Menlu Ungkap Rencana Detail Pengiriman 8.000 TNI ke Gaza, Mulai dari Rafah!

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, baru-baru ini memaparkan rencana komprehensif pengiriman 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai bagian dari misi pasukan perdamaian internasional ke Gaza. Komitmen penting ini, dijelaskan Menlu Sugiono, akan berjalan secara bertahap, dengan penempatan awal direncanakan di Rafah. Langkah strategis ini menggarisbawahi dedikasi kuat Indonesia untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas, keamanan, serta memberikan perlindungan kepada warga sipil di wilayah konflik yang tak kunjung usai.

Rencana Detail Penempatan Pasukan Perdamaian Indonesia di Gaza

Rafah Jadi Titik Awal Penempatan, Mekanisme Pengiriman Berlangsung Bertahap

Saat menyampaikan keterangan pers di Washington DC pada Jumat, 20 Februari 2026, Menlu Sugiono memaparkan bahwa pengerahan kontingen TNI akan berlangsung secara progresif. "Saya kira ini akan bertahap, mengingat tahapan di sana juga terbagi menjadi beberapa sektor," jelas Sugiono. Ia menambahkan, total pasukan perdamaian internasional yang diharapkan berada di seluruh sektor di Gaza bisa mencapai 20.000 personel, bahkan lebih, dengan lima sektor utama yang menjadi pusat penempatan.

Fokus utama penempatan pasukan TNI dipastikan adalah Rafah, sebuah wilayah yang sangat krusial dan sering menjadi perhatian global. Menlu Sugiono mengonfirmasi, "Mulainya dari situ (Rafah) katanya kemarin, namun detail operasional dan 'teater' misinya tentu akan disiapkan lebih lanjut oleh pihak militer." Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun lokasi awal sudah ditentukan, rincian teknis pelaksanaan dan penyesuaian di lapangan akan menjadi prioritas. Indonesia sendiri akan berpartisipasi dalam kerangka misi stabilisasi yang lebih luas, berkolaborasi dengan negara-negara lain untuk membentuk kekuatan multinasional.

Misi Utama: Melindungi Sipil dan Linimasa Pelaksanaan

Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri dan TNI, kembali menegaskan komitmennya untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza dengan tujuan utama melindungi warga sipil. Ini bukan sekadar pengerahan militer, melainkan sebuah misi kemanusiaan dan perdamaian yang teguh berlandaskan prinsip-prinsip hukum internasional. "Prioritas utama kami adalah menjaga masyarakat sipil di Gaza dari dampak konflik yang berkelanjutan," tegas Menlu Sugiono.

Mengenai linimasa pengiriman pasukan, Menlu Sugiono menyebutkan bahwa detailnya kini sedang digodok dengan sangat cermat. Proses ini menuntut koordinasi intensif dengan berbagai pihak internasional dan otoritas di Gaza demi menjamin kelancaran dan efektivitas misi. Persiapan pasukan, logistik, serta pelatihan tambahan yang sesuai dengan kondisi medan tempur dan misi perdamaian akan menjadi fokus utama dalam waktu dekat. Indonesia bertekad untuk menjadi bagian aktif dalam mencari solusi jangka panjang di kawasan tersebut.

Struktur Komando dan Sosok Pemimpin Misi

Sebagai bagian integral dari kontingen pasukan perdamaian internasional, personel TNI akan diintegrasikan ke dalam struktur komando yang lebih besar. Misi ini menuntut tidak hanya persiapan fisik dan logistik yang prima, tetapi juga kepemimpinan yang kokoh dan berpengalaman. Peran Indonesia dalam misi ini diprediksi cukup signifikan, mengingat skala dan jumlah personel yang akan dikerahkan.

Mencari Sosok Wakil Komandan Misi dari Indonesia

Dalam kerangka struktur komando misi stabilisasi ini, posisi Deputy Commander atau Wakil Komandan memegang peranan sangat krusial. Indonesia, dengan rekam jejak panjang dalam berbagai misi perdamaian dunia, berpotensi besar untuk memegang peran penting dalam kepemimpinan misi tersebut. Namun, Menlu Sugiono menegaskan bahwa keputusan mengenai siapa yang akan menjabat sebagai Deputy Commander sepenuhnya diserahkan kepada internal TNI. "Belum kelihatan (sosok Deputy Commander), ya itu nanti dari TNI lah yang pilih," kata Sugiono.

Penunjukan Wakil Komandan dari Indonesia akan menjadi pertanda penting kepercayaan internasional terhadap kapabilitas TNI dalam memimpin dan mengelola misi perdamaian yang kompleks. Calon yang terpilih diharapkan memiliki rekam jejak kepemimpinan yang solid, pemahaman mendalam tentang operasi perdamaian, serta kemampuan diplomasi militer yang mumpuni untuk berkoordinasi dengan kontingen dari negara-negara lain. Proses pemilihan ini akan melalui seleksi internal yang ketat di lingkungan TNI, guna memastikan figur yang ditunjuk adalah yang terbaik untuk merepresentasikan Indonesia di panggung internasional.

Respons dan Harapan Pihak Palestina

Pengerahan pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza bukanlah keputusan sepihak. Ini merupakan hasil koordinasi dan persetujuan dari berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan Palestina. Respons positif dari Palestina menjadi faktor kunci yang semakin memperkuat legitimasi dan urgensi misi ini. Langkah-langkah diplomatik yang cermat telah ditempuh untuk memastikan bahwa inisiatif Indonesia selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Palestina.

Palestina Menyatakan Setuju, Koordinasi Intensif Telah Dilakukan

Menlu Sugiono menjelaskan bahwa perwakilan Palestina telah diinformasikan dan menyatakan persetujuannya atas rencana pengiriman pasukan perdamaian ini. Prof. Dr. Ali Saad, selaku Ketua Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), turut hadir dalam diskusi tersebut dan menyampaikan pandangan dari pihak Palestina. "Palestina juga sudah ada di sana, sudah tahu, sudah paham, kemudian kita juga sudah menyampaikan National Caveat kita, jadi semuanya sudah terlibat," terang Sugiono. Koordinasi semacam ini sangat esensial untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa kehadiran pasukan perdamaian akan diterima dengan baik oleh penduduk setempat.

Penyampaian "National Caveat" oleh Indonesia menunjukkan adanya batasan dan ketentuan yang jelas mengenai partisipasi pasukan perdamaiannya, sesuai dengan mandat nasional dan prinsip yang dijunjung tinggi. Transparansi dan komunikasi terbuka seperti ini merupakan fondasi penting dalam kerja sama internasional di wilayah sensitif seperti Gaza, sekaligus mencerminkan pengalaman panjang Indonesia dalam berbagai misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelumnya.

Gencatan Senjata dan Stabilitas Jadi Kunci Utama

Dalam diskusi, Prof. Dr. Ali Saad menekankan satu kebutuhan mendasar yang menjadi prasyarat utama bagi setiap upaya stabilisasi di Gaza: terciptanya situasi yang aman dan stabil. "Jadi semua rencana komprehensif ini kunci pertamanya adalah ceasefire lah, gencatan senjata, kemudian ciptakan suasana yang aman dan stabil baru tahap-tahap berikutnya itu bisa dilakukan. Dan itu juga kemarin sudah disampaikan," tambah Menlu Sugiono.

Pernyataan ini menegaskan bahwa kehadiran pasukan perdamaian, seberapa pun kuatnya, tidak akan efektif tanpa penghentian permusuhan. Gencatan senjata yang berkelanjutan adalah fondasi mutlak bagi proses rehabilitasi, rekonstruksi, dan kembalinya kehidupan normal bagi penduduk Gaza. Indonesia, bersama komunitas internasional, terus berupaya mendorong tercapainya gencatan senjata permanen sebagai langkah awal yang tak terelakkan menuju perdamaian dan stabilitas di Gaza. Dengan demikian, rencana pengiriman pasukan perdamaian ini menjadi bagian dari upaya kolektif untuk memastikan bahwa jika gencatan senjata terwujud, akan ada kekuatan yang siap untuk menjaga dan mempertahankan kedamaian tersebut.