Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), baru-baru ini menyuarakan dukungan penuhnya terhadap sikap tegas Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Sikap OKI yang menolak keras pernyataan kontroversial Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel, Mike Huckabee, dinilai HNW sebagai langkah penting. Pernyataan Huckabee yang secara terbuka mendukung perluasan wilayah Israel dari Sungai Nil hingga Eufrat dianggap HNW sebagai ancaman serius tidak hanya bagi kedaulatan Palestina, tetapi juga stabilitas regional. Ini, menurutnya, menjadi momentum krusial bagi OKI untuk menguatkan solidaritas demi menyelamatkan negara-negara anggotanya dari ancaman ekspansionisme Israel.
Pernyataan Kontroversial Dubes AS dan Dampak Ekspansionisme Israel
Ancaman Perluasan Wilayah dari Nil hingga Eufrat
Pernyataan Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, yang secara gamblang mendukung hak Israel untuk memperluas wilayah penguasaannya hingga ke batas antara Sungai Nil dan Eufrat, telah memicu gelombang kecaman internasional. Lebih dari sekadar retorika, pernyataan tersebut menyimpan ambisi ekspansionis yang jauh melampaui wilayah Palestina yang diduduki saat ini, seperti Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. HNW menyoroti bahwa perluasan ini bahkan dapat mencakup sebagian kawasan Mesir, Arab Saudi, Irak, Suriah, Yordania, hingga Lebanon, seperti yang kerap disuarakan oleh pejabat-pejabat Israel dan bahkan digambarkan dalam atribut militer mereka.
Implikasi Geopolitik dan Kedaulatan Negara
Ancaman perluasan wilayah ini, yang sering disebut sebagai agenda "Israel Raya," membawa implikasi geopolitik yang sangat serius. Ia tidak hanya mengancam eksistensi dan kedaulatan negara Palestina yang sudah diakui, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas dan integritas teritorial negara-negara Timur Tengah lainnya. HNW menegaskan bahwa klaim semacam ini terang-terangan melanggar prinsip-prinsip kedaulatan negara dan hukum internasional. "Hal ini berarti perluasan itu bukan hanya Israel kuasai Palestina, tapi bahkan meluas ke negara-negara Timur Tengah lainnya," ujar HNW, menekankan cakupan ancaman yang luas tersebut. Kondisi ini secara langsung menimbulkan ketegangan regional dan internasional yang semakin menjauhkan upaya perdamaian.
Solidaritas OKI dan Penolakan Terhadap Pelanggaran Hukum Internasional
Konsensus Regional Menolak Pernyataan Provokatif
Menanggapi pernyataan provokatif tersebut, HNW menyatakan dukungan penuhnya terhadap sikap tegas Sekretariat Jenderal OKI dan negara-negara anggotanya. Konsensus regional ini ternyata tidak hanya datang dari OKI, melainkan juga didukung oleh Liga Arab, Liga Muslim se-Dunia, serta Gulf Cooperation Council (GCC). HNW mengungkapkan, penolakan ini juga diamini oleh sebelas Menteri Luar Negeri anggota OKI, termasuk Arab Saudi, Mesir, Turki, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Palestina, Indonesia, Pakistan, Oman, Kuwait, dan Bahrain. "Ini juga momentum bagi OKI karena sikap tegasnya itu juga menjadi sikap dari Liga Arab, Liga Muslim se-Dunia, GCC, dan sikap bersama dari 11 Menteri Luar Negeri anggota OKI," kata HNW dalam keterangannya, Senin (23/2/2026). Menariknya, mayoritas menteri luar negeri tersebut bahkan merupakan anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan AS.
Melanggar Hukum Internasional dan Konvensi PBB
Pernyataan Dubes AS, menurut HNW dan konsensus OKI, tidak hanya provokatif dan ekstrem, tetapi juga secara terang-terangan melanggar hukum internasional dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tindakan semacam ini, yang seolah melegitimasi pendudukan ilegal, wajib ditolak dan dikecam keras oleh komunitas internasional. Perluasan wilayah melalui kekuatan militer adalah pelanggaran fundamental terhadap kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi. Solidaritas kuat OKI dalam menolak pernyataan ini merupakan upaya kolektif untuk menjaga tatanan internasional yang berdasarkan hukum dan keadilan, sekaligus melindungi hak-hak dasar bangsa Palestina.
Membongkar Kontradiksi dalam Upaya Perdamaian AS
Ujian Kredibilitas Dewan Perdamaian (BoP)
HNW menyoroti kontradiksi mencolok antara pernyataan Dubes AS Huckabee di Tel Aviv dengan upaya perdamaian yang tengah dipromosikan oleh Presiden AS Donald Trump melalui Dewan Perdamaian (BoP). Pernyataan dukungan terhadap ekspansi "Israel Raya" tersebut jelas tidak sejalan dan bahkan bertentangan dengan misi BoP yang bertujuan menghentikan perang dan menghadirkan perdamaian di kawasan. Kondisi ini menjadi ujian serius terhadap keseriusan dan efektivitas BoP. Apakah BoP benar-benar wadah untuk perdamaian ataukah hanya kedok untuk menyelamatkan kepentingan Israel dan melegitimasi tindakan ekspansionisnya? Pertanyaan ini menggantung di tengah komunitas internasional.
Tuntutan Klarifikasi dan Koreksi dari Presiden Trump
Melihat kontradiksi tersebut, HNW mendesak agar negara-negara OKI yang menjadi anggota BoP tidak hanya menolak pernyataan Dubes AS, tetapi juga menuntut klarifikasi terbuka dari Presiden Trump. Jika AS serius dalam menghadirkan perdamaian, Trump harus segera mengoreksi pernyataan dubesnya, bahkan bila perlu menarik Huckabee dari Israel. "Bila tetap tidak ada koreksi dan membiarkan pernyataan terbuka Dubes AS itu, maka bisa diartikan bahwa Trump pun sependapat dengan Dubesnya, dan potensial menggagalkan misi BoP," tegas HNW. Desakan ini tidak hanya datang dari luar AS, tetapi juga dari sejumlah tokoh di dalam negeri AS sendiri yang meminta Dubes Huckabee ditarik karena pernyataannya dianggap berbahaya bagi perdamaian dan kepentingan AS.
Seruan untuk Aksi Tegas dan Komitmen Terhadap Kedaulatan Palestina
Pentingnya Menghentikan Agenda Israel Raya
Jika pernyataan ekstrem dan provokatif ini dibiarkan tanpa koreksi, HNW memperingatkan bahwa kondisi Timur Tengah akan semakin memanas dan jauh dari perdamaian. Agenda klaim "Israel Raya" adalah akar masalah yang telah lama dikritisi dan menjadi pemicu perlawanan. HNW bahkan menghubungkan tindakan "Badai Al Aqsa" pada 7 Oktober 2023 sebagai respons atas upaya penyelamatan Masjid Al Aqsa dan Palestina dari ancaman agenda ekspansionis ini. Oleh karenanya, penjajahan Israel di Palestina, termasuk di Gaza dan Tepi Barat, apalagi perluasan wilayah hingga Sungai Nil dan Eufrat, harus dihentikan melalui solidaritas kuat antara OKI, Liga Arab, dan GCC.
Memperjuangkan Solusi Dua Negara yang Diakui Dunia
HNW menekankan bahwa pembelaan terhadap eksistensi negara Palestina Merdeka, yang telah diakui oleh 153 negara anggota PBB, harus menjadi pegangan bersama. Prinsip solusi dua negara (two-state solution), meskipun ditolak terbuka oleh Perdana Menteri Israel Netanyahu dan pejabat lainnya, tetap merupakan konsensus internasional dan satu-satunya jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan. Fakta bahwa empat dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB mengakui Palestina sebagai negara merdeka semakin memperkuat posisi ini.
Posisi Indonesia dan Pertimbangan Penarikan dari BoP
Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan komitmen kuat terhadap konstitusi, memiliki peran penting dalam isu ini. HNW menegaskan bahwa jika pernyataan Dubes AS yang melanggengkan perang dan memperluas penjajahan Israel tidak juga dikoreksi oleh Presiden Trump, maka opsi Indonesia untuk menarik diri dari keanggotaan BoP perlu dipertimbangkan serius. Ini sejalan dengan amanat UUD NRI 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan, serta sikap resmi Indonesia yang berulang kali dinyatakan oleh Presiden Prabowo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk membela Palestina dan memperjuangkan kemerdekaannya, sekalipun dalam skema solusi dua negara yang tidak akan terwujud bila wacana "Israel Raya" terus dibiarkan.
.png)
