HNW Dorong Prabowo Konsisten Bela Kemerdekaan Palestina

Hidayat Nur Wahid (HNW), Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), melayangkan desakan keras kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia meminta Prabowo agar secara konsisten dan maksimal memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Desakan ini muncul menjelang rencana kehadiran Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) di Amerika Serikat. HNW berharap forum internasional ini bisa menjadi momentum krusial untuk menghentikan konflik dan genosida, sekaligus mewujudkan kedaulatan Palestina sesuai amanat konstitusi.

HNW Dorong Prabowo Manfaatkan KTT Dewan Perdamaian

Hidayat Nur Wahid tak henti-hentinya menekankan betapa krusialnya bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan partisipasi Indonesia dalam KTT perdana Dewan Perdamaian di Amerika Serikat. Forum internasional ini, menurut HNW, harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mengakhiri eskalasi konflik berdarah yang telah berujung pada genosida di Jalur Gaza, serta serangkaian pelanggaran berkelanjutan oleh Israel di Tepi Barat.

"Kehadiran Presiden Prabowo di Amerika Serikat, khususnya dalam KTT perdana Dewan Perdamaian, harus betul-betul dimanfaatkan untuk menghentikan perang yang menyebabkan genosida dan segala pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina," tegas HNW dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026). Ia menambahkan, tujuan utamanya adalah tercapainya perdamaian yang adil dengan kemerdekaan Palestina, sekaligus mengakhiri segala bentuk penjajahan, sejalan dengan amanat konstitusi.

Tujuan Utama Partisipasi Indonesia dalam BoP

Menurut HNW, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian memiliki satu tujuan utama: mewujudkan perdamaian yang berkeadilan bagi semua pihak, terutama rakyat Palestina. Ia menegaskan bahwa dewan ini dibentuk dengan misi yang sangat jelas, yakni menghentikan perang, menciptakan perdamaian, dan memastikan kemerdekaan Palestina. HNW menekankan bahwa kehadiran Indonesia di BoP adalah murni demi menjalankan amanat mulia tersebut, bukan untuk kepentingan lain. "Tujuan awal pembentukan Dewan Perdamaian adalah menghentikan permusuhan dan memberikan keadilan, serta kemerdekaan bagi Palestina, bukan sebaliknya," tandasnya.

Mengakhiri Genosida dan Mewujudkan Kemerdekaan Palestina

Indonesia memiliki peran krusial dalam BoP untuk menghentikan genosida dan serangkaian pelanggaran yang tak kunjung usai di Jalur Gaza. Sejak Dewan Perdamaian dideklarasikan di Davos, Swiss, hampir sebulan lalu, jumlah korban sipil terus bertambah, dengan mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. HNW menegaskan bahwa harapan masyarakat Palestina di Jalur Gaza agar Dewan Perdamaian dapat menghentikan perang dan genosida harus menjadi prioritas utama. "Momentum ini harus dimaksimalkan untuk memastikan perdamaian dengan kemerdekaan Palestina dan berakhirnya segala bentuk penjajahan," tegasnya, seraya menyoroti betapa seringnya Israel melanggar kesepakatan damai.

Pentingnya Peran OKI dalam Dewan Perdamaian

Dalam konteks Dewan Perdamaian, HNW turut menyoroti betapa vitalnya peran negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang juga menjadi bagian dari BoP. Ia berpendapat bahwa kesatuan sikap dan langkah bersama antarnegara OKI sangat esensial untuk memperkuat posisi Palestina di panggung internasional ini. Koordinasi yang solid diharapkan mampu menjadi penyeimbang dari potensi dominasi kekuatan tertentu di dalam dewan.

Sikap Bersama Negara-negara OKI

HNW merinci bahwa menteri-menteri luar negeri dari sejumlah negara anggota OKI, termasuk Indonesia, Mesir, Turki, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan, telah tiga kali merilis pernyataan bersama. Pernyataan tersebut dengan tegas menolak tindakan Israel yang melanggar kesepakatan damai, penghentian perang, dan kemerdekaan Palestina, bahkan dalam skema solusi dua negara sekalipun. Koalisi ini dipandang vital untuk memastikan BoP benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat Palestina, dengan tercapainya penghentian genosida, kelancaran masuknya bantuan kemanusiaan, serta terwujudnya keadilan dan kemerdekaan.

Menghindari BoP sebagai 'Stempel Legitimasi' Israel

Ada kekhawatiran besar yang disuarakan HNW, yaitu potensi BoP disalahgunakan sebagai "stempel legitimasi moral" oleh Israel. Ia memberikan peringatan keras agar kehadiran Indonesia dan negara-negara sahabat lainnya dalam dewan ini tidak sampai dimanfaatkan untuk membenarkan penjajahan atau pelanggaran yang terus-menerus dilakukan Israel. "Dewan Perdamaian tidak boleh dijadikan stempel legitimasi oleh Israel untuk terus melanggengkan penjajahannya," tegas HNW. Ia sangat menekankan bahwa tujuan partisipasi Indonesia harus murni untuk mewujudkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina, bukan malah melegitimasi aksi-aksi yang bertentangan dengan hukum internasional.

Menjawab Kritik dan Membangun Koalisi Kuat

Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian rupanya tak luput dari sorotan dan kritik di dalam negeri. HNW menyadari adanya kekhawatiran dari berbagai kalangan terkait potensi penyalahgunaan keanggotaan Indonesia dalam BoP. Oleh karena itu, ia melihat KTT perdana ini sebagai momentum yang sangat strategis untuk menjawab segala kritik tersebut dengan tindakan konkret.

Kekhawatiran Terkait Keanggotaan Indonesia di BoP

Banyak pihak di Indonesia menyuarakan kekhawatiran bahwa bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian bisa saja dimanfaatkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Tujuannya tak lain adalah untuk mendapatkan legitimasi atas kebijakan-kebijakan mereka yang pada akhirnya dapat merugikan perjuangan Palestina. Kekhawatiran ini berakar pada anggapan bahwa BoP mungkin hanya akan menjadi alat untuk membenarkan penjajahan semata. "Kritikan dan kekhawatiran ini harus dijawab secara konkret," ujar HNW. Ia menambahkan, forum KTT perdana Dewan Perdamaian merupakan kesempatan emas untuk menunjukkan komitmen Indonesia yang sesungguhnya.

Strategi Koalisi Negara Sahabat dalam BoP

Demi menjawab kritik dan memastikan BoP bekerja sesuai tujuannya, HNW mendorong Indonesia untuk membangun koalisi yang kuat dengan negara-negara sahabat anggota OKI lainnya yang juga tergabung dalam dewan. Negara-negara seperti Arab Saudi, Pakistan, Turki, dan Qatar disebut-sebut sebagai mitra potensial dalam koalisi strategis ini. Koalisi tersebut sangat dibutuhkan untuk menolak segala manuver Israel yang mungkin akan menggunakan BoP demi kepentingannya dan melegitimasi pelanggaran, sekaligus untuk menyeimbangkan dominasi Amerika Serikat di Dewan Perdamaian. Dengan strategi ini, diharapkan tujuan utama negara-negara OKI bergabung dalam BoP dapat benar-benar terwujud: menghentikan genosida, memastikan bantuan kemanusiaan tiba, menghadirkan keadilan, dan mewujudkan Palestina yang merdeka.

Agenda Presiden Prabowo Lainnya di Amerika Serikat

Di luar fokus utama pada isu Palestina, HNW juga tak lupa memberikan dukungan penuh dan doa untuk agenda-agenda Presiden Prabowo Subianto lainnya selama kunjungan di Amerika Serikat. Salah satu agenda krusial adalah pertemuan dengan kelompok pebisnis Amerika Serikat. Pertemuan ini diharapkan dapat membuka pintu peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas antara kedua negara.

Agenda strategis lainnya yang menanti adalah penandatanganan perjanjian perdagangan timbal balik. Negosiasi untuk perjanjian penting ini telah bergulir sejak tahun 2025, menandakan komitmen jangka panjang kedua belah pihak untuk semakin mempererat hubungan ekonomi. "Semoga agenda ini juga bisa disukseskan agar dapat benar-benar memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak, tapi tetap dalam koridor kedaulatan NKRI serta kemaslahatan bagi ekonomi rakyat Indonesia," tutup HNW. Ia menekankan betapa pentingnya memastikan setiap kesepakatan yang dibuat benar-benar menguntungkan bangsa dan negara.