Menkomdigi Jelasin Kenapa RI Tetap Gak Normalisasi Hubungan dengan Israel Meski Udah Gabung BoP

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, baru-baru ini kembali mempertegas pendirian politik luar negeri Indonesia terkait Israel. Dalam sebuah program wawancara pada Senin, 23 Februari 2026, Meutya dengan jelas memaparkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) sama sekali tidak mengindikasikan adanya normalisasi hubungan dengan Israel. Penjelasan ini sangat krusial untuk meluruskan persepsi di tengah masyarakat dan menegaskan kembali komitmen teguh Indonesia terhadap isu Palestina yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari diplomasi Tanah Air.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki jejak sejarah yang panjang dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Meutya menekankan bahwa prinsip dasar politik luar negeri Indonesia tidak bergeser sedikit pun, bahkan ketika berhadapan dengan dinamika forum internasional seperti BoP.

Konsistensi Sikap Politik Luar Negeri Indonesia

Sikap Indonesia terhadap konflik di Timur Tengah telah menunjukkan konsistensi yang luar biasa sejak masa kemerdekaan. Kebijakan "Bebas Aktif" menjadi landasan utama, memungkinkan Indonesia untuk tidak memihak blok manapun namun tetap berupaya aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, termasuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Meutya Hafid menegaskan, komitmen ini tidak akan berubah.

"Kita tidak berubah, ini yang paling utama ya. Bahwa seolah kita menormalisasi hubungan dengan Israel, itu tidak benar," ujar Meutya. Ia menambahkan, pandangan ini bukanlah sekadar retorika, melainkan cerminan dari prinsip-prinsip konstitusional dan sejarah diplomasi Indonesia. Sejak terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955, Indonesia telah menempatkan isu Palestina sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda politik luar negerinya.

Prinsip Solusi Dua Negara (Two-State Solution)

Lebih lanjut, Meutya Hafid menyatakan bahwa prinsip solusi dua negara atau two-state solution tetap menjadi pegangan utama Indonesia dalam memandang penyelesaian konflik Israel-Palestina. Ini adalah kerangka kerja diplomatik yang secara luas diakui oleh komunitas internasional untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Solusi ini mengamanatkan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, hidup berdampingan secara damai dengan Negara Israel.

"Dari awal sikap kita adalah two-state solution. Ini bukan prinsip baru," jelas Meutya. Ia melanjutkan, "Solusi dua negara berarti kedua entitas hadir: Palestina merdeka, dan Israel juga ada sebagai sebuah negara." Konsistensi dalam memegang prinsip ini menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum internasional manapun selalu didasarkan pada visi jangka panjang untuk keadilan dan perdamaian di wilayah tersebut, bukan sebagai tanda pergeseran arah politik.

Memahami Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP)

Kehadiran Indonesia dalam Board of Peace (BoP) sempat menimbulkan pertanyaan di kalangan publik mengenai implikasi politiknya. BoP sendiri merupakan sebuah platform multilateral yang dirancang untuk memfasilitasi dialog dan kerjasama dalam upaya penyelesaian konflik serta pembangunan perdamaian global. Forum ini kerap melibatkan berbagai aktor negara, organisasi internasional, dan pemangku kepentingan lainnya.

Lantas, mengapa Indonesia memilih untuk bergabung dalam forum yang juga diikuti oleh Israel? Menurut Menkomdigi, keikutsertaan ini adalah bagian dari strategi diplomasi aktif Indonesia. Bukan sebagai tanda pergeseran sikap, melainkan sebagai upaya untuk tetap relevan dan memiliki suara dalam diskusi-diskusi krusial yang menyangkut masa depan Palestina.

Bukan Indikasi Pergeseran Sikap

Meutya Hafid menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam BoP bukanlah indikasi pergeseran sikap atau tanda-tanda normalisasi hubungan dengan Israel. Ia meminta publik untuk tidak salah menafsirkan konteks keikutsertaan tersebut. "Jadi jangan kemudian ketika kita di BoP ada Israel seolah-olah ini, 'Oh berarti kita lebih cenderung ke Israel,' tidak demikian," tegasnya.

Penting untuk dipahami bahwa partisipasi dalam sebuah forum multilateral, kendati ada perwakilan dari negara yang belum diakui secara bilateral, berbeda dengan pengakuan diplomatik atau normalisasi hubungan. Indonesia menggunakan platform semacam itu sebagai sarana untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak Palestina di forum internasional. Dengan berada di dalam forum, Indonesia dapat secara langsung menyampaikan pandangannya dan memengaruhi arah diskusi, alih-alih hanya menjadi pengamat dari luar.

Kehadiran Negara Mayoritas Muslim Lainnya di BoP

Menkomdigi juga menyoroti bahwa Indonesia tidak sendirian dalam forum BoP. Hampir seluruh negara dengan mayoritas penduduk Muslim juga tergabung dalam forum tersebut. Fakta ini menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia bukanlah langkah anomali atau terisolasi, melainkan bagian dari tren yang lebih luas di antara negara-negara Muslim untuk terlibat dalam diplomasi perdamaian.

Kehadiran kolektif ini justru dapat menjadi kekuatan untuk mendorong agenda perdamaian yang lebih komprehensif, termasuk penekanan pada hak-hak Palestina. Oleh karena itu, menyudutkan Indonesia atas keikutsertaannya dalam BoP adalah hal yang kurang tepat, mengingat konteks diplomatik yang lebih luas dan tujuan strategis yang diemban.

Peran Strategis Indonesia di BoP untuk Palestina

Kehadiran Indonesia dalam Board of Peace memiliki peran strategis yang signifikan, terutama bagi isu Palestina. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia membawa bobot diplomasi dan moral yang tidak kecil ke dalam setiap forum internasional. Meutya Hafid melihat ini sebagai sebuah kesempatan, bukan hambatan.

"Justru ini menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk terlibat sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Kita punya posisi tawar dan kredibilitas untuk berada di garis depan," jelas Meutya. Dengan bergabung, Indonesia dapat memanfaatkan platform tersebut untuk secara aktif memperjuangkan nasib rakyat Palestina, mengadvokasi solusi yang adil, dan memastikan bahwa suara Palestina tetap didengar di tengah kompleksitas geopolitik global. Ini adalah langkah proaktif yang menunjukkan komitmen kuat Indonesia untuk tidak hanya mendukung Palestina secara retoris, tetapi juga melalui aksi diplomatik yang konkret dan strategis. Indonesia berupaya memastikan bahwa dialog perdamaian tidak hanya terjadi tanpa representasi yang kuat dari negara-negara pendukung Palestina.