Spanyol Tolak Gabung Dewan Perdamaian Trump, Ini Lho Alasannya

Spanyol secara gamblang menyatakan penolakannya untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian yang baru saja digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Davos, Swiss. Keputusan Madrid ini bukan tanpa alasan kuat; mereka berpegang teguh pada prinsip multilateralisme, sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta menyoroti absennya Otoritas Palestina dari inisiatif tersebut. Sikap ini tak hanya menegaskan posisi Spanyol dalam diplomasi global yang konsisten dengan komitmen internasionalnya, namun juga memicu pertanyaan besar tentang seberapa luas dukungan terhadap inisiatif perdamaian pimpinan AS ini.

Alasan Utama Penolakan Spanyol

Komitmen terhadap Multilateralisme dan Sistem PBB

Penolakan Spanyol terhadap undangan bergengsi ini bukannya tanpa alasan kuat. Pemerintah Spanyol dikenal teguh memegang prinsip multilateralisme, sebuah filosofi dalam hubungan internasional yang mendorong banyak negara bekerja sama mencapai tujuan bersama, seringkali melalui lembaga internasional seperti PBB. Bagi Madrid, Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah pilar fundamental untuk menyelesaikan konflik global dan menjaga stabilitas dunia.

Keputusan ini secara gamblang mencerminkan komitmen Spanyol terhadap hukum dan norma internasional yang telah disepakati bersama. Mereka meyakini bahwa setiap inisiatif perdamaian yang benar-benar kredibel wajib berlandaskan kerangka kerja PBB dan melibatkan spektrum luas aktor internasional, bukan sekadar sekelompok negara pilihan satu kekuatan dominan. Pendekatan inklusif semacam ini, menurut Spanyol, adalah kunci untuk melahirkan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi perdamaian dunia.

Ketidakhadiran Otoritas Palestina dalam Dewan

Selain komitmen pada multilateralisme, faktor krusial lain yang membayangi keputusan penolakan Spanyol adalah ketiadaan Otoritas Palestina dalam Dewan Perdamaian. Inisiatif yang diklaim bertujuan menangani berbagai konflik global, termasuk gejolak di Timur Tengah, dinilai mustahil efektif jika salah satu pihak kuncinya tidak disertakan sejak awal. Madrid secara tegas berpendapat bahwa kehadiran Otoritas Palestina adalah prasyarat mutlak bagi legitimasi dan kesuksesan setiap upaya perdamaian, terutama dalam konteks konflik Israel-Palestina yang rumit.

Ironisnya, Israel diketahui telah bergabung dengan dewan tersebut, bersama beberapa negara Timur Tengah lainnya seperti Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Ketidakseimbangan representasi ini seketika menimbulkan kekhawatiran bahwa Dewan Perdamaian mungkin gagal berfungsi sebagai mediator yang imparsial dan efektif. Spanyol bersikukuh bahwa inklusivitas adalah kunci tak tergantikan untuk membangun kepercayaan dan mencapai kesepakatan damai yang langgeng di kawasan yang begitu sensitif tersebut.

Pengumuman Resmi dan Detail Inisiatif Trump

Pernyataan Perdana Menteri Pedro Sanchez

Keputusan untuk tidak bergabung dengan Dewan Perdamaian ini diumumkan langsung oleh pemimpin tertinggi Spanyol, Perdana Menteri Pedro Sanchez. Pada Kamis (22/1) malam, usai menghadiri KTT Uni Eropa di Brussels, Belgia, Sanchez menyampaikan pernyataan tegas kepada awak media: "Kami mengapresiasi undangan tersebut, tetapi kami menolak." Pernyataan ini meluncur tak lama setelah peluncuran resmi dewan tersebut di Davos, Swiss, menandakan respons cepat dan terkoordinasi dari Madrid.

Sanchez secara eksplisit menyoroti konsistensi kebijakan luar negeri Spanyol terhadap hukum internasional, PBB, dan multilateralisme sebagai alasan utama penolakan. Ia tak lupa kembali menekankan bahwa Dewan Perdamaian yang baru digagas tersebut tidak menyertakan Otoritas Palestina. Sikap ini semakin mempertegas prioritas kebijakan luar negeri Spanyol yang senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip diplomasi kolektif dan representasi yang berimbang dalam penyelesaian konflik.

Tujuan dan Konsep Dewan Perdamaian Trump

Dewan Perdamaian, buah gagasan Presiden AS Donald Trump, diyakini Washington akan membantu menengahi dan memantau gencatan senjata di berbagai wilayah konflik. Lebih dari itu, inisiatif ini juga dirancang untuk mengatur pengaturan keamanan serta mengkoordinasikan pembangunan kembali di area-area yang baru saja pulih dari cengkeraman perang. Konsep dasarnya, menurut Gedung Putih, berakar dari rencana perdamaian Gaza yang lebih luas yang sebelumnya telah digagas oleh Trump.

Momen peluncuran Dewan Perdamaian ini berlangsung di sela-sela gelaran Forum Ekonomi Dunia di Davos pada Kamis (22/1), ditandai dengan seremoni penandatanganan piagam pembentukan oleh negara-negara yang bersedia bergabung. Inisiatif ini diperkenalkan sebagai upaya menciptakan mekanisme baru yang lebih lincah dan efektif dalam menangani isu-isu perdamaian dan keamanan global, meskipun dengan struktur dan pendekatan yang segera menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai pihak.

Dinamika Peluncuran dan Respon Internasional

Absennya Sekutu Tradisional AS dalam Seremoni

Peluncuran Dewan Perdamaian di Davos menghadapi hambatan signifikan sejak awal, terutama terkait partisipasi para sekutu tradisional Amerika Serikat. Dalam seremoni penandatanganan piagam, sejumlah negara yang selama ini dikenal sebagai mitra dekat AS, seperti Kanada dan Inggris, memilih untuk tidak hadir. Ironisnya, mayoritas anggota Uni Eropa, dengan pengecualian Hungaria dan Bulgaria, juga absen, sebuah indikasi nyata akan kurangnya dukungan menyeluruh dari blok Barat.

Fenomena ini mengisyaratkan adanya keraguan mendalam di kalangan sekutu lama AS terhadap format, efektivitas, atau bahkan terhadap pendekatan unilateral yang cenderung diusung Washington. Ketidakhadiran mereka dalam momen penting ini mengirimkan pesan diplomatik yang kuat, menyoroti perbedaan pandangan fundamental mengenai bagaimana konflik global seharusnya ditangani dan peran lembaga-lembaga tradisional seperti PBB.

Negara-negara yang Bergabung dengan Dewan

Kendati demikian, beberapa negara memang menyambut baik dan menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian pimpinan Trump. Israel tercatat sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani piagam tersebut, sebuah langkah yang sejatinya tidak mengejutkan mengingat kedekatan hubungan dengan pemerintahan AS saat itu dan fokus awal dewan pada rencana perdamaian Gaza. Selain Israel, beberapa negara di Timur Tengah seperti Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab juga turut serta meramaikan keanggotaan awal.

Komposisi awal dewan ini dengan jelas menunjukkan adanya dukungan yang terkonsentrasi di kawasan Timur Tengah, sebuah refleksi langsung dari asal mula konsep dewan ini dari rencana perdamaian Gaza. Namun, terbatasnya partisipasi dari negara-negara lain, terutama dari Eropa dan sekutu Barat, secara otomatis menimbulkan pertanyaan serius mengenai cakupan global dan kapabilitas dewan dalam menangani berbagai konflik di luar fokus utamanya.

Struktur, Aturan Keanggotaan, dan Keterlibatan PBB

Kepemimpinan dan Ketentuan Keanggotaan Dewan

Dewan Perdamaian ini secara eksplisit berada di bawah kepemimpinan langsung Presiden Trump, yang juga merangkap sebagai perwakilan Amerika Serikat dalam dewan tersebut. Struktur kepemimpinan yang sentralistik ini sontak menjadi sorotan, mengingat sifat dewan yang seharusnya melibatkan banyak negara. Adapun ketentuan keanggotaan dewan ini juga cukup menarik perhatian; negara-negara anggota akan dibatasi masa jabatannya selama tiga tahun.

Namun, ada satu pengecualian kontroversial: keanggotaan permanen dapat diperoleh bagi negara yang bersedia membayar sebesar US$ 1 miliar (setara dengan sekitar Rp 16,9 triliun, dengan kurs saat itu) untuk mendanai kegiatan operasional Dewan Perdamaian. Dalam seremoni peluncuran di Davos, Trump dengan ambisius menyatakan, "Setelah dewan ini sepenuhnya terbentuk, kita dapat melakukan hampir semua hal yang ingin kita lakukan. Dan kita akan melakukannya bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa."

Peran dan Batasan Keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Meskipun Presiden Trump berjanji akan bekerja sama dengan PBB, keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Dewan Perdamaian ini dilaporkan sangat terbatas. Juru bicara PBB, Rolando Gomez, menjelaskan bahwa PBB hanya terlibat dengan dewan tersebut dalam konteks dukungan terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan rencana perdamaian Gaza gagasan Trump. Ini berarti PBB tidak secara penuh merangkul atau memberikan legitimasi luas terhadap seluruh agenda atau struktur Dewan Perdamaian.

Hal ini semakin menekankan bahwa PBB memiliki batasan tegas dalam keterlibatannya, yang terikat pada mandat dan resolusi spesifik, bukan sebagai endorsement penuh terhadap inisiatif yang lebih luas. Proyeksi masa depan dewan ini akan sangat bergantung pada bagaimana ia mampu mengatasi skeptisisme internasional dan membangun legitimasi yang lebih luas, terutama tanpa dukungan penuh dari PBB dan sekutu-sekutu tradisional AS.