HNW Geram Aksi Israel di Al Aqsa, Desak OKI & PBB Segera Wujudkan Perdamaian

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) melayangkan kecaman keras terhadap tindakan Israel di Masjid Al Aqsa yang kembali memanas menjelang dan selama bulan suci Ramadan. HNW menilai insiden ini, yang mencakup penangkapan imam serta pembatasan jemaah, sebagai provokasi yang sangat serius. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah Indonesia untuk segera bertindak bersama negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang tergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BOP). Tujuannya adalah menghentikan kejahatan Israel demi mendorong terciptanya perdamaian dan solusi dua negara. Lebih lanjut, HNW juga menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar berperan aktif, mengingat adanya pelanggaran hak asasi manusia dan status Al Aqsa sebagai situs warisan dunia.

Kecaman Keras HNW atas Tindakan Israel di Al Aqsa

Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa serangkaian aksi Israel di Masjid Al Aqsa, terutama saat umat Muslim bersiap menyambut dan menjalani ibadah Ramadan, merupakan tindakan yang sama sekali tidak dapat ditoleransi. Pria yang akrab disapa HNW ini menyoroti bahwa tindakan tersebut kian memperlihatkan keengganan Israel terhadap upaya perdamaian, apalagi terkait pembentukan negara Palestina merdeka. Kondisi semacam ini, tambahnya, hanya akan memperparah situasi di kawasan yang memang sudah sangat rentan konflik.

Pelanggaran Hak Beribadah dan Penangkapan Imam

Dalam pernyataannya, HNW secara spesifik mengecam penangkapan sejumlah imam dan khatib Masjid Al Aqsa. Bukan hanya itu, pembatasan jumlah jemaah untuk pelaksanaan salat Jumat juga menjadi poin sorotan tajamnya. Menurut HNW, tindakan-tindakan tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hak-hak dasar umat beragama untuk beribadah dengan bebas, apalagi di bulan suci yang memiliki makna mendalam bagi umat Islam.

Motif Israel Menghambat Perdamaian dan Solusi Dua Negara

HNW mengidentifikasi bahwa kejahatan Israel yang terus berulang di Masjid Al Aqsa ini semakin mengukuhkan pandangan bahwa Israel tidak serius menginginkan perdamaian. Ia juga menuding bahwa serangkaian tindakan tersebut sebagai bukti lanjutan bahwa Israel sengaja menjadikan dewan perdamaian hanya sebagai kedok. "Ini adalah langkah strategis untuk masa depan Israel Raya, dan harus segera dihentikan oleh Indonesia bersama negara-negara anggota OKI yang ada di Dewan Perdamaian," tegas HNW dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 20 Februari 2026.

Desakan HNW kepada OKI dan Dewan Perdamaian (BOP)

Menyikapi eskalasi yang terjadi, HNW mendesak Indonesia untuk mengambil peran kepemimpinan yang lebih proaktif dalam OKI. Bersama dengan negara-negara anggota Dewan Perdamaian lainnya, seperti Arab Saudi, Turki, Pakistan, dan Qatar, Indonesia diharapkan menjadikan isu keselamatan Masjid Al Aqsa sebagai agenda utama yang mendesak. Langkah ini dianggap krusial untuk menjaga stabilitas regional dan menjamin hak-hak keagamaan umat.

Peran Indonesia dan Negara Anggota OKI di Dewan Perdamaian

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan anggota OKI, memiliki posisi yang sangat strategis untuk menyuarakan keberatan dan mendesak tindakan nyata. HNW menekankan bahwa negara-negara anggota OKI yang tergabung dalam Dewan Perdamaian seharusnya menunjukkan keberpihakan yang jelas dan tidak ambigu. Keberadaan mereka di forum ini, menurutnya, harus dimanfaatkan secara efektif untuk menghentikan perang dan penjajahan, serta mendorong terbentuknya negara Palestina merdeka yang diakui oleh mayoritas negara di dunia.

Memastikan Keselamatan Al Aqsa sebagai Syarat Perdamaian

HNW secara tegas menyatakan bahwa keselamatan Masjid Al Aqsa, beserta kebebasan beribadah di dalamnya, harus menjadi syarat utama bagi terciptanya perdamaian dan penghentian konflik yang berkelanjutan. "Negara-negara anggota OKI yang tergabung dalam dewan perdamaian tersebut seharusnya menjadikan keselamatan Masjid Al Aqsa dan kebebasan menjalankan ajaran agama (Islam) di dalamnya, sebagai syarat penting hadirnya perdamaian dan penghentian perang," katanya. Ia menambahkan, tanpa jaminan tegas ini, segala upaya perdamaian hanya akan menjadi ilusi belaka.

Konsistensi OKI dalam Membela Al Aqsa dan Kemerdekaan Palestina

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dibentuk pada tahun 1969, salah satu tujuannya adalah untuk menyelamatkan Masjid Al Aqsa. HNW mengingatkan bahwa kondisi Al Aqsa saat ini justru semakin mengkhawatirkan, sehingga membutuhkan pembelaan tambahan yang lebih serius. "Ini adalah kelanjutan bukti konsistensi perjuangan OKI mewujudkan tujuan dihadirkannya OKI yang dibentuk pada tahun 1969 yang salah satu tujuan utamanya adalah menyelamatkan Masjid Al Aqsa yang hingga kini bukan makin selamat, malah makin mengkhawatirkan dan karenanya memerlukan pembelaan tambahan," sambungnya. Ia menegaskan, keberadaan Dewan Perdamaian di OKI harus mampu membuktikan relevansinya dengan bertindak nyata.

Seruan kepada PBB dan Komunitas Internasional

Selain melayangkan desakan kepada OKI, HNW juga menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional agar tidak berpangku tangan. Menurutnya, persoalan kebebasan beribadah di Masjid Al Aqsa bukanlah semata-mata urusan umat Islam, melainkan merupakan tanggung jawab global yang melibatkan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta perlindungan warisan budaya dunia.

Status Al Aqsa sebagai Situs Warisan UNESCO

Sangat penting untuk diingat bahwa sejak tahun 2016, UNESCO secara resmi telah menetapkan Al Aqsa sebagai situs warisan umat Islam. Penegasan ini memberikan legitimasi kuat bagi umat Muslim untuk dapat beribadah di sana tanpa gangguan apa pun. HNW menekankan bahwa pelanggaran yang terus-menerus dilakukan oleh Israel terhadap situs sakral ini harus menjadi perhatian serius PBB dan seluruh anggotanya.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan DUHAM

HNW turut menyoroti Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang telah ditetapkan sejak tahun 1948 sebagai pegangan fundamental bagi seluruh negara di dunia. Kebebasan warga Palestina untuk beribadah merupakan bagian integral dari DUHAM itu sendiri. Oleh karena itu, jika DUHAM masih menjadi acuan bersama, maka seluruh negara anggota PBB seharusnya secara tegas menolak dan berupaya menghentikan kejahatan serta pembatasan kegiatan agama di Masjid Al Aqsa yang dilakukan oleh Israel.

Perdamaian dan Kemerdekaan Palestina dalam Kerangka Hukum Internasional

Konflik berkepanjangan di Palestina, termasuk isu sensitif Masjid Al Aqsa, tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum internasional. HNW menekankan urgensi untuk kembali pada prinsip-prinsip dasar yang telah disepakati bersama oleh komunitas global demi mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

Relevansi Mukadimah DUHAM dengan Kondisi Palestina

HNW mengingatkan kembali isi mukadimah DUHAM yang sangat relevan dengan situasi saat ini: "Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan supremasi hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kezaliman dan penjajahan." Rumusan ini, menurutnya, secara tepat menggambarkan kondisi di Palestina saat ini. Rakyat Palestina, kata HNW, terpaksa melakukan perlawanan karena hak-hak mereka, termasuk kebebasan beribadah dan bebas dari penjajahan, hingga kini belum juga terpenuhi.

Pentingnya Hak Penentuan Nasib Sendiri demi Perdamaian Abadi

HNW menegaskan bahwa jika perdamaian sejati memang ingin diwujudkan melalui Dewan Perdamaian OKI, maka hak warga Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan merdeka harus segera diakui dan diberikan. Hak ini harus diberikan dalam kerangka supremasi hukum yang kuat dan tanpa syarat apa pun. Mengoreksi perilaku Israel yang melanggar di Masjid Al Aqsa melalui Dewan Perdamaian juga bisa menjadi indikator nyata konsistensi dan keseriusan untuk menghentikan perang, menghadirkan perdamaian, serta membela kemerdekaan Palestina yang telah diakui oleh 153 negara anggota PBB.