Ketika Dunia Terpaku ke Iran, Kekerasan Pemukim Israel di Tepi Barat Diam-diam Meningkat Drastis

Saat dunia mengalihkan fokusnya pada eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki justru meningkat tajam, sering kali tanpa banyak sorotan. Kelompok hak asasi manusia dan pengamat internasional terus memperingatkan akan lonjakan insiden mematikan ini, di mana setidaknya lima warga Palestina telah kehilangan nyawa sejak akhir Februari lalu. Fenomena ini, yang terjadi di tengah apa yang disebut sebagai 'pembersihan etnis' yang kian mendalam, membawa penderitaan luar biasa bagi komunitas Palestina yang hidup di bawah pendudukan.

Kekerasan Pemukim Meningkat di Tengah Bayang-bayang Konflik Regional

Peningkatan kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel di Tepi Barat telah menjadi perhatian utama bagi berbagai organisasi hak asasi manusia. B'Tselem, sebuah kelompok hak asasi Israel, secara terang-terangan memperingatkan adanya "pembersihan etnis" yang semakin intens, disertai dengan pembatasan pergerakan warga Palestina di wilayah tersebut. Peringatan ini muncul ketika perhatian global tercurah pada potensi konflik yang lebih luas di Timur Tengah, menyebabkan situasi di Tepi Barat sering luput dari perhatian yang memadai.

Bentuk-bentuk kekerasan yang dilaporkan sungguh meresahkan dan menunjukkan pola yang sistematis. Pemukim sengaja menggiring ternak ke ladang-ladang yang telah ditanami warga Palestina, yang berakhir dengan rusaknya tanaman vital dan pasokan makanan. Tak hanya itu, insiden pencurian ternak, serta pengrusakan infrastruktur penting seperti panel surya dan tangki air, semakin memperburuk kondisi kehidupan warga. Akibatnya, banyak komunitas kehilangan akses dasar terhadap pangan dan energi.

Melihat situasi yang tak dapat diterima ini, European External Action Service (EEAS) mendesak otoritas Israel untuk segera mengambil tindakan nyata dan efektif. "Tingkat kekerasan di Tepi Barat tidak dapat diterima," tegas seorang perwakilan EEAS dalam sebuah pernyataan, menuntut agar Israel mencegah serangan lebih lanjut terhadap warga Palestina dan memastikan bahwa para pelaku dimintai pertanggungjawaban. Namun, sampai saat ini, efektivitas tindakan tersebut masih dipertanyakan.

Gelombang Insiden dan Korban Jiwa yang Berjatuhan

Data dari Yesh Din, kelompok hak asasi Israel lainnya, menunjukkan skala kekerasan yang sangat mengkhawatirkan. Selama 10 hari pertama "perang melawan Iran" – periode yang dimulai pada 28 Februari – Yesh Din mendokumentasikan 109 insiden kekerasan terpisah oleh pemukim terhadap warga Palestina di 62 komunitas berbeda. Insiden-insiden ini meliputi penembakan, penyerangan fisik, perusakan properti, hingga ancaman yang menciptakan ketakutan mendalam di kalangan warga.

Tragedi Dua Bersaudara di Qaryut

Pada 2 Maret, hanya dua hari setelah eskalasi regional dimulai, dua bersaudara Palestina tewas secara tragis di Qaryut, sebuah desa kecil di Tepi Barat utara. Mohammed Taha Muammar dan Fahim Taha Muammar ditembak mati saat mereka berusaha melindungi kebun zaitun mereka dari upaya perusakan oleh pemukim Israel. Insiden memilukan ini menyoroti risiko mematikan yang dihadapi warga Palestina ketika mereka mempertahankan mata pencarian mereka.

Laporan dari media lokal mengindikasikan bahwa tersangka penembak adalah anggota pasukan pertahanan wilayah IDF, yang dikenal dengan akronim Ibrani Hagmar. Unit ini, yang biasanya terdiri dari pemukim yang bertugas sebagai tentara cadangan, menimbulkan pertanyaan serius mengenai batas-batas antara pemukim sipil dan militer resmi.

Pembunuhan di Wadi A-Rakhim

Beberapa hari kemudian, pada 7 Maret, kekerasan kembali merenggut nyawa di Wadi A-Rakhim, wilayah South Hebron Hills. Seorang pemukim menembak dan menewaskan Amir Muhammad Shanaran (28 tahun), sementara saudara laki-lakinya, Khaled, mengalami luka kritis. Sebuah video yang beredar, didokumentasikan oleh B'Tselem, menunjukkan seorang pemukim bersenjata yang terlihat mengenakan seragam militer di lokasi kejadian. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya sinergi antara pemukim bersenjata dengan aparat militer.

Serangan Maut di Abu Falah

Serangan mematikan ketiga terjadi pada Minggu dini hari di Abu Falah, sebuah desa dekat Ramallah. Warga desa berupaya menghentikan sekelompok warga Israel bertopeng yang merusak pohon zaitun di ladang sekitar desa. Namun, upaya mereka berakhir fatal. Puluhan pemukim bersenjata kemudian menyerbu desa dan menembak mati Thaer Faruq Hamayel dan Fara Jawdat Hamayel, yang keduanya menderita luka tembak di kepala, demikian laporan layanan penyelamat Palestina.

Tragedi tidak berhenti sampai di situ. Pasukan Israel tiba di lokasi kejadian tak lama setelah insiden penembakan dan menembakkan gas air mata ke desa. Menurut keterangan dari Kementerian Kesehatan Palestina di Ramallah, seorang warga desa dilaporkan meninggal akibat serangan jantung yang kemungkinan dipicu oleh inhalasi gas air mata.

Sinergi Antara Pemukim dan Militer Israel

Kelompok hak asasi Palestina dan Israel secara konsisten telah mendokumentasikan kerja sama erat antara pemukim dan militer Israel. Sinergi ini kerap terlihat ketika tentara sering kali gagal menegakkan hukum yang seharusnya melindungi warga Palestina dari kekerasan pemukim. Ada pula laporan mengenai tentara cadangan yang berasal dari permukiman Israel dan ditempatkan di Tepi Barat yang terlibat dalam tindakan kekerasan. Unit-unit tersebut, bersama unit penjaga privat, diketahui telah beroperasi secara terbuka melawan warga Palestina dalam beberapa bulan terakhir, menunjukkan pola perilaku yang mengkhawatirkan.

Respons Otoritas Israel dan Minimnya Akuntabilitas

Menyikapi serangkaian insiden ini, Komandan Komando Pusat IDF yang bertanggung jawab atas Tepi Barat, Avi Bluth, mengeluarkan pernyataan yang mengutuk tindakan warga sipil yang mengambil hukum ke tangan mereka sendiri. "Tidak akan ada toleransi bagi warga sipil yang mengambil hukum ke tangan mereka sendiri," ujarnya. "Tindakan ini berbahaya, tidak mewakili rakyat Yahudi maupun Negara Israel, dan mengalihkan kita dari misi mempertahankan populasi serta menggagalkan terorisme, sekaligus merusak keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut."

Kendati ada kecaman dari pimpinan militer, hingga saat ini, belum diketahui apakah ada pelaku yang telah ditahan terkait insiden-insiden penembakan dan penyerangan mematikan tersebut. Minimnya akuntabilitas ini terus menjadi kekhawatiran utama bagi kelompok hak asasi manusia dan komunitas internasional.

Eskalasi Kekerasan dan Pengusiran Pasca-7 Oktober

Sejak serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 dan dimulainya perang di Gaza, Perserikatan Bangsa-Bangsa serta kelompok hak asasi Palestina dan Israel telah mendokumentasikan lonjakan signifikan kekerasan pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Situasi ini telah menyebabkan puluhan komunitas Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka.

Sebagai contoh, pada 5 Maret, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan bahwa delapan keluarga Palestina, atau sekitar 45 orang, terpaksa meninggalkan komunitas mereka di wilayah Nablus. Mereka mengungsi setelah serangkaian serangan dan ancaman yang dilakukan oleh pemukim dari sebuah pos permukiman baru. Lebih lanjut, OCHA juga mencatat bahwa sejak serangan terhadap Iran dimulai, lebih banyak pos pemeriksaan ditutup dan gerbang jalan menuju desa serta kota turut ditutup. Pembatasan ini secara serius membatasi kebebasan bergerak warga Palestina, memperparah krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.

Status Permukiman dan Pelanggaran Hukum Internasional

Permukiman dan pos permukiman Israel semacam itu telah lama dianggap ilegal menurut hukum internasional. Konsensus global menegaskan bahwa pendudukan wilayah dan pembangunan permukiman di wilayah yang diduduki melanggar Konvensi Jenewa Keempat.

Pada tahun 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) dalam opini penasihatnya menyimpulkan bahwa pendudukan berkepanjangan Israel dan proyek pembangunan permukiman sistematis di wilayah Palestina yang diduduki melanggar hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. ICJ secara tegas menyatakan bahwa pendudukan tersebut ilegal menurut hukum internasional, menegaskan posisi komunitas global yang menentang praktik tersebut.

Dengan eskalasi kekerasan pemukim yang terus berlanjut di Tepi Barat, situasi kemanusiaan dan politik di wilayah tersebut semakin memburuk. Tanpa perhatian serius dan tindakan nyata dari komunitas internasional, serta akuntabilitas yang ditegakkan, warga Palestina akan terus menghadapi ancaman serius terhadap kehidupan dan hak-hak dasar mereka di tengah ketegangan regional yang kian memanas.