Puan Kirim Pesan Mendesak ke PBB, Selamatkan Gaza!

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengirimkan surat mendesak kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat. Surat itu berisi permohonan mendalam agar PBB segera turun tangan mengatasi krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Jalur Gaza, Palestina.

Surat Puan: Seruan untuk Gaza

Dalam surat bertajuk "Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza," Puan Maharani menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kondisi warga Gaza. Ia menggambarkan bagaimana pemboman tanpa henti telah menyebabkan kehancuran total, mendorong ratusan ribu warga sipil ke ambang kelaparan.

"Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, saya berkirim surat, mengingat krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza, di mana ratusan ribu keluarga, terutama anak-anak, menghadapi kelaparan akibat pengepungan dan pemboman massal yang terus-menerus dilakukan oleh Israel, yang telah menyebabkan kehancuran total kehidupan," tulis Puan dalam surat tertanggal 12 Agustus 2025.

Laporan PBB Ungkap Kondisi Gaza Memprihatinkan

Surat tersebut juga menyinggung laporan terkini dari badan-badan PBB seperti World Food Programme (WFP), UNICEF, dan UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA). Laporan itu menunjukkan tingkat kerawanan pangan di Gaza sudah mencapai Fase 5, yang berarti kelaparan. Lebih dari 1,1 juta orang berjuang melawan kerawanan pangan yang parah, dengan sekitar 500 ribu anak-anak menderita malnutrisi akut. Bahkan, beberapa kasus diklasifikasikan sebagai "sangat kurus" oleh UNICEF.

Puan juga menyoroti peningkatan angka kematian akibat kelaparan, terutama di Gaza Utara, di mana bayi-bayi meninggal karena kekurangan susu formula. Lebih dari 70% lahan pertanian, pasar, dan toko makanan telah hancur, dan pasokan medis telah dibatasi selama berbulan-bulan.

Kelaparan di Gaza: Bukan Sekadar Krisis Pangan

Puan Maharani dengan tegas menyatakan bahwa kelaparan di Gaza bukanlah sekadar dampak dari konflik, melainkan merupakan hasil dari kebijakan sistematis yang menjadikan kelaparan sebagai senjata perang.

"Apa yang kita saksikan di Gaza saat ini bukan lagi sekadar krisis pangan, melainkan kelaparan yang diakibatkan oleh kebijakan yang disengaja dan sistematis untuk menyasar warga sipil dengan menggunakan kelaparan sebagai senjata perang," tegasnya.

Tindakan Israel adalah Pelanggaran Hukum Internasional

Puan juga menegaskan bahwa tindakan Israel yang menyebabkan kelaparan di kalangan sipil merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Tindakan membiarkan warga sipil kelaparan sebagai metode peperangan dilarang keras oleh hukum humaniter internasional.

"Tindakan-tindakan ini juga dapat dianggap sebagai pelanggaran berat hukum internasional apabila dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, atau agama dengan cara menghalangi bantuan kemanusiaan dan pasokan penting, serta menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan untuk menghancurkan mereka secara fisik," jelas Puan.

Desakan Puan kepada Sekjen PBB: Langkah Nyata Selamatkan Gaza

Menanggapi situasi darurat ini, Puan Maharani mendesak Sekretaris Jenderal PBB untuk mengambil langkah-langkah konkret:

* Pengumuman Status Kelaparan: PBB diminta secara resmi mengumumkan status kelaparan di Jalur Gaza sesuai dengan Klasifikasi Fase Terpadu (IPC). * Sidang Darurat Dewan Keamanan PBB: Dewan Keamanan PBB didesak mengadakan sidang darurat untuk membahas situasi Gaza dan mengambil langkah strategis untuk mencegah kelaparan, serta memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan efektif. * Aktivasi Bab VII Piagam PBB: Jika hambatan terhadap bantuan kemanusiaan terus berlanjut, Puan mendesak agar Bab VII Piagam PBB diaktifkan, karena situasi tersebut merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. * Akses Kemanusiaan Tanpa Hambatan: PBB harus memastikan akses kemanusiaan tanpa hambatan di seluruh Gaza, termasuk memastikan organisasi kemanusiaan dapat mengirimkan bantuan makanan, obat-obatan, dan air bersih. * Dana Kemanusiaan Darurat: Pembentukan dana kemanusiaan darurat bagi Gaza mendesak, untuk menjamin penyediaan makanan, obat-obatan, dan air minum yang aman. * Pemulihan Bantuan Melalui UNRWA: Puan Maharani menyerukan pemulihan dan fasilitasi segera bantuan kemanusiaan melalui UNRWA (Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina) dan badan-badan PBB lainnya.

Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam

Puan Maharani menegaskan, Indonesia tidak bisa berdiam diri melihat nasib warga Palestina. Ia meyakini PBB didirikan bukan hanya untuk menciptakan dunia yang aman, tetapi juga untuk melindungi warga sipil tak berdaya dari penindasan.

"Kita tidak bisa tinggal diam sementara kekejaman ini terjadi di hadapan kita. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan bukan hanya untuk menciptakan dunia yang aman, tetapi juga untuk melindungi warga sipil yang tak berdaya dari penindasan," tegas Puan.

Ia pun menyatakan dukungan penuh Indonesia terhadap kepemimpinan Sekretaris Jenderal PBB dalam menangani krisis ini. "Kami sepenuhnya mendukung kepemimpinan Anda secara moral dan kelembagaan, dan percaya bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan bertindak sesuai urgensi yang dibutuhkan krisis ini," pungkasnya.