Gaza Memanas, Rencana Israel Bikin Rusia Angkat Bicara!
Jalur Gaza kembali menghangat. Rencana operasi militer Israel yang lebih luas memicu reaksi keras dari berbagai pihak, salah satunya Rusia. Moskow menilai langkah ini berpotensi memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah memprihatinkan di wilayah tersebut.
Kecaman Keras Rusia atas Rencana Israel di Gaza
Kementerian Luar Negeri Rusia pada Minggu (10/8/2025) mengeluarkan pernyataan yang mengecam rencana Israel untuk memperluas operasi militernya di Jalur Gaza. Mereka memperingatkan bahwa tindakan ini berisiko memperburuk kondisi kemanusiaan yang sudah sangat memprihatinkan di sana, bahkan mendekati bencana.
Kekhawatiran Rusia Terhadap Nasib Warga Sipil Gaza
"Implementasi keputusan dan rencana semacam itu... berisiko memperburuk situasi dramatis di wilayah kantong Palestina tersebut, yang memiliki semua ciri bencana kemanusiaan," demikian bunyi pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Rusia.
Moskow juga khawatir bahwa jika rencana tersebut dijalankan, praktis tidak akan ada lagi warga sipil yang aman di Gaza. Rusia menuding Israel memiliki niat untuk secara bertahap merebut dan menduduki seluruh wilayah tersebut. "Diperkirakan dalam waktu dekat tidak akan ada satu pun warga sipil yang tersisa di wilayah tersebut. Semua penduduk akan menjadi sasaran pengusiran paksa," lanjut pernyataan itu.
Rusia memandang rencana Israel sebagai ancaman serius bagi upaya internasional untuk meredakan ketegangan. Langkah ini dinilai dapat memicu konsekuensi negatif yang serius bagi stabilitas di seluruh kawasan Timur Tengah.
Desakan Gencatan Senjata dan Solusi Dua Negara
Rusia menegaskan kembali posisinya mengenai perlunya gencatan senjata segera di Jalur Gaza. Selain itu, Rusia menyerukan pembebasan semua sandera dan tahanan, serta pemulihan akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Moskow percaya bahwa langkah-langkah ini sangat penting untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan melindungi nyawa warga sipil.
"Rusia menegaskan kembali posisi konsistennya mengenai perlunya gencatan senjata segera di Jalur Gaza, pembebasan semua sandera dan tahanan, serta pemulihan akses kemanusiaan tanpa hambatan," tegas Kementerian Luar Negeri Rusia.
Rusia menekankan bahwa penyelesaian masalah Palestina hanya mungkin dicapai melalui solusi dua negara, berdasarkan hukum internasional yang telah ditetapkan. Solusi ini mencakup pembentukan negara Palestina merdeka dengan perbatasan tahun 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, yang hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel.
Rencana Israel di Gaza: Pembebasan atau Pendudukan?
Sementara itu, Israel terus menegaskan tujuannya di Gaza.
Netanyahu: Membebaskan Gaza dari Hamas, Bukan Menduduki
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bersikeras bahwa tujuan utama Israel di Gaza bukanlah pendudukan permanen, melainkan pembebasan wilayah tersebut dari kendali Hamas. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional tentang potensi pendudukan jangka panjang.
Meski kabinet Israel baru-baru ini menyetujui rencana untuk mengalahkan Hamas yang mencakup persiapan pasukan Israel untuk menguasai Kota Gaza dan mendistribusikan bantuan kemanusiaan, Netanyahu menegaskan melalui media sosial X pada Sabtu (9/8/2025), "Kami tidak akan menduduki Gaza -- kami akan membebaskan Gaza dari Hamas."
Netanyahu menambahkan bahwa demiliterisasi wilayah tersebut dan pembentukan "pemerintahan sipil yang damai... akan membantu membebaskan para sandera kami" dan mencegah ancaman di masa mendatang. Sebelumnya, Israel menduduki Gaza sejak 1967 hingga menarik pasukan dan pemukimnya pada 2005 sebagai bagian dari rencana pelepasan sepihak.
Lima Prinsip Israel untuk Gaza Pasca-Konflik
Kantor Perdana Menteri Netanyahu pada Jumat (8/8) waktu setempat mengumumkan bahwa kabinet telah mengadopsi "lima prinsip" yang akan memandu kebijakan Israel terhadap Gaza pasca-konflik, yaitu:
1. Pelucutan Senjata Hamas: Israel bertekad untuk melucuti senjata Hamas dan mencegah kelompok tersebut membangun kembali kekuatan militernya. 2. Pemulangan Semua Sandera: Prioritas utama Israel adalah memulangkan semua sandera yang ditahan oleh Hamas, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. 3. Demiliterisasi Jalur Gaza: Israel bertujuan untuk menciptakan zona demiliterisasi di Jalur Gaza untuk mencegah serangan di masa mendatang. 4. Kontrol Keamanan Israel: Israel akan mempertahankan kontrol keamanan atas Jalur Gaza untuk mencegah masuknya senjata dan material berbahaya lainnya. 5. Pemerintahan Sipil Alternatif: Israel mendukung pembentukan pemerintahan sipil alternatif di Gaza yang bukan Hamas atau Otoritas Palestina. Pemerintahan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang efektif dan mempromosikan stabilitas.
Implementasi dari kelima prinsip ini akan menentukan arah hubungan Israel-Palestina di masa depan, serta potensi perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Dampak rencana ini terhadap situasi kemanusiaan dan stabilitas regional akan terus dipantau oleh berbagai pihak.