Prancis Bakal Akui Palestina September Ini? Israel Meradang!

Kabar mengejutkan datang dari Prancis: Negara tersebut berencana mengakui Palestina sebagai sebuah negara pada September mendatang. Langkah ini sontak menuai reaksi keras dari para pemimpin Israel, yang melihatnya sebagai ancaman serius.

Keputusan ini diumumkan langsung oleh Presiden Emmanuel Macron melalui akun media sosialnya pada Kamis, 24 Juli 2025. "Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September," tulis Macron.

Pengakuan dari salah satu kekuatan besar Eropa ini berpotensi mengubah peta politik di Timur Tengah. Macron berpendapat bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian yang langgeng dan berharap langkah ini memicu negara lain untuk mengikuti jejak Prancis.

Reaksi Keras dari Israel

Pengumuman rencana pengakuan Palestina oleh Prancis memicu kecaman keras dari berbagai tokoh di Israel. Baik pemerintah maupun oposisi bersatu suara menentang langkah tersebut.

Kecaman Para Pemimpin Israel

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam keras keputusan Prancis. "Keputusan ini memberikan imbalan kepada teror," tegasnya dalam pernyataan resmi. Ia menambahkan, pengakuan sepihak semacam ini justru menghalangi tercapainya perdamaian berkelanjutan melalui negosiasi langsung.

Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, tak kalah keras. "Negara Palestina akan menjadi negara Hamas," ujarnya, merujuk pada kelompok militan yang menguasai Jalur Gaza. Ia berpendapat pengakuan ini akan memperkuat Hamas dan kelompok teroris lainnya, membahayakan keamanan Israel.

Wakil Perdana Menteri Israel Yariv Levin, yang juga menjabat sebagai Menteri Kehakiman, menyebut keputusan Prancis sebagai "bantuan langsung untuk terorisme" dan "catatan hitam dalam sejarah Prancis." Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant bersumpah bahwa Israel "tidak akan mengizinkan pembentukan entitas Palestina yang akan membahayakan keamanan kami."

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bahkan mengklaim pengumuman Prancis "memberi Israel satu alasan lagi" untuk mencaplok Tepi Barat, wilayah yang diduduki Israel sejak 1967.

Oposisi Israel Ikut Mengecam

Kritik terhadap Macron tak hanya datang dari pemerintah. Tokoh-tokoh oposisi Israel pun turut mengecam langkah tersebut. "Mengakui negara Palestina adalah hadiah bagi terorisme dan dorongan bagi Hamas," kata anggota parlemen oposisi Avigdor Lieberman, pemimpin partai nasionalis Yisrael Beitenu, melalui media sosial.

Implikasi Pengakuan Palestina oleh Prancis

Keputusan Prancis untuk mengakui Palestina sebagai negara memiliki implikasi signifikan, baik secara politik maupun diplomatik.

Dukungan Internasional untuk Palestina

Hingga saat ini, tercatat setidaknya 142 negara telah mengakui Palestina sebagai negara. Dukungan dari kekuatan besar Eropa seperti Prancis dapat memberikan legitimasi lebih besar kepada perjuangan Palestina untuk kemerdekaan. Namun, Israel dan Amerika Serikat tetap menjadi penentang utama pengakuan tersebut.

Pengakuan Prancis berpotensi meningkatkan tekanan internasional terhadap Israel untuk kembali ke meja perundingan dan mencari solusi adil bagi konflik Israel-Palestina. Selain itu, langkah ini dapat memperkuat posisi Palestina dalam forum internasional, seperti PBB.

Prioritas Prancis: Akhiri Konflik di Gaza

Presiden Macron menegaskan bahwa prioritas utama Prancis saat ini adalah mengakhiri konflik di Gaza. "Prioritas mendesak saat ini adalah mengakhiri perang di Gaza dan menyelamatkan penduduk sipil," tulisnya.

Macron menekankan bahwa solusi jangka panjang untuk konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai melalui pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. "Kita akhirnya harus membangun Negara Palestina, memastikan kelangsungan hidupnya, dan memungkinkannya, dengan menerima demiliterisasi dan sepenuhnya mengakui Israel, untuk berkontribusi pada keamanan semua orang di Timur Tengah," tandas Macron.

Keputusan Prancis ini menunjukkan komitmen negara itu untuk mencari solusi damai bagi konflik yang telah berlangsung puluhan tahun. Dampak pengakuan ini diperkirakan akan terasa dalam beberapa bulan mendatang, terutama saat Majelis Umum PBB bersidang pada bulan September.