Harapan Baru dari PBB, Gaza Selangkah Lebih Dekat ke Perdamaian?

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini mengadopsi resolusi yang memicu perdebatan hangat: apakah ini benar-benar awal dari perdamaian yang telah lama dinantikan di Gaza, atau sekadar setitik cahaya di tengah badai konflik yang tak berkesudahan? Resolusi yang diusulkan oleh Amerika Serikat ini memuat poin penting tentang pengerahan pasukan keamanan multinasional ke Jalur Gaza serta pembentukan mekanisme perlindungan internasional bagi wilayah yang telah dilanda perang selama dua tahun terakhir.

Resolusi PBB: Secercah Harapan untuk Gaza?

Otoritas Palestina Beri Lampu Hijau

Otoritas Palestina (OP) menyambut baik resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut. Varsen Aghabekian Shahin, Menteri Luar Negeri Palestina, menyebutnya sebagai "langkah awal dalam perjalanan panjang menuju perdamaian". Dukungan ini menjadi sangat penting mengingat OP merupakan salah satu pemain kunci dalam konflik ini. Shahin menekankan, dalam keterangannya kepada wartawan di Manila, bahwa gencatan senjata adalah prasyarat mutlak sebelum memulai proses perdamaian yang komprehensif. "Resolusi PBB itu merupakan langkah awal dalam perjalanan panjang menuju perdamaian," tegasnya, menggarisbawahi betapa pentingnya resolusi ini sebagai fondasi untuk perundingan selanjutnya.

Rincian Resolusi: Fokus pada Keamanan dan Perlindungan

Resolusi yang dirancang oleh AS ini menitikberatkan pada dua aspek utama: penempatan pasukan keamanan multinasional dan pembentukan mekanisme perlindungan internasional di Gaza. Tujuannya? Menjaga stabilitas dan mencegah konflik semakin memburuk. Mekanisme perlindungan internasional diharapkan dapat melindungi warga sipil dan memastikan bantuan kemanusiaan dapat sampai kepada mereka. Adopsi resolusi ini oleh Dewan Keamanan PBB menunjukkan adanya kesepahaman internasional tentang urgensi tindakan nyata untuk mengakhiri konflik di Gaza. Resolusi ini disetujui pada Senin (17/11/2025) waktu setempat.

PR Besar Belum Selesai

Meski menyambut baik resolusi tersebut, OP mengingatkan bahwa masih ada isu-isu mendasar yang perlu dibahas tuntas, termasuk hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina dan harapan akan kemerdekaan Palestina. Shahin juga menyoroti pentingnya implementasi rencana perdamaian yang berlandaskan hukum internasional. "Selama elemen-elemen ini ada, kami senang dengan langkah pertama ini," ujarnya, menyiratkan bahwa dukungan penuh OP bergantung pada penyelesaian isu-isu krusial tersebut.

Jalan Terjal Implementasi Rencana Perdamaian

Peran Otoritas Palestina: Kunci atau Kendala?

Salah satu tantangan terbesar adalah peran OP. Meskipun ada sinyalemen tentang potensi pembentukan negara Palestina di masa depan, peran OP dalam proses transisi masih belum jelas. Negara-negara Eropa dan Arab sepakat bahwa Jalur Gaza seharusnya diperintah oleh OP, dengan jalur yang jelas menuju kemerdekaan Palestina. Dukungan internasional terhadap peran sentral OP sangat penting untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan.

Penolakan Israel: Batu Sandungan Utama?

Pemerintah Israel, di sisi lain, menentang keras ide negara Palestina merdeka dan menolak keterlibatan OP dalam proses perdamaian. Penolakan ini menjadi penghalang serius bagi solusi dua negara yang selama ini diupayakan. Perbedaan pandangan yang mendalam antara Israel dan Palestina tentang isu-isu fundamental seperti status Yerusalem, perbatasan, dan pengungsi terus menghambat kemajuan menuju perdamaian.

Penolakan terhadap gagasan negara Palestina merdeka menjadi salah satu poin paling kritis. Israel bergeming pada pendiriannya, menimbulkan keraguan besar tentang kemungkinan keberhasilan implementasi resolusi PBB. Konflik kepentingan yang berkepanjangan ini membutuhkan dialog intensif dan kompromi dari kedua belah pihak.

Menurut data terbaru PBB, lebih dari 2 juta warga Gaza masih sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan. Kondisi ini diperburuk oleh infrastruktur yang hancur akibat konflik dan blokade Israel. Resolusi PBB diharapkan dapat membuka jalan bagi peningkatan akses kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza.

Namun, ada kekhawatiran bahwa implementasi resolusi ini akan menghadapi berbagai kendala teknis dan politis. Koordinasi antara pasukan keamanan multinasional, OP, dan pemerintah Israel akan menjadi kunci keberhasilan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa mekanisme perlindungan internasional dapat beroperasi secara efektif dan imparsial.

Kendati demikian, harapan masih ada. Resolusi PBB ini setidaknya menjadi momentum untuk menghidupkan kembali proses perdamaian yang telah lama terhenti. Komitmen dari semua pihak yang terlibat, serta dukungan kuat dari komunitas internasional, akan menjadi penentu utama apakah Gaza benar-benar selangkah lebih dekat ke perdamaian.

Lebih lanjut, implementasi resolusi ini membutuhkan transparansi dan akuntabilitas. Semua pihak harus berkomitmen untuk menghormati hukum internasional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kegagalan dalam mewujudkan hal ini dapat merusak kepercayaan dan menghambat kemajuan menuju perdamaian yang berkelanjutan.

Resolusi PBB ini bukanlah jaminan perdamaian abadi, namun memberikan kerangka kerja yang penting untuk memulai proses perdamaian yang komprehensif dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasinya akan bergantung pada kemauan politik dari semua pihak yang terlibat, serta dukungan penuh dari komunitas internasional. Dialog intensif dan kompromi dari kedua belah pihak sangat diperlukan untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi konflik Israel-Palestina.