Trump Kagum pada Resolusi PBB Soal Gaza, Sebuah Terobosan Bersejarah?
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengklaim sebuah "terobosan bersejarah" terkait voting di Dewan Keamanan PBB yang mendukung rencana perdamaian untuk Gaza. Namun, apakah klaim ini beralasan, atau sekadar harapan yang terlalu dini?
Resolusi PBB yang Menuai Pujian Trump
Trump menyampaikan optimismenya melalui platform Truth Social, sesaat setelah hasil voting diumumkan pada Senin (17/11) waktu setempat. Ia menyebut resolusi tersebut "mengakui dan mendukung DEWAN PERDAMAIAN, yang akan diketuai oleh saya," dan menambahkan, "Ini akan tercatat sebagai salah satu persetujuan terbesar dalam sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa (dan) akan mengarah pada perdamaian lebih lanjut di seluruh dunia."
Namun, antusiasme Trump ini tidak sepenuhnya diamini oleh semua pihak.
Abstain dari Rusia dan China, Pertanda Apa?
Meskipun resolusi tersebut disetujui oleh mayoritas anggota DK PBB (13 suara), Rusia dan China memilih abstain. Sikap kedua negara yang memiliki hak veto ini mengisyaratkan adanya keraguan serius mengenai efektivitas jangka panjang dan implikasi dari resolusi tersebut.
Mengenal Lebih Dekat Resolusi DK PBB 2803
Resolusi DK PBB 2803 menjadi pusat perhatian karena beberapa poin penting di dalamnya. Salah satunya adalah pengakuan potensi penentuan nasib sendiri bagi Palestina, isu yang selama ini menjadi penghalang utama dalam proses perdamaian.
Syarat Penentuan Nasib Sendiri bagi Palestina
Resolusi tersebut menyatakan bahwa "kondisi saat ini memungkinkan menentukan jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina" asalkan Otoritas Palestina (PA) bersedia melakukan reformasi signifikan dan pembangunan kembali Gaza berjalan lancar. Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk merangkul negara-negara Muslim dan Arab, yang diharapkan berperan dalam menjaga stabilitas kawasan.
"Ini adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan bagi Palestina," ujar seorang diplomat dari negara anggota OKI yang tidak ingin disebutkan namanya. "Namun, reformasi PA harus berjalan serius dan transparan."
Peran Pasukan Stabilisasi Internasional dalam Resolusi
Resolusi ini juga membahas tentang pengerahan "Pasukan Stabilisasi Internasional" di Gaza. Kehadiran pasukan ini diharapkan dapat menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah yang kerap dilanda konflik. Meskipun detail mengenai komposisi dan mandat pasukan tersebut belum jelas, diharapkan negara-negara Arab dan Muslim dapat berkontribusi dalam misi ini.
Reaksi Internasional yang Terbelah
Reaksi terhadap resolusi ini cukup beragam. Beberapa negara menyambutnya sebagai langkah maju menuju perdamaian, sementara yang lain menyuarakan keraguan atas efektivitasnya. Kebijakan luar negeri AS dan Israel, yang kerap dianggap enggan mengakui hak-hak Palestina, juga menjadi sorotan.
"Kami mendukung solusi dua negara, tetapi implementasinya harus realistis dan memperhatikan keamanan Israel," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel. "Reformasi PA dan demiliterisasi Gaza adalah prasyarat penting."
Namun, para kritikus menilai bahwa kebijakan AS dan Israel justru menghambat proses perdamaian, dan menuding kedua negara kurang serius dalam mencari solusi yang adil bagi Palestina.
Rencana 20 Poin Trump untuk Gaza, Apa Isinya?
Resolusi DK PBB 2803 ini didasarkan pada rencana 20 poin yang diinisiasi oleh Trump untuk wilayah Gaza. Rencana tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari keamanan hingga pembangunan ekonomi.
Dewan Perdamaian di Bawah Kendali Trump
Salah satu poin yang paling memicu perdebatan adalah pembentukan "Dewan Perdamaian" yang akan mengawasi kondisi di Gaza. Rencananya, dewan ini akan diketuai langsung oleh Trump, menimbulkan pertanyaan tentang netralitas dan potensi kepentingan pribadi dalam proses perdamaian.
Pusat Koordinasi Militer AS di Israel
Rencana Trump juga mencakup pendirian pusat koordinasi militer AS di Israel yang bertugas mengawasi gencatan senjata. Namun, Hamas menuding Israel telah melanggar gencatan senjata lebih dari 250 kali, sehingga efektivitas pusat koordinasi tersebut dipertanyakan.
"Kami akan terus berjuang untuk hak-hak kami," tegas juru bicara Hamas. "Gencatan senjata hanya akan efektif jika Israel menghentikan agresinya."
Masa depan resolusi DK PBB 2803 dan rencana perdamaian Gaza yang digagas Trump masih belum pasti. Keberhasilan inisiatif ini akan bergantung pada banyak faktor, termasuk kemauan politik dari semua pihak yang terlibat, dukungan internasional, dan perkembangan situasi di lapangan. Waktu akan menjawab, apakah klaim Trump tentang "terobosan bersejarah" ini akan menjadi kenyataan, atau sekadar retorika politik semata.