Yusuf Hamka Buka Suara soal Dukungan RI Gabung Board of Peace, Tegaskan Kepercayaan pada Prabowo

Tokoh muslim Tionghoa, Yusuf Hamka, yang akrab disapa Babah Alun, turut menyampaikan pandangannya mengenai inisiatif Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait pembentukan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Usai menghadiri pertemuan khusus di Istana, Babah Alun menyatakan dukungan penuhnya agar Indonesia bergabung dalam dewan tersebut, sekaligus menegaskan kepercayaannya pada visi strategis Prabowo.

Dukungan Yusuf Hamka untuk Bergabungnya RI ke Board of Peace

Penegasan Sikap di Istana Kepresidenan

Dukungan tersebut secara gamblang diutarakan Yusuf Hamka setelah ia mengikuti sesi konsultasi bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pertemuan penting itu berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (3/2/2026). Dalam kesempatan tersebut, Babah Alun secara khusus menyoroti betapa krusialnya partisipasi Indonesia dalam forum-forum global, terutama yang berfokus pada upaya perdamaian. Bagi pengusaha kawakan ini, keputusan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian merupakan langkah strategis yang patut mendapat apresiasi dari seluruh lapisan masyarakat.

Pernyataan Yusuf Hamka ini bukanlah sekadar dukungan pribadi, melainkan cerminan dari keyakinan bahwa Indonesia memegang peran yang sangat vital dalam panggung diplomasi internasional. Kehadiran perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) Islam dalam pertemuan tersebut juga mengindikasikan adanya upaya untuk membangun konsensus nasional terkait isu-isu kebijakan luar negeri yang signifikan. Yusuf Hamka meyakini inisiatif ini akan membuka lembaran baru bagi Indonesia untuk berkontribusi secara lebih nyata dalam menjaga stabilitas global.

Mayoritas Anggota dari Negara Muslim

Salah satu alasan utama di balik dukungan kuat Yusuf Hamka adalah komposisi Dewan Perdamaian yang didominasi oleh negara-negara berpenduduk muslim. "Membernya kan banyakan negara-negara muslim. Kita harus percaya Presiden Prabowo ini bekas panglima Kostrad, Panglima perang. Pasti ahli strategi," tutur Yusuf Hamka, menegaskan keyakinannya. Pandangan ini mengisyaratkan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, akan memiliki posisi yang lebih kuat dan relevan dalam forum tersebut.

Dengan terlibat di antara mayoritas negara muslim di BoP, diharapkan suara kolektif Indonesia dalam isu-isu perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan dapat semakin menguat. Hal ini juga berpotensi besar untuk meningkatkan pengaruh Indonesia di kancah internasional, terutama dalam memediasi konflik atau mencari solusi damai bagi berbagai permasalahan global yang melibatkan komunitas muslim. Konteks ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai jembatan dialog antarperadaban.

Kepercayaan pada Strategi Kepemimpinan Prabowo

Prabowo sebagai Ahli Strategi dan Bekas Panglima Perang

Yusuf Hamka secara terang-terangan menyatakan kepercayaan penuhnya terhadap kemampuan kepemimpinan Prabowo Subianto. Dengan latar belakang yang tak terbantahkan sebagai seorang panglima perang dan ahli strategi militer, Prabowo dinilai memiliki kepekaan dan kalkulasi yang matang dalam mengambil keputusan-keputusan penting, termasuk dalam urusan diplomasi. "Kita harus percaya Presiden Prabowo ini bekas panglima Kostrad, Panglima perang. Pasti ahli strategi," tegas Yusuf Hamka.

Pengalaman Prabowo di medan militer memberinya perspektif unik tentang konflik dan cara-cara mengatasinya, yang dapat menjadi aset berharga dalam forum perdamaian. Kemampuan untuk merumuskan strategi jangka panjang, menganalisis risiko, dan mengambil keputusan di bawah tekanan adalah kualitas esensial bagi seorang pemimpin yang ingin membawa negaranya berperan aktif di panggung dunia. Oleh karena itu, langkah Prabowo diyakini telah melalui pertimbangan yang mendalam.

Ajak Semua Pihak Berpikir Positif

Lebih lanjut, Yusuf Hamka juga menyerukan agar seluruh pihak berpikir positif dan memberikan dukungan konstruktif terhadap inisiatif pemerintah. Ia bahkan menggunakan istilah dalam Islam untuk memperkuat pandangannya. "Kita jangan suudzon. Kita harus husnudzon," katanya, mengajak masyarakat untuk tidak berprasangka buruk, melainkan meyakini adanya niat baik dan strategi cerdas di balik keputusan ini. Husnudzon, atau berpikir positif, dianggap penting untuk membangun sinergi dan kepercayaan nasional.

Ajakan ini bukan tanpa alasan. Dalam konteks politik dan diplomasi, seringkali muncul spekulasi atau keraguan terhadap langkah-langkah besar pemerintah. Namun, Yusuf Hamka menekankan bahwa dalam kasus ini, kepercayaan pada pemimpin yang memiliki rekam jejak strategis adalah kunci. Dengan pemikiran positif, energi bangsa dapat disalurkan untuk mendukung upaya-upaya perdamaian global yang pada akhirnya akan menguntungkan kepentingan nasional.

Pentingnya Keterlibatan Aktif Indonesia di Forum Global

Potensi Pengaruh Indonesia di Board of Peace

Keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian membuka potensi besar bagi negara ini untuk mengukir pengaruh yang signifikan. Berbeda dengan statusnya di beberapa forum internasional lain, BoP menawarkan platform di mana suara Indonesia dapat memiliki bobot yang jauh lebih besar. Partisipasi aktif berarti Indonesia dapat secara langsung membentuk arah diskusi, mengadvokasi isu-isu penting, dan berkontribusi pada resolusi konflik internasional.

Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi penerima keputusan global, melainkan aktor yang aktif dalam pembentukannya. Potensi pengaruh ini tidak hanya terbatas pada isu-isu keagamaan, tetapi juga mencakup spektrum luas perdamaian, keamanan, dan kerja sama multilateral. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi untuk ikut serta dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Perbandingan dengan Peran RI di Dewan Keamanan PBB

Yusuf Hamka secara spesifik menyoroti perbedaan signifikan antara peran Indonesia di Dewan Perdamaian dengan posisinya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). "Kita anggota Dewan Keamanan PBB. Tapi kita tidak punya hak veto," ujarnya, menggambarkan keterbatasan yang seringkali membatasi kemampuan Indonesia untuk secara langsung memengaruhi keputusan-keputusan krusial di DK PBB, yang didominasi oleh lima anggota tetap dengan hak veto.

Namun, di Dewan Perdamaian, Yusuf Hamka melihat adanya potensi kekuatan suara yang jauh lebih besar, bahkan mencapai tingkat yang disebutnya "dua per tiga punya hak veto." Meskipun ini mungkin merupakan metafora untuk menggambarkan tingkat pengaruh yang substansial, intinya adalah bahwa Indonesia akan memiliki daya tawar dan kemampuan untuk membentuk keputusan yang jauh lebih signifikan dibandingkan dengan posisinya di DK PBB. Ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingannya secara lebih efektif.

Mewarnai dari Dalam daripada Menjadi Penonton

Prinsip dasar yang diusung oleh Yusuf Hamka adalah pentingnya keterlibatan aktif. "Daripada kita nonton di luar kan mendingan kita mewarnai di dalam. Kalau menurut saya," tegasnya, mencerminkan filosofi diplomasi yang proaktif. Dalam pandangannya, Indonesia tidak hanya seharusnya mengamati dinamika global, tetapi turut serta membentuknya dari dalam. Menjadi penonton berarti pasif dan rentan terhadap keputusan yang dibuat oleh pihak lain.

Sebaliknya, "mewarnai dari dalam" berarti ikut terlibat secara langsung dalam perumusan kebijakan, negosiasi, dan pengambilan keputusan. Ini memungkinkan Indonesia untuk melindungi kepentingan nasionalnya, mempromosikan nilai-nilai kebangsaan, dan memberikan kontribusi nyata terhadap perdamaian dunia. Langkah ini juga diyakini dapat meningkatkan citra Indonesia sebagai pemain global yang bertanggung jawab dan berpengaruh.

Latar Belakang Pertemuan Presiden dengan Tokoh Ormas Islam

Tujuan Pertemuan Prabowo dengan Berbagai Tokoh

Pertemuan yang digelar oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh ormas Islam ini memiliki tujuan strategis yang jelas. Utama dari pertemuan tersebut adalah untuk menggalang masukan, pandangan, serta dukungan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya tokoh-tokoh agama, terkait isu-isu strategis kenegaraan dan kebijakan luar negeri. Dalam konteks ini, pembahasan mengenai Board of Peace menjadi fokus utama.

Inisiatif konsultatif ini menunjukkan komitmen kuat Prabowo untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan penting. Dengan mendengarkan perspektif dari tokoh-tokoh ormas Islam, pemerintah dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi yang lebih luas, sekaligus membangun dukungan domestik yang kokoh untuk kebijakan luar negeri Indonesia.

Daftar Undangan yang Hadir

Pertemuan di Istana Kepresidenan tersebut dihadiri oleh sekitar 40 orang undangan, yang terdiri dari pimpinan pondok pesantren dan tokoh-tokoh muslim terkemuka dari berbagai ormas Islam. Kehadiran perwakilan yang beragam ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaring perspektif yang komprehensif dari komunitas muslim di Indonesia. Selain Yusuf Hamka, sejumlah nama besar di dunia keagamaan dan kemasyarakatan turut hadir untuk menyampaikan pandangan mereka.

Konsultasi dengan kelompok-kelompok yang memiliki basis massa besar dan pengaruh moral kuat ini merupakan langkah penting untuk memperoleh legitimasi publik atas kebijakan yang akan dijalankan. Hal ini juga memperlihatkan bahwa isu Board of Peace bukan sekadar masalah teknis diplomatik, melainkan juga memiliki dimensi keagamaan dan kemasyarakatan yang perlu dipertimbangkan secara matang oleh kepemimpinan nasional.