayah tersebut, sekaligus menjadi simbol kuat solidaritas internasional. Bagi Indonesia, dengan sejarah panjang dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, partisipasi ini adalah wujud konkret dari komitmen tersebut.

Mengenal Lebih Dekat Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan Dewan Perdamaian

Dewan Perdamaian: Sebuah Inisiatif Baru untuk Penyelesaian Konflik

Pembentukan Dewan Perdamaian berakar dari kebutuhan mendesak akan platform segar yang mampu mengurai benang kusut konflik di Gaza dan Palestina. Inisiatif ini digagas sebagai respons atas kebuntuan yang seringkali menghambat upaya perdamaian konvensional. BoP dirancang sebagai wadah bagi negara-negara yang bertekad mencari solusi komprehensif, tidak hanya melalui diplomasi, melainkan juga menyentuh aspek-aspek esensial seperti pembangunan dan kemanusiaan.

Fokus utama Dewan ini adalah mewujudkan stabilitas jangka panjang di Gaza, meliputi dimensi keamanan, ekonomi, sosial, hingga politik. Diharapkan, BoP mampu menjembatani perbedaan pandangan serta memobilisasi sumber daya global demi terwujudnya perdamaian berkelanjutan. Tak hanya itu, inisiatif ini juga berupaya menyatukan beragam pemangku kepentingan, termasuk aktor non-negara, guna memastikan pendekatan yang holistik dalam penanganan krisis.

Mekanisme Iuran dan Manfaat Menjadi Anggota Tetap

Terkait mekanisme iuran, Menlu Sugiono menjelaskan bahwa negara-negara anggota Dewan Perdamaian diajak berkontribusi pada biaya rekonstruksi. "Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ," ungkapnya. Model partisipasi ini dirancang untuk menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif atas upaya pembangunan kembali Gaza. Meskipun tidak ada kewajiban mutlak bagi setiap negara anggota untuk membayar iuran, partisipasi finansial ini sangat erat kaitannya dengan tujuan inti BoP, yakni mewujudkan perdamaian dan membantu rekonstruksi di Gaza serta Palestina.

Di sisi lain, keikutsertaan dalam iuran ini menghadirkan keuntungan signifikan bagi negara anggota, yaitu status sebagai "anggota tetap." Status ini tak sekadar kehormatan, namun juga potensi pengaruh lebih besar dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan Dewan. Anggota tetap diperkirakan akan memiliki suara yang lebih kuat dalam penentuan alokasi dana, prioritas proyek rekonstruksi, serta arah strategis keseluruhan inisiatif perdamaian ini. Hal tersebut menjadi daya tarik diplomatik yang kuat, mengingat peran strategis yang dapat dimainkan oleh anggota tetap di kancah global.

Peran dan Partisipasi Aktif Indonesia dalam Dewan Perdamaian

Indonesia: Salah Satu Anggota Pendiri (Founding Members) BoP

Indonesia telah memantapkan posisinya sebagai salah satu "founding members" atau anggota pendiri Dewan Perdamaian. Inisiatif yang diyakini lahir dari gagasan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, ini berhasil menghimpun sekitar 20 negara sebagai anggota pendiri. Kehadiran Indonesia dalam daftar tersebut menggarisbawahi peran aktif negara dalam diplomasi perdamaian global serta komitmennya terhadap isu Palestina, yang memang telah lama menjadi salah satu pilar kebijakan luar negeri Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto Tandatangani Piagam Dewan Perdamaian

Komitmen Indonesia terhadap Dewan Perdamaian ditegaskan secara resmi melalui penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian, atau Board of Peace Charter. Momen penting ini dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, yang membubuhkan tanda tangannya sebagai bukti partisipasi penuh dan dukungan pemerintah Indonesia. Aksi ini merefleksikan tingkat keseriusan dan prioritas tinggi yang diberikan kepemimpinan nasional terhadap upaya perdamaian di Palestina.

Penandatanganan oleh kepala negara juga mengirimkan sinyal kuat kepada komunitas internasional mengenai dedikasi Indonesia pada solusi damai dan pembangunan kembali Gaza. Ini bukan sekadar dukungan simbolis, melainkan sebuah komitmen politik dan moral yang mengikat Indonesia dalam kerangka kerja BoP. Langkah ini sejalan pula dengan visi pemerintah Indonesia untuk mengambil peran yang lebih besar dalam isu-isu global dan kemanusiaan.

Indonesia: Satu-satunya Wakil Asia Tenggara yang Menandatangani Piagam Langsung di Davos

Indonesia menunjukkan kepemimpinan regional yang menonjol dalam inisiatif ini. Menlu Sugiono secara spesifik menyebut bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang hadir langsung untuk meneken Piagam Dewan Perdamaian di Davos, Swiss. "Ada Vietnam, Vietnam ikut (Dewan Perdamaian) tapi nggak ikut (teken piagam). Jadi kita itu sebagai founding members, yang kemarin 20 tanda tangan itu founding members," ujar Sugiono, sebagaimana dikutip dari sebuah pernyataan publik pada Jumat, 23 Januari.

Kehadiran langsung Indonesia di Davos untuk penandatanganan piagam ini menunjukkan tingkat komitmen yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain yang mungkin bergabung dengan BoP, namun tidak meneken piagam secara langsung. Ini kian mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu pemain kunci di panggung diplomasi internasional, khususnya dalam isu kemanusiaan dan perdamaian. Partisipasi aktif dan langsung ini diharapkan mampu memperkuat posisi tawar Indonesia di forum global dan memberikan kontribusi nyata bagi masa depan Gaza yang lebih stabil dan sejahtera.