Menlu Tegaskan Peran Asli Dewan Perdamaian Bentukan Trump, Bukan Pengganti PBB

Menlu Sugiono: Dewan Perdamaian Fokus Kemerdekaan Palestina, Bukan Pengganti PBB

Menteri Luar Negeri Sugiono baru-baru ini menegaskan kembali peran dan tujuan utama dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, sebuah inisiatif yang piagamnya baru saja ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. BoP disebut sebagai langkah krusial yang sepenuhnya berfokus pada misi meraih kemerdekaan Palestina dan stabilitas di Gaza. Pada kesempatan yang sama, Sugiono juga meluruskan bahwa badan internasional ini sama sekali tidak didirikan untuk menggantikan fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menlu Ungkap Latar Belakang Pembentukan Board of Peace

Pernyataan tegas Menlu Sugiono ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menghadiri Annual Meeting World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Menariknya, piagam Dewan Perdamaian itu sendiri diteken oleh Kepala Negara di tengah-tengah kesibukan forum penting tersebut pada Kamis, 22 Januari 2026. Sehari berselang, yakni pada Jumat, 23 Januari, Menlu Sugiono kemudian membeberkan detail lebih lanjut mengenai substansi dan alasan di balik pembentukan badan ini.

"Penandatanganan Piagam Board of Peace atau Dewan Perdamaian ini merupakan kelanjutan dari proses panjang yang telah kita jalankan untuk menyelesaikan konflik, mencapai perdamaian, serta melakukan rehabilitasi pascakonflik di Palestina, terutama di Gaza," jelas Sugiono, mengutip pernyataan dari Biro Sekretariat Presiden. Ia turut menggarisbawahi bahwa inisiatif ini tidak terlepas dari serangkaian dialog dan pertemuan intensif yang melibatkan banyak negara.

Perjalanan Panjang Menuju Pembentukan Piagam Dewan Perdamaian

Sesungguhnya, Board of Peace ini bukanlah muncul tiba-tiba. Pembentukannya bermula dari proses panjang yang melibatkan dialog intensif serta berbagai pertemuan, baik bilateral maupun multilateral. Inisiatif ini didominasi oleh negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang sejak lama menunjukkan kepedulian mendalam terhadap krisis di Palestina. Dari sinilah lahir konsensus untuk membentuk BoP, didorong oleh tekad bersama agar komunitas internasional bisa lebih konkret terlibat dalam menciptakan perdamaian abadi di Gaza.

Rangkaian pertemuan tersebut akhirnya mencapai puncaknya di Sharm El Sheikh, Mesir, sebuah momen penting yang menjadi fondasi bagi penandatanganan piagam Dewan Perdamaian. Badan baru ini didirikan dengan misi utama: berfokus penuh pada penyelesaian konflik secara menyeluruh, mewujudkan perdamaian yang lestari, serta melakukan rehabilitasi pasca-konflik di wilayah Palestina, khususnya di Gaza. Dengan kata lain, tujuannya adalah menjamin adanya sebuah struktur yang secara proaktif mengawal jalan menuju stabilitas.

Mandat dan Fungsi Operasional BoP di Palestina

Kini, Board of Peace secara resmi telah bertransformasi menjadi sebuah badan internasional dengan mandat yang sangat spesifik. Tiga pilar utama menjadi fokus tugasnya: pemantauan administrasi, stabilisasi, dan berbagai upaya rehabilitasi. Mandat ini dirancang agar BoP mampu memberikan dukungan yang konkret dan terkoordinasi langsung di lapangan, terutama saat memasuki fase pasca-konflik atau dalam kondisi yang menuntut adanya intervensi terstruktur.

"Board of Peace ini sebenarnya adalah badan internasional yang kini resmi bertugas untuk memantau administrasi, stabilisasi, serta upaya-upaya rehabilitasi di Palestina, khususnya di Gaza," terang Sugiono. Penekanan khusus pada Gaza ini tak lain menyoroti betapa mendesaknya penanganan kondisi kemanusiaan dan infrastruktur yang parah akibat konflik di sana.

Misi Utama BoP: Administrasi, Stabilisasi, dan Rehabilitasi di Gaza

Dalam hal administrasi, mandat BoP meliputi pengawasan tata kelola dan operasional fasilitas publik serta layanan dasar di Gaza, guna menjamin transparansi dan efektivitas. Lalu, aspek stabilisasi merujuk pada langkah-langkah menjaga keamanan, mencegah eskalasi konflik, dan membangun kembali tatanan sosial yang harmonis. Artinya, BoP akan aktif memfasilitasi dialog dan koordinasi lintas pihak demi meredakan ketegangan.

Sementara itu, pilar rehabilitasi menjadi tugas jangka panjang yang kompleks. Ini mencakup rekonstruksi infrastruktur vital seperti rumah sakit, sekolah, dan permukiman yang telah hancur. Tak hanya itu, upaya rehabilitasi juga akan menyentuh pemulihan ekonomi lokal serta pemberian dukungan psikososial bagi warga yang terdampak. Dengan fokus yang begitu terperinci pada ketiga aspek krusial ini, BoP diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti dalam memulihkan kehidupan normal masyarakat Palestina.

Peran Indonesia dan Dukungan Kuat Komunitas Internasional

Indonesia, melalui Presiden Prabowo Subianto, menempatkan partisipasi dalam Board of Peace sebagai langkah strategis yang sejalan dengan kebijakan luar negeri yang dianut negara. Sebagaimana diketahui, Indonesia telah lama dikenal sebagai salah satu suara terdepan dalam menyuarakan perdamaian global dan secara khusus mendukung perjuangan Palestina. Oleh karena itu, keterlibatan dalam BoP menjadi bukti konkret dari komitmen tersebut.

Menlu Sugiono menambahkan, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BoP diambil setelah Presiden Prabowo melakukan pertimbangan mendalam terhadap berbagai aspek strategis. Keterlibatan Indonesia di sini bukan sekadar partisipasi simbolis, melainkan sebuah ikhtiar nyata untuk secara aktif berkontribusi dalam menemukan solusi perdamaian yang konkret di Timur Tengah.

Mengapa Indonesia Bergabung dengan Dewan Perdamaian?

Alasan fundamental di balik keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian tak bisa dilepaskan dari posisi historis bangsa ini dalam diplomasi global. Sejak dulu, Indonesia teguh memegang prinsip kemerdekaan dan kedaulatan setiap bangsa, seraya menentang keras segala bentuk penjajahan. "Kita sejak awal adalah negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional, dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina," tegas Sugiono.

Lebih dari itu, bergabungnya Indonesia dengan BoP dianggap sebagai sebuah keharusan. Mengingat Dewan Perdamaian ini adalah bagian tak terpisahkan dari usaha kolektif demi tercapainya perdamaian di Palestina, Indonesia merasa berkewajiban untuk turut serta dan memberikan kontribusi langsung. Hal ini juga selaras dengan peran aktif Indonesia dalam mempromosikan perdamaian dan keadilan global, sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Daftar Negara Anggota dan Proses Konsultasi BoP

Pembentukan dan keanggotaan Board of Peace tentu tidak terjadi begitu saja tanpa koordinasi yang cermat. Sebelum piagam ditandatangani, serangkaian konsultasi intensif telah dilakukan dengan berbagai negara yang merupakan bagian dari Group of New York. Forum ini memang menjadi platform krusial bagi negara-negara untuk menyelaraskan visi dan misi terkait isu-isu global penting, termasuk konflik di Palestina.

Menlu Sugiono lebih lanjut menjelaskan bahwa konsensus untuk bergabung dicapai hanya dua hari sebelum penandatanganan piagam di Davos. Beberapa negara yang telah menyatakan sepakat untuk menjadi anggota BoP antara lain Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, Mesir, dan tentu saja, Indonesia. Deretan negara ini menggambarkan representasi kuat dari kawasan Timur Tengah dan negara-negara berpengaruh lainnya, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi dan potensi dampak BoP.

BoP Tegaskan Komitmen pada Kemerdekaan Palestina dan Solusi Dua Negara

Menlu Sugiono meyakini penuh bahwa hadirnya Board of Peace ini merupakan langkah konkret yang telah lama dinanti dalam upaya perdamaian Palestina. Kehadiran beragam negara anggota diharapkan dapat menjamin bahwa setiap inisiatif dan kebijakan yang diambil oleh badan ini akan senantiasa berorientasi pada tujuan utama: terwujudnya Palestina yang merdeka dan berdaulat. Fokus inilah yang akan menjadi landasan fundamental bagi operasional BoP ke depan.

"Selain itu," lanjut Sugiono, "Board of Peace akan memastikan setiap upayanya tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara." Komitmen terhadap solusi dua negara ini sekaligus menekankan betapa pentingnya pengakuan kedaulatan baik bagi Israel maupun Palestina, agar keduanya dapat hidup berdampingan secara damai, yang diyakini sebagai satu-satunya jalan menuju stabilitas regional jangka panjang.

BoP: Pelengkap, Bukan Pengganti Peran PBB

Pada kesempatan yang sama, Menlu Sugiono juga dengan tegas membantah spekulasi bahwa Dewan Perdamaian ini akan mengambil alih peran krusial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB, lengkap dengan berbagai agensi dan resolusi-resolusinya, tetaplah menjadi lembaga global utama yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Justru, BoP didesain sebagai pelengkap, bukan pengganti.

"Badan ini tidak dibentuk untuk menggantikan PBB. Sebaliknya, ini adalah badan internasional yang lahir dari kepedulian mendalam untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza," tandas Sugiono. Dengan demikian, BoP diharapkan dapat berkolaborasi secara sinergis dengan PBB dan lembaga internasional lainnya, mengisi kekosongan yang mungkin ada, dan mempercepat realisasi solusi konkret di lapangan. Keputusan Indonesia untuk bergabung sendiri adalah wujud keyakinan bahwa inisiatif ini justru akan memperkuat, bukan melemahkan, struktur perdamaian global.