Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya bersuara, sekali lagi menegaskan penolakannya terhadap rencana Israel untuk mencaplok Tepi Barat. Pernyataan ini muncul setelah kabinet keamanan di Tel Aviv menyetujui serangkaian tindakan yang bertujuan memperkuat cengkeraman mereka atas wilayah pendudukan, sebuah langkah yang langsung memicu gelombang kritik dari berbagai penjuru dunia. Sikap Washington ini menandai penegasan ulang posisi Amerika Serikat di tengah gejolak diplomatik yang kian memanas.
Trump Tegaskan Penolakan Keras terhadap Aneksasi Tepi Barat
Penolakan eksplisit dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengenai aneksasi Tepi Barat oleh Israel kini menjadi sorotan utama dalam dinamika geopolitik Timur Tengah. Penegasan ini disampaikan tak lama setelah kabinet keamanan Israel mengambil langkah-langkah kontroversial untuk memperkuat dominasinya atas wilayah yang diduduki. Keputusan tersebut sontak menuai reaksi keras dari komunitas internasional. Meskipun dikenal sebagai sekutu dekat Tel Aviv, Gedung Putih menunjukkan sikap yang tegas terhadap isu sensitif ini.
Washington Prioritaskan Stabilitas dan Perdamaian
Seorang pejabat Gedung Putih, yang namanya tidak disebutkan, mengklarifikasi posisi Amerika Serikat. "Tepi Barat yang stabil akan menjaga keamanan Israel, dan ini sejalan dengan tujuan pemerintahan ini untuk mencapai perdamaian di kawasan tersebut," ujar pejabat tersebut pada Senin, 9 Februari 2021, waktu setempat. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa stabilitas regional dipandang krusial bagi kepentingan keamanan Israel itu sendiri, sekaligus menjadi elemen kunci dalam agenda perdamaian yang diusung oleh pemerintahan Trump. Washington meyakini bahwa langkah-langkah unilateral dapat mengikis prospek solusi dua negara yang telah lama menjadi kerangka perdamaian di wilayah tersebut.
Langkah Kontroversial Israel Perkuat Kendali atas Tepi Barat
Kontroversi mencuat setelah kabinet keamanan Israel, pada Minggu, 8 Februari 2021, menyetujui serangkaian langkah yang secara substansial mengubah kerangka hukum dan sipil di Tepi Barat. Keputusan ini, yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz, dipandang sebagai upaya sistematis untuk memperkuat kendali Tel Aviv atas wilayah Palestina tersebut. Langkah-langkah ini secara efektif membuka jalan bagi perluasan permukiman Yahudi, yang secara luas dianggap ilegal di bawah hukum internasional.
Perubahan Kerangka Hukum dan Administratif Israel Tuai Kritikan
Secara spesifik, langkah-langkah yang disetujui Israel mencakup penghapusan peraturan yang telah berlaku selama puluhan tahun, yang sebelumnya melarang warga Yahudi membeli tanah Palestina di Tepi Barat. Selain itu, otoritas Tel Aviv juga membuka catatan kepemilikan tanah, yang sebelumnya tertutup rapat. Perubahan signifikan lainnya adalah pengalihan wewenang atas izin pembangunan permukiman di beberapa bagian kota Palestina, termasuk Hebron. Kini, otorisasi tersebut beralih dari badan-badan kota Otoritas Palestina ke otoritas sipil Israel. Sebelumnya, perubahan konstruksi di area komunitas Yahudi di Tepi Barat memerlukan persetujuan dari pemerintah kota setempat dan otoritas Israel, namun berdasarkan pengaturan terbaru, kini hanya memerlukan otorisasi dari Tel Aviv.
Implikasi Serius: Jalan Lebar bagi Perluasan Permukiman Yahudi
Implikasi dari perubahan kerangka hukum dan administratif ini sangatlah besar. Dengan mempermudah pembelian tanah dan mempercepat proses perizinan pembangunan, Israel secara efektif menciptakan peluang besar untuk perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Perluasan ini bukan hanya berpotensi mengubah demografi wilayah, tetapi juga semakin menggerus kemungkinan pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan berdekatan. Kebijakan ini dinilai banyak pihak sebagai langkah de facto untuk mencaplok wilayah tersebut, menentang konsensus internasional yang menyerukan penghentian aktivitas permukiman sebagai prasyarat perdamaian.
Gelombang Kecaman Internasional atas Kebijakan Israel
Keputusan Israel untuk menerapkan langkah-langkah baru di Tepi Barat segera menuai gelombang penolakan dan kecaman dari berbagai penjuru dunia. Negara-negara dan organisasi internasional menyuarakan keprihatinan mendalam atas dampak kebijakan ini terhadap prospek perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Kritikan tersebut mencerminkan kekhawatiran global terhadap potensi pelanggaran hukum internasional dan eskalasi konflik.
Berbagai Negara Ungkap Keberatan Keras
Kritikan global menghujani Israel, termasuk dari Uni Eropa, Inggris, Arab Saudi, Qatar, dan Turki, yang menyatakan keberatan keras atas langkah Tel Aviv. Mereka menegaskan bahwa tindakan unilateral semacam ini hanya akan memperkeruh situasi dan semakin menjauhkan prospek solusi dua negara. Uni Eropa, misalnya, secara konsisten menyerukan agar Israel menghentikan semua aktivitas permukiman, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional dan menjadi hambatan serius bagi perdamaian yang adil dan langgeng. Kecaman serupa juga datang dari negara-negara Arab dan Muslim yang memandang tindakan Israel sebagai provokasi dan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat Palestina.
Pernyataan Kolektif Menteri Luar Negeri Arab dan Muslim
Pada Senin, 9 Februari 2021, para Menteri Luar Negeri dari negara-negara Arab dan mayoritas Muslim, termasuk Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Turki, mengeluarkan pernyataan bersama. Dalam pernyataan tersebut, mereka mengutuk "dengan sekeras-kerasnya keputusan dan tindakan ilegal Israel yang bertujuan memaksakan kedaulatan Israel yang melanggar hukum, memperkuat aktivitas permukiman, dan memaksakan realitas hukum dan administratif baru di Tepi Barat yang diduduki." Pernyataan kolektif ini menegaskan bahwa langkah-langkah Israel tersebut tidak hanya melanggar hukum internasional tetapi juga secara fundamental merusak upaya-upaya menuju solusi yang adil bagi konflik Israel-Palestina, serta berpotensi memicu ketidakstabilan yang lebih luas di kawasan.
.png)
