Aksi Protes Buruh di PBB Jakarta, RI Jangan Ikut Dewan Perdamaian Gaza

Ribuan buruh dari berbagai organisasi mulai memadati area depan Kantor Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Indonesia di Menara Thamrin, Jakarta Pusat. Aksi protes ini digelar pada Jumat, 30 Januari 2026, dengan membawa isu-isu krusial seputar Palestina. Salah satu tuntutan utamanya adalah penolakan tegas terhadap potensi masuknya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP), sekaligus dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina tanpa intervensi asing.

Aksi Protes Membanjiri Kantor PBB Jakarta

Tepat pukul 10.25 WIB, ribuan massa buruh terpantau sudah berkumpul di titik aksi, persis di depan Menara Thamrin. Mereka datang lengkap dengan atribut khas organisasi buruh masing-masing, menampilkan identitas yang kuat dan terorganisir. Sebuah mobil komando berukuran besar tampak memandu jalannya aksi, berfungsi sebagai pusat komunikasi dan orasi bagi para demonstran.

Bendera-bendera dari sejumlah organisasi buruh terkemuka, seperti Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), berkibar gagah di tengah kerumunan. Tak hanya itu, bendera Palestina turut dikibarkan secara masif, menyiratkan solidaritas mendalam terhadap perjuangan rakyat Palestina. Berbagai spanduk bertuliskan tuntutan juga terbentang jelas, menegaskan poin-poin yang disuarakan oleh massa aksi. Pemandangan ini menciptakan suasana yang penuh semangat, namun tetap tertib di tengah hiruk pikuk Jakarta.

Dampak pada Arus Lalu Lintas

Kondisi lalu lintas di Jalan MH Thamrin, khususnya yang mengarah ke Patung Kuda, mengalami kepadatan signifikan di sekitar area Menara Thamrin akibat konsentrasi massa. Kendaraan bergerak melambat, menciptakan antrean panjang yang tak terhindarkan. Meski demikian, ruas jalan tersebut masih dapat dilalui oleh para pengendara, meskipun dengan kecepatan yang jauh berkurang.

Di sisi lain, Jalan MH Thamrin yang mengarah ke kawasan Semanggi tampak relatif lancar. Arus kendaraan di jalur ini tidak terlalu terpengaruh oleh adanya unjuk rasa. Petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas terlihat sigap di lokasi, bertugas mengatur arus kendaraan dan memastikan kelancaran jalan sebisa mungkin. Mereka berupaya meminimalisir dampak kemacetan, terutama di persimpangan-persimpangan vital di sekitar area demonstrasi.

Penolakan Indonesia Terhadap Dewan Perdamaian Gaza

Poin utama tuntutan politik yang diusung oleh massa buruh adalah penolakan keras terhadap partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza (BoP). Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan sikap tersebut dalam pernyataan resminya. "Kami menolak masuknya Indonesia ke Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP). Ini adalah langkah strategis untuk masa depan Palestina," ujar Said Iqbal.

Lebih lanjut, Iqbal menekankan bahwa tujuan utama aksi ini adalah untuk mendukung kemerdekaan penuh Palestina, tanpa adanya campur tangan atau intervensi dari Israel. Bagi serikat buruh, keterlibatan Indonesia dalam BoP dikhawatirkan dapat mencederai prinsip kedaulatan Palestina dan posisi Indonesia yang selama ini konsisten mendukung kemerdekaan penuh Palestina. Penolakan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa BoP, dalam bentuk tertentu, dapat menjadi mekanisme yang membatasi kedaulatan Palestina atau melegitimasi kepentingan pihak-pihak tertentu yang tidak sejalan dengan aspirasi rakyat Palestina.

Tiga Tuntutan Utama Massa Aksi

Dalam demonstrasi yang berlangsung di depan kantor perwakilan PBB Jakarta, massa buruh secara spesifik mengusung tiga poin tuntutan utama. Tuntutan-tuntutan ini dirumuskan sebagai sikap tegas dari gerakan buruh Indonesia terhadap isu perdamaian global dan kemerdekaan Palestina.

Mendukung Penguatan Badan PBB untuk Perdamaian Global

Poin pertama adalah dukungan penuh terhadap penguatan peran Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian di muka bumi. Massa buruh meyakini bahwa PBB memiliki mandat dan kapasitas untuk menjadi aktor utama dalam menjaga stabilitas dan menyelesaikan konflik internasional. Penguatan ini diharapkan tidak hanya bersifat retoris, melainkan juga substantif, dengan PBB mampu mengambil tindakan yang lebih konkret dan efektif dalam situasi-situasi krusial, termasuk konflik di Palestina. Mereka mendesak agar PBB tidak terkooptasi oleh kepentingan negara-negara adidaya, melainkan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kemanusiaan universal.

Menolak Keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza (BoP)

Tuntutan kedua secara eksplisit menolak keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza (BoP). Penolakan ini bukan tanpa alasan. Para buruh berpendapat bahwa keikutsertaan dalam BoP dapat berpotensi melemahkan posisi Indonesia yang selama ini kukuh mendukung kemerdekaan Palestina secara penuh. "Keterlibatan Indonesia dalam BoP dapat dilihat sebagai pengakuan atas suatu kerangka yang mungkin tidak sepenuhnya menguntungkan Palestina, atau bahkan membatasi hak penentuan nasib sendiri mereka," kata seorang perwakilan buruh dalam orasinya. Penolakan ini juga didasari kekhawatiran bahwa BoP bisa saja dibentuk dengan agenda yang tidak sejalan dengan prinsip solusi dua negara yang adil, atau bahkan cenderung mengarah pada normalisasi tanpa penyelesaian akar masalah.

Mendukung Kemerdekaan Palestina Tanpa Intervensi Israel

Tuntutan ketiga adalah dukungan tanpa syarat terhadap kemerdekaan Palestina, dengan penekanan kuat pada frasa "tanpa campur tangan Israel." Hal ini menegaskan bahwa kemerdekaan yang diinginkan adalah kemerdekaan yang sejati, di mana Palestina memiliki kedaulatan penuh atas wilayah dan rakyatnya tanpa ada campur tangan militer, politik, atau ekonomi dari pihak Israel. Massa buruh memahami bahwa intervensi pihak luar, terutama dari Israel, seringkali menjadi penghalang utama bagi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan dan adil. Oleh karena itu, mereka menyerukan agar dunia internasional, termasuk PBB, menjamin hak Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa tekanan atau campur tangan dari kekuatan pendudukan. Ini juga menjadi seruan bagi pemerintah Indonesia untuk terus menyuarakan prinsip ini di forum-forum internasional.