Geger! Permukiman Baru Israel Picu Amarah Arab Saudi

Gelombang kecaman internasional kembali menerpa Israel terkait pembangunan permukiman baru di wilayah pendudukan. Arab Saudi menjadi salah satu suara lantang yang mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan "kebijakan ekspansionis ilegal" yang terus dilakukan Israel.

Kutukan Keras Arab Saudi atas Ekspansi Permukiman Israel

Kerajaan Arab Saudi secara terbuka menyampaikan kecaman atas persetujuan pembangunan permukiman Yahudi baru di sekitar Yerusalem. Melalui Kementerian Luar Negeri, Saudi menyebut langkah ini sebagai "kebijakan ekspansionis ilegal" yang sistematis dijalankan pemerintah Israel. Riyadh menilai, tindakan ini tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga mengancam stabilitas kawasan dan perdamaian yang berkelanjutan. Kecaman ini menandai peningkatan tensi dalam retorika antara kedua negara terkait isu Palestina.

"Pembangunan permukiman ini adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan resolusi PBB. Kami tidak akan tinggal diam sementara hak-hak rakyat Palestina diinjak-injak," tegas Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Jumat (15/8/2025).

Penolakan Negara Palestina Disayangkan

Tak hanya pembangunan permukiman, Riyadh juga mengecam keras pernyataan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, yang menolak pembentukan negara Palestina. Saudi menganggap penolakan ini sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan aspirasi sah rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Arab Saudi menegaskan kembali bahwa pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat adalah hak yang tak bisa diganggu gugat.

Desakan untuk Mengakhiri Pendudukan Israel

Kementerian Luar Negeri Saudi menekankan perlunya mengakhiri pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Riyadh merujuk pada resolusi Dewan Keamanan PBB, terutama Resolusi 2234 (2016), yang mendesak Israel untuk menghentikan seluruh aktivitas pembangunan permukiman di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan menegaskan ilegalitas permukiman Israel di wilayah-wilayah yang diduduki sejak 1967. Mereka juga menyinggung saran pendapat (advisory opinion) Mahkamah Internasional (ICJ) yang "menegaskan ilegalitas aneksasi wilayah Palestina yang diduduki dan menekankan perlunya mengakhiri pendudukan Israel".

Seruan kepada Komunitas Internasional untuk Bertindak

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Saudi menyerukan kepada komunitas internasional untuk memikul tanggung jawab hukum dan moral dalam melindungi rakyat Palestina serta menegakkan hak-hak sah mereka. Riyadh mendesak negara-negara anggota PBB, terutama anggota tetap Dewan Keamanan, untuk mengambil tindakan segera guna memaksa Israel mengakhiri "kejahatan terhadap rakyat Palestina" dan mematuhi resolusi PBB serta hukum internasional. Saudi juga menyoroti pentingnya menghentikan serangan Israel terhadap Jalur Gaza, mengakhiri tindakan ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, dan menghentikan apa yang mereka sebut sebagai "kejahatan terhadap rakyat Palestina -- khususnya yang merupakan genosida -- sembari meminta pertanggungjawaban para pelaku".

Arab Saudi menegaskan kembali "penolakan mutlak terhadap kebijakan Israel yang didasarkan pada perluasan permukiman, pemindahan paksa, dan penolakan terhadap hak-hak sah warga Palestina". Riyadh menganggap kebijakan ini sebagai penghalang utama bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Israel terkait kecaman Arab Saudi. Namun, para analis politik memprediksi bahwa ketegangan antara kedua negara akan terus meningkat jika Israel melanjutkan kebijakan pembangunan permukiman dan menolak hak-hak rakyat Palestina. Hal ini berpotensi semakin menjauhkan harapan terciptanya perdamaian antara Israel dan Palestina. Masyarakat internasional terus memantau perkembangan situasi dengan seksama, menyadari implikasi luas dari konflik yang berkelanjutan ini terhadap stabilitas regional dan global.