Setelah Bertemu Prabowo, MUI Kini Mantap Beri Dukungan Penuh untuk RI Gabung Board of Peace

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kini secara resmi mendukung penuh partisipasi Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Dukungan ini muncul setelah pertemuan penting antara pimpinan MUI dan Presiden Prabowo Subianto. Perubahan sikap ini menandai pergeseran signifikan, mengingat sebelumnya MUI sempat menyatakan keberatan atas keanggotaan Indonesia di dewan tersebut. Restu MUI diberikan setelah mereka menerima penjelasan komprehensif mengenai tujuan serta komitmen Indonesia dalam badan perdamaian global itu, terutama yang berkaitan dengan isu kemaslahatan umat dan perjuangan kemerdekaan Palestina, dua pokok perhatian utama organisasi keagamaan tersebut.

MUI Kini Mantap Beri Dukungan Setelah Penjelasan Prabowo

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kini memantapkan dukungannya terhadap keikutsertaan Indonesia di Board of Peace. Keputusan penting ini lahir setelah pimpinan MUI, yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Anwar Iskandar, menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan krusial itu berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (3/2/2026). Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo berhasil menyampaikan penjelasan yang komprehensif, meyakinkan MUI bahwa partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian akan dijalankan demi kemaslahatan umat dan bangsa.

Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar, menegaskan bahwa dukungan ini diberikan dengan satu syarat: organisasi tersebut harus benar-benar berkomitmen pada tujuan-tujuan positif dan kemanusiaan. "Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja. Karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan," ujar Anwar Iskandar usai pertemuan. Pernyataan ini sekaligus menegaskan prinsip dasar MUI dalam menyikapi isu-isu baik di tingkat domestik maupun internasional.

Landasan Dukungan: Komitmen Prabowo untuk Palestina dan Syarat Mundur

Dukungan Majelis Ulama Indonesia terhadap partisipasi Indonesia di Board of Peace tentu bukan tanpa alasan atau pertimbangan mendalam. Pimpinan MUI melihat adanya komitmen kuat dari Presiden Prabowo Subianto, yang menjadi pilar utama di balik pergeseran sikap organisasi keagamaan ini. Komitmen tersebut terungkap setelah mereka mendalami langsung visi dan misi yang dipaparkan oleh kepala negara.

Perjuangan Kemerdekaan Palestina Melalui Dewan Perdamaian

Anwar Iskandar membeberkan, dari penjelasan Presiden Prabowo, MUI menangkap komitmen serius pemerintah untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat penuh melalui platform Dewan Perdamaian. Tak hanya itu, Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk membantu meringankan penderitaan rakyat Palestina di Gaza yang terus dilanda krisis kemanusiaan. "Yang saya tangkap, komitmen Presiden yang pertama ingin benar-benar berjuang di dalam Dewan Perdamaian ini untuk kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat secara penuh," terang Anwar.

Menurut Anwar, tujuan mulia inilah yang menjadi landasan utama bagi Indonesia, bersama negara-negara Islam lainnya, untuk bergabung dan bekerja sama dalam forum tersebut demi mewujudkan perdamaian dunia yang berkelanjutan. Dengan partisipasi aktif di Board of Peace, diharapkan diplomasi Indonesia memiliki kanal strategis untuk menyuarakan aspirasi serta hak-hak rakyat Palestina di hadapan komunitas internasional.

Jaminan Keluar Jika Tak Memberi Kemaslahatan

Poin krusial lain yang dicatat MUI dari pemaparan Presiden Prabowo adalah pernyataan tegas mengenai jaminan mundur. Jika di kemudian hari Board of Peace terbukti tidak memberikan kemaslahatan, terutama bagi perjuangan Palestina dan perdamaian dunia, maka seluruh negara Islam yang tergabung di dalamnya akan keluar dari badan tersebut. "Apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan organisasi ini kepada Palestina, kepada perdamaian dunia, maka seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar dari BoP," kutip Anwar Iskandar menegaskan.

Pernyataan ini dinilai MUI sebagai jaminan penting dan bentuk ketegasan sikap yang mendasari dukungan mereka. Komitmen tersebut memberi rasa aman bagi MUI bahwa Indonesia tidak akan terjebak dalam inisiatif yang berpotensi merugikan kepentingan umat Islam atau mencederai prinsip keadilan internasional, terutama terkait konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

Sikap Awal MUI dan Kekhawatiran Terhadap Board of Peace

Jauh sebelum pertemuan dengan Presiden Prabowo, Majelis Ulama Indonesia sempat menyuarakan penolakan keras terhadap rencana keikutsertaan Indonesia di Board of Peace. Sikap skeptis ini didasari oleh beberapa kekhawatiran mendalam, yang mencerminkan kehati-hatian MUI dalam menyikapi isu-isu global.

Penolakan Awal Atas Keterlibatan Israel dan Absennya Palestina

Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, sebelumnya dengan tegas menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace jelas tidak memihak Palestina. Ia menyoroti fakta bahwa Dewan Perdamaian ini digagas oleh Presiden AS Donald Trump dan anggotanya bahkan mencakup Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pihak yang secara terang-terangan melakukan penjajahan terhadap Palestina. "Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina," kata Kiai Cholil, sapaan akrabnya, dalam pernyataan publik kala itu.

Kekhawatiran MUI semakin dalam lantaran Palestina sendiri tidak dilibatkan sebagai anggota dalam forum tersebut. Absennya Palestina secara implisit dapat mengurangi legitimasi upaya perdamaian yang diklaim bersifat universal itu. Jelas, ketiadaan representasi Palestina dalam sebuah dewan yang membahas perdamaian, terutama di wilayah konflik yang secara langsung melibatkan mereka, menjadi ganjalan besar bagi MUI dalam menentukan sikap awal.

Menyoroti Dampak dan Masa Depan Keanggotaan RI

Restu yang diberikan MUI terhadap keanggotaan Indonesia di Board of Peace tentu akan membawa implikasi signifikan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Momen ini menandai babak baru yang penting bagi diplomasi Indonesia dalam partisipasinya di forum-forum global. Ke depan, perhatian akan tertuju pada bagaimana komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo dapat diwujudkan dalam tindakan nyata di forum internasional tersebut.

Dukungan ini juga akan menyoroti bagaimana posisi Indonesia akan diperankan dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia, khususnya dalam menyelesaikan konflik Palestina yang merupakan salah satu isu paling mendesak. Kehadiran Indonesia di Dewan Perdamaian diharapkan mampu memperkuat suara negara-negara berkembang dan mayoritas Muslim, sekaligus mendorong dialog yang lebih inklusif dan berpihak pada keadilan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menjaga konsistensi komitmen dan memastikan setiap langkah yang diambil selalu selaras dengan kepentingan nasional serta prinsip kemaslahatan umat.