Apa Sikap Prabowo untuk RI di Konflik Timur Tengah? FPI Beberkan Posisi dalam BoP

Di tengah gejolak yang terus melanda Timur Tengah, publik Indonesia menanti kejelasan posisi negara ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Peran strategis Indonesia, terutama terkait inisiatif 'Board of Peace' (BoP), kini menjadi topik diskusi utama. Baru-baru ini, baik Front Persaudaraan Islam (FPI) maupun tokoh Nahdlatul Ulama (NU) telah memberikan gambaran mengenai pandangan Presiden Prabowo perihal keterlibatan Indonesia dalam upaya perdamaian di kawasan tersebut.

FPI Ungkap Sikap Tegas Presiden Prabowo di Board of Peace

Sekretaris Majelis Syuro DPP Front Persaudaraan Islam (FPI), Habib Hanif Alatas, baru-baru ini mengungkapkan sikap Presiden Prabowo Subianto terkait partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) di tengah konflik yang memanas di Timur Tengah. Menurut Habib Hanif, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk tetap berada di BoP. Namun, ada satu catatan penting: Indonesia tidak akan segan mundur jika forum tersebut dinilai tidak memberikan manfaat nyata bagi Palestina. Pernyataan ini disampaikan Habib Hanif setelah menghadiri silaturahmi antara Presiden dengan para kiai dan tokoh organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (5/3/2026).

Selama pertemuan tersebut, Presiden Prabowo diketahui secara mendalam membahas perkembangan geopolitik terkini di Timur Tengah, sekaligus menjelaskan peran Indonesia dalam Board of Peace. Habib Hanif memaparkan, Presiden menggarisbawahi bahwa meskipun Indonesia berkomitmen menjadi bagian dari BoP, partisipasi ini tidaklah tanpa syarat.

"Presiden tadi menyampaikan kalau melihat tidak ada kemaslahatan lagi untuk Palestina, tidak ada peluang buat memperjuangkan kemaslahatan Palestina dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, Presiden akan menarik diri. Pernyataannya seperti itu," kata Habib Hanif, mengutip perkataan Presiden secara langsung. Sikap ini mencerminkan pendekatan pragmatis dan berorientasi hasil yang menjadi landasan diplomasi internasional pemerintah, terutama dalam menangani isu sensitif seperti Palestina. Komitmen terhadap kemaslahatan Palestina dan kepentingan nasional Indonesia menjadi dua pilar utama dalam setiap pengambilan keputusan.

Rasionalisasi Posisi Indonesia di Board of Peace (BoP)

Di sisi lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga dikenal sebagai tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Nusron Wahid, turut memberikan pandangan mendalam mengenai alasan di balik keputusan Presiden Prabowo. Nusron menyebutkan bahwa Presiden sempat menyinggung berbagai desakan agar Indonesia keluar dari Board of Peace, terutama melihat perkembangan situasi di Timur Tengah yang semakin rumit dan mengkhawatirkan. Namun, Prabowo tetap pada pendiriannya, menilai BoP saat ini merupakan opsi paling realistis dan strategis untuk mendorong stabilitas serta perdamaian jangka panjang di Gaza.

Nusron Wahid melanjutkan, dalam diskusi itu, Presiden Prabowo secara retoris bertanya kepada para peserta mengenai adakah forum perdamaian alternatif. "Pak Presiden juga mempertanyakan, kalau seandainya ada yang mendesak kita keluar dari BoP, terus tawarannya kita berunding dalam rangka menciptakan perdamaian itu di forum apa?" tutur Nusron, mengulang pertanyaan yang diajukan Presiden. Pertanyaan tersebut secara lugas menyoroti terbatasnya platform diplomatik yang efektif dan inklusif untuk negosiasi perdamaian di kawasan tersebut.

"Karena forum untuk melakukan perundingan perdamaian di Palestina dan Gaza, itu satu-satunya hari ini adalah di BoP," imbuh Nusron, memperkuat argumen Presiden. Pandangan ini mengindikasikan bahwa, meskipun BoP mungkin memiliki keterbatasan, ia tetap dipandang sebagai satu-satunya wadah yang tersedia saat ini untuk mencari solusi diplomatik. Menarik diri dari forum ini tanpa adanya alternatif yang jelas justru berisiko mengisolasi Indonesia dari inisiatif perdamaian global dan menghilangkan kesempatan untuk menyuarakan kepentingan Palestina. Pendekatan ini selaras dengan prinsip diplomasi aktif dan bebas yang dipegang teguh oleh Indonesia.

Komitmen Diplomasi Indonesia untuk Perdamaian Timur Tengah

Dari pemaparan tersebut, jelas bahwa Indonesia memposisikan Board of Peace sebagai sarana diplomasi krusial guna mendorong stabilitas dan, yang terpenting, kemerdekaan Palestina. Nusron Wahid pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersabar dan memberikan waktu agar upaya diplomasi yang tengah berjalan dapat membuahkan hasil. Menurutnya, desakan untuk segera keluar dari BoP dinilai terlalu prematur, mengingat segala ikhtiar maksimal belum sepenuhnya dilakukan.

"Posisi Pak Presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu," tegas Nusron. Pernyataan ini menegaskan betapa krusialnya kesabaran strategis dalam proses diplomatik, yang seringkali menuntut waktu panjang dan negosiasi yang rumit. Indonesia, dengan rekam jejak dukungan panjang terhadap kemerdekaan Palestina, menunjukkan komitmennya untuk tidak menyerah dalam mencari solusi damai.

Komitmen tersebut selaras dengan amanat konstitusi serta prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang senantiasa berpihak pada keadilan dan perdamaian dunia. Keterlibatan di BoP, bagi Indonesia, bukan sekadar partisipasi, melainkan sebuah upaya aktif untuk memastikan suara Palestina terdengar dan mewujudkan solusi yang adil. Pemerintah Prabowo Subianto diharapkan terus memonitor perkembangan di BoP dan tidak akan ragu mengambil langkah-langkah strategis lebih lanjut demi kepentingan nasional dan perdamaian global, khususnya di Timur Tengah.