Warga Medsos Yakin, Indonesia Tak Akan Tinggalkan Palestina Meski Gabung BoP

Warga Medsos Yakin: Indonesia Tak Akan Tinggalkan Palestina, Meski Bergabung Board of Peace

Sebuah survei menarik baru-baru ini dirilis oleh Lembaga Survei Median, mengungkap persepsi publik di media sosial terkait potensi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Temuan utamanya cukup mengejutkan: mayoritas warganet Indonesia masih sangat yakin bahwa negara ini akan tetap teguh membela Palestina, terlepas dari keputusan untuk bergabung dengan dewan perdamaian tersebut. Survei ini memberikan gambaran yang mendalam mengenai bagaimana masyarakat di ranah digital menyikapi isu geopolitik sensitif yang melibatkan kepentingan nasional dan solidaritas global.

Mengintip di Balik Metode Survei Media Sosial Ini

Penelitian mengenai persepsi publik ini dilakukan selama lima hari, yakni dari tanggal 10 hingga 14 Februari 2026. Survei ini berhasil melibatkan 1.200 responden yang tersebar dari seluruh provinsi di Indonesia, memastikan representasi geografis yang luas. Metode yang digunakan adalah kuesioner berbasis Google Form yang disebarkan kepada para pengguna media sosial aktif dengan rentang usia 17 hingga 60 tahun ke atas.

Untuk menjamin keakuratan data, para peneliti tidak berhenti setelah formulir terisi. Mereka kemudian melakukan panggilan telepon balik kepada setiap responden guna memverifikasi dan mencocokkan kesesuaian jawaban. "Kami membuat pertanyaan-pertanyaan di dalam Google Form. Kemudian kami sebarkan ke provinsi-provinsi yang ada. Setelah itu, kami menerima respons dari mereka, dan bagi mereka yang memberikan jawaban, kami melakukan kontak lagi untuk memastikan kesesuaian isi," jelas Ade Irfan Abdurahman, Direktur Riset Lembaga Survei Median, saat memaparkan metodologi penelitian tersebut pada Senin, 23 Februari 2026. Dari sisi demografi, proporsi responden laki-laki dan perempuan hampir berimbang, yaitu 50,6% berbanding 49,4%. Sementara itu, Pulau Jawa menjadi kontributor responden terbanyak, mencakup 40,2% dari total partisipan.

Kepercayaan Publik yang Kuat Terhadap Pembelaan Palestina

Hasil survei ini menyoroti bahwa pemerintah Indonesia masih mengantongi modal kepercayaan yang signifikan di mata publik, khususnya dalam isu Palestina. Sebanyak 55,7% responden dengan tegas menyatakan keyakinan mereka bahwa pemerintah akan tetap konsisten dalam membela Palestina, sekalipun Indonesia nantinya memutuskan untuk bergabung dengan BoP. Angka ini jelas menunjukkan adanya dukungan dan harapan yang besar dari masyarakat.

Rico Marbun, Direktur Eksekutif Riset Lembaga Survei Median, menekankan bahwa temuan ini mengindikasikan modal sosial yang kokoh bagi pemerintah. "Pemerintah masih memiliki modal kepercayaan yang cukup: Sebanyak 55,7% percaya pemerintah tetap akan konsisten bela Palestina meski tergabung BoP, ini tentu perlu dimanfaatkan sebaik mungkin," ujar Rico. Ia menambahkan, modal sosial yang memadai ini adalah bekal penting bagi pemerintah untuk beradaptasi atau melakukan perbaikan terhadap dinamika geopolitik yang terus berubah. "Jadi kalau kita melihat bahwa ada tendensi yang cukup negatif begitu, tetapi ternyata masih ada sekitar 55,7 persen yang percaya pemerintah itu masih konsisten, begitu ya, untuk membela Palestina meskipun bergabung dengan Board of Peace," lanjutnya, menggarisbawahi betapa krusialnya mempertahankan kepercayaan ini.

Pro Kontra Opini Publik tentang Bergabungnya Indonesia ke BoP

Meski mayoritas percaya pada konsistensi pembelaan Palestina, opini publik sendiri cukup terbelah mengenai keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace. Survei menunjukkan bahwa 50,4% responden menyatakan tidak setuju jika Indonesia bergabung dengan BoP. Di sisi lain, 34,8% responden justru menyetujuinya, sementara sisanya memilih abstain atau masih ragu-ragu.

Mengapa Ada Penolakan terhadap Board of Peace?

Penolakan terhadap keanggotaan di BoP didasari oleh beberapa kekhawatiran utama yang diungkapkan oleh responden. Kekhawatiran terbesar, yang disampaikan oleh 14,6% dari responden yang menolak, adalah potensi dominasi Amerika Serikat atau Israel dalam BoP. Hal ini mencerminkan sensitivitas publik terhadap isu kedaulatan dan pengaruh asing. Alasan signifikan lainnya adalah keberatan terhadap biaya iuran keanggotaan yang fantastis, mencapai 17 triliun rupiah, yang diutarakan oleh 9,6% responden. Kondisi Palestina yang belum merdeka juga menjadi dasar penolakan, dengan 6,8% responden menegaskan bahwa tanpa kemerdekaan Palestina, keanggotaan dalam dewan perdamaian semacam ini terasa prematur atau kurang efektif.

Apa Motivasi Dukungan Bergabung dengan BoP?

Di sisi lain, responden yang setuju Indonesia bergabung dengan BoP memiliki motivasi yang kuat. Mayoritas dari mereka, sekitar 15%, percaya bahwa keanggotaan ini justru dapat mempercepat terwujudnya kemerdekaan Palestina. Mereka melihat BoP sebagai platform strategis untuk menyuarakan aspirasi dan menekan pihak-pihak terkait. Selanjutnya, 10,2% responden berpendapat bahwa bergabung dengan BoP bisa memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, memberikan daya tawar lebih besar dalam diplomasi global. Selain itu, 9,2% responden memandang partisipasi Indonesia sebagai bagian dari upaya kolektif perdamaian dunia yang lebih luas, menegaskan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global.

Implikasi Keanggotaan BoP: Iuran dan Potensi Pengiriman Pasukan

Keikutsertaan dalam dewan internasional seperti BoP tentu membawa implikasi finansial dan potensi keterlibatan militer. Survei Median juga menyoroti bagaimana publik menyikapi dua isu krusial ini.

Penolakan Tegas terhadap Iuran Keanggotaan

Terkait aspek finansial, publik menunjukkan penolakan yang sangat kuat terhadap pembayaran iuran keanggotaan Board of Peace. Mayoritas besar responden, tepatnya 73,3%, secara tegas menyatakan tidak setuju jika Indonesia harus membayar iuran keanggotaan senilai USD 1 miliar atau setara dengan Rp 17 triliun. Angka ini mencerminkan keengganan publik untuk mengalokasikan dana sebesar itu, kemungkinan besar karena prioritas kebutuhan dalam negeri atau keraguan akan efektivitas penggunaan dana. Hanya 23,1% responden yang menyatakan setuju dengan pembayaran iuran ini, sementara 3,6% lainnya tidak memberikan jawaban.

Pandangan Berbeda Mengenai Pengiriman Pasukan

Diskusi mengenai potensi pengiriman pasukan Indonesia sebagai bagian dari BoP juga memunculkan pandangan yang terbelah di masyarakat. Sebanyak 36,4% responden menyatakan setuju jika Indonesia mengirimkan pasukannya untuk misi perdamaian di bawah BoP. Namun, angka yang hampir serupa, yaitu 36,6%, justru menyatakan tidak setuju. Perbedaan tipis ini mengindikasikan dilema yang dihadapi publik antara komitmen terhadap perdamaian global dan pertimbangan risiko atau prioritas keamanan nasional. Selebihnya, 27% responden memilih untuk tidak tahu atau ragu-ragu, menunjukkan bahwa isu ini masih memerlukan informasi lebih lanjut dan pertimbangan mendalam bagi sebagian besar masyarakat.

Secara keseluruhan, survei ini menggarisbawahi betapa kompleksnya pandangan publik Indonesia terhadap isu geopolitik dan komitmen negara terhadap Palestina. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai BoP, kepercayaan pada konsistensi pemerintah membela Palestina tetap tinggi, menjadikannya modal penting bagi diplomasi Indonesia di masa mendatang.