Israel Meradang, PBB Dianggap Cuma Panggung Sandiwara Isu Palestina

Israel kembali melayangkan kritik tajam terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyebut badan dunia itu tak lebih dari sekadar "sirkus politik" terkait isu Palestina. Tel Aviv dengan tegas menolak resolusi yang didukung mayoritas anggota Majelis Umum PBB, menilai bahwa resolusi tersebut tidak realistis dan justru memberi angin segar bagi kelompok Hamas.

Penolakan Israel atas Resolusi PBB: "Deklarasi New York"

Resolusi Didukung Banyak Negara, Israel Menolak Mentah-Mentah

Pada Jumat (12/9), Majelis Umum PBB menggelar voting yang menghasilkan dukungan dari 142 negara anggota untuk resolusi yang dikenal sebagai "Deklarasi New York." Namun, Israel bergeming dan menolak resolusi tersebut, bersama dengan sembilan negara lainnya, termasuk sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Sementara itu, 12 negara memilih abstain. Penolakan ini memperlebar perbedaan pandangan antara Israel dan sebagian besar negara di dunia terkait cara menyelesaikan konflik dengan Palestina.

Mengapa Israel Menentang Resolusi PBB?

Pemerintah Israel berpendapat bahwa resolusi tersebut mengabaikan peran Hamas dalam konflik yang sedang berlangsung dan justru akan memicu kelompok tersebut untuk terus melakukan kekerasan. Tel Aviv bersikeras bahwa resolusi itu gagal mengakui tanggung jawab Hamas atas perang di Jalur Gaza, terutama karena menolak membebaskan sandera dan melucuti senjata. Bagi Israel, setiap solusi damai harus didasarkan pada pengakuan Hamas sebagai organisasi teroris dan jaminan keamanan bagi Israel.

Kecaman Keras Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel

PBB Dicap Sebagai "Sirkus Politik"

Oren Marmorstein, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel, melontarkan kritik pedas terhadap PBB melalui akun media sosial X miliknya. Ia menyebut Majelis Umum PBB sebagai "sirkus politik yang terlepas dari kenyataan." Pernyataan ini mencerminkan kekecewaan mendalam Israel terhadap apa yang dianggapnya sebagai bias anti-Israel dalam forum internasional tersebut.

Sorotan atas Tidak Adanya Referensi ke Hamas

Marmorstein menyoroti kurangnya penyebutan yang jelas mengenai Hamas dalam resolusi tersebut. "Tidak ada referensi terhadap fakta sederhana bahwa Hamas bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya perang, melalui penolakannya untuk mengembalikan para sandera dan melucuti senjata," tegasnya. Israel menekankan bahwa resolusi perdamaian apa pun harus secara eksplisit mengutuk tindakan Hamas dan menuntut pertanggungjawaban atas aksi teror yang dilakukan kelompok tersebut. Israel juga mengapresiasi negara-negara yang berani menolak resolusi tersebut.

Hasil Pemungutan Suara di Majelis Umum PBB

Negara-Negara yang Menolak "Deklarasi New York"

Selain Israel dan Amerika Serikat, negara-negara yang turut menolak resolusi "Deklarasi New York" adalah Argentina, Hungaria, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, dan Tonga. Alasan penolakan mereka bervariasi, mulai dari kekhawatiran tentang dampaknya terhadap keamanan Israel hingga keraguan tentang efektivitasnya dalam mewujudkan perdamaian yang langgeng.

Isi Resolusi "Deklarasi New York"

Pengutukan Terhadap Hamas dan Seruan Pelucutan Senjata

Meskipun dikecam oleh Israel, resolusi "Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara" secara tegas mengutuk serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober. Resolusi ini juga menuntut agar Hamas menyerahkan senjatanya sebagai bagian dari upaya mengakhiri konflik di Gaza dan mewujudkan solusi dua negara.

Desakan Pembebasan Sandera dan Akhiri Perang di Gaza

Resolusi tersebut secara eksplisit menyerukan agar Hamas membebaskan semua sandera yang ditahan sejak serangan 7 Oktober. Selain itu, resolusi ini mendorong tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan berkelanjutan berdasarkan implementasi efektif solusi dua negara.

Pembahasan Misi Stabilisasi Internasional Sementara

Resolusi "Deklarasi New York" juga mencakup diskusi mengenai kemungkinan pengerahan misi stabilisasi internasional sementara ke wilayah-wilayah yang terdampak konflik. Misi ini, yang akan berada di bawah mandat Dewan Keamanan PBB, bertujuan untuk memberikan dukungan kepada penduduk sipil Palestina dan memfasilitasi tanggung jawab keamanan Otoritas Palestina.

Dukungan Liga Arab Terhadap "Deklarasi New York"

"Deklarasi New York" telah disetujui oleh Liga Arab dan ditandatangani bersama pada Juli lalu oleh 17 negara anggota PBB, termasuk beberapa negara Arab. Dukungan ini menunjukkan adanya konsensus regional yang berkembang mengenai perlunya solusi politik untuk konflik Israel-Palestina, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai taktik dan strategi yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut.

Penolakan Israel terhadap resolusi PBB menegaskan isolasinya dalam forum internasional terkait isu Palestina. Sementara resolusi tersebut bertujuan untuk mengakhiri konflik dan mewujudkan solusi dua negara, Israel menganggapnya sebagai langkah kontraproduktif yang justru akan memperkuat Hamas. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang berkelanjutan dalam upaya mencapai perdamaian yang langgeng di Timur Tengah. Kedepannya, mencari titik temu dan membangun kepercayaan antara kedua belah pihak akan sangat penting untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.