Kenapa Atlet Israel Ditolak Bertanding di Jakarta? Ini Alasannya

Isu penolakan atlet Israel untuk berlaga di Jakarta dalam Kejuaraan Dunia Gymnastik yang rencananya digelar Oktober 2025 mendatang, ramai diperbincangkan. Keputusan ini ternyata bukan tanpa alasan kuat. Ada serangkaian pertimbangan yang mendalam, mulai dari dukungan konsisten Indonesia terhadap perjuangan Palestina, hingga sensitivitas politik di dalam negeri. Lalu, apa sebenarnya yang melandasi penolakan ini?

Alasan di Balik Penolakan Atlet Israel

Penolakan terhadap atlet Israel untuk bertanding di Jakarta bukanlah hal baru. Ini adalah kelanjutan dari sikap Indonesia yang selama ini mendukung Palestina, sebuah prinsip yang tertanam kuat dalam kebijakan luar negeri. Dukungan bagi kemerdekaan Palestina sudah menjadi bagian dari identitas nasional dan cita-cita politik Indonesia. Sentimen ini semakin kuat karena mayoritas warga Indonesia adalah Muslim, yang secara alami merasakan simpati terhadap perjuangan rakyat Palestina. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan stabilitas politik dalam negeri, mengingat isu Israel-Palestina sering kali memicu reaksi emosional dari berbagai kelompok masyarakat.

Keputusan ini juga berkaitan dengan rumitnya hubungan antara Indonesia dan Israel. Meski tidak memiliki hubungan diplomatik formal, Indonesia tetap menjalin hubungan terbatas dengan Israel di berbagai bidang, seperti perdagangan dan pariwisata. Namun, isu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel menjadi ganjalan utama untuk normalisasi hubungan sepenuhnya. Maka dari itu, penolakan atlet Israel dalam ajang olahraga di Indonesia bisa jadi upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen pada perjuangan Palestina. Namun, di sisi lain, penolakan ini menuai kritik dari pihak yang berpendapat bahwa olahraga seharusnya tidak tercampur dengan politik, dan atlet seharusnya berhak berpartisipasi tanpa memandang kewarganegaraan atau afiliasi politik negara mereka.

Dukungan dari Persatuan Umat Islam (PUI)

Persatuan Umat Islam (PUI), sebuah organisasi masyarakat yang cukup berpengaruh di Indonesia, secara terbuka mendukung penolakan terhadap atlet Israel. PUI melihat langkah ini sebagai wujud solidaritas pada rakyat Palestina dan upaya melindungi moral bangsa. Organisasi ini aktif menyuarakan pandangan mereka melalui pernyataan resmi dan aksi publik, yang ikut membentuk opini publik dan memperkuat dukungan terhadap kebijakan pemerintah.

Apresiasi untuk Kementerian Imigrasi dan Gubernur DKI

PUI memberikan pujian khusus kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), serta Gubernur DKI Jakarta atas ketegasan mereka menolak kehadiran atlet Israel. Ketua Umum DPP PUI, H. Raizal Arifin, menyatakan bahwa keputusan tersebut mencerminkan sensitivitas kemanusiaan dan kepentingan bangsa Indonesia. "Sebagai tuan rumah, positioning Bapak Gubernur sudah sangat tepat dan mencerminkan sensitivitas kemanusiaan serta kepentingan bangsa Indonesia. Keputusan melarang kehadiran kontingen Israel adalah langkah konkret perlindungan moral bangsa serta penguatan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina," tegas Raizal, Jumat (10/10/2025).

Penghargaan untuk Federasi Gymnastik Indonesia (FGI)

PUI juga memberikan apresiasi kepada Federasi Gymnastik Indonesia (FGI) yang dinilai telah mematuhi aturan nasional dan didukung oleh Federasi Gymnastik Dunia (FIG). Menurut PUI, FGI telah menunjukkan profesionalisme dengan memastikan acara tetap berjalan tanpa mengkompromikan prinsip-prinsip yang dipegang teguh. "FGI telah memperlihatkan profesionalisme dengan memastikan event tetap berlangsung tanpa kompromi prinsip," tegas Raizal. Dukungan dari FIG menunjukkan bahwa keputusan Indonesia tidak bertentangan dengan aturan dan standar olahraga internasional.

Komitmen pada Kedaulatan Palestina

Dukungan terhadap kedaulatan Palestina menjadi landasan utama kebijakan luar negeri Indonesia. Ini tercermin dalam berbagai pernyataan resmi dan tindakan nyata pemerintah. Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan dan mengakhiri pendudukan wilayah mereka oleh Israel. Dukungan ini bukan hanya politis, tetapi juga mencakup bantuan kemanusiaan dan dukungan ekonomi bagi rakyat Palestina.

Mengingat Pernyataan Presiden Prabowo di PBB

Ketua Umum DPP PUI juga menyoroti pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB, yang dengan tegas menyatakan bahwa pengakuan kedaulatan Palestina harus menjadi prioritas internasional. Pernyataan ini semakin memperkuat komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina dan menjadi dasar moral bagi penolakan atlet Israel. "Selama kedaulatan Palestina belum berdiri, Indonesia sebaiknya tidak membuka ruang transaksi atau hubungan apapun dengan Israel, termasuk lewat olahraga. Ini sejalan dengan pidato Presiden Prabowo dan saya minta semua pemimpin bangsa konsisten di garis itu," pungkas Raizal. Pidato tersebut menyampaikan pesan jelas bahwa Indonesia tidak akan mengkompromikan prinsip demi kepentingan pragmatis.

Kesimpulan

Penolakan atlet Israel untuk bertanding di Jakarta adalah keputusan kompleks yang melibatkan banyak faktor, mulai dari dukungan untuk Palestina hingga sensitivitas politik domestik. Keputusan ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina dan upaya menjaga stabilitas politik dalam negeri. Meski menimbulkan kontroversi dan kritik, keputusan ini juga didukung oleh berbagai kelompok masyarakat yang memandang langkah ini sebagai bentuk solidaritas dan perlindungan terhadap moral bangsa. Kedepannya, pemerintah perlu terus menjelaskan alasan di balik kebijakan ini secara transparan dan akuntabel, serta membangun dialog dengan berbagai pihak demi mencapai pemahaman yang lebih baik. Perkembangan situasi politik di Timur Tengah, khususnya isu Palestina, akan terus memengaruhi kebijakan Indonesia terhadap Israel. Pemerintah perlu terus memantau perkembangan tersebut dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang dipegang teguh.