Menkomdigi Blak-blakan Soal Peran RI di Board of Peace, Tegaskan Dukungan Solusi Dua Negara

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid baru-baru ini secara lugas memaparkan posisi vital Indonesia dalam Board of Peace (BOP). Forum internasional ini menjadi wadah krusial untuk stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik, dengan fokus utama pada Palestina. Dalam sebuah wawancara khusus di Jakarta pada Jumat, 20 Februari 2026, Meutya tidak hanya menegaskan kembali komitmen teguh Indonesia terhadap prinsip solusi dua negara sebagai kunci penyelesaian konflik, tetapi juga meluruskan berbagai spekulasi seputar partisipasi Tanah Air di forum global tersebut. Penjelasannya sekaligus menyoroti peran strategis Indonesia di kancah internasional pasca-konflik.

Peran Strategis Indonesia di Board of Peace

Terlibat Aktif dalam Stabilisasi dan Rekonstruksi Pascakonflik

Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BOP) menandai babak baru. Melalui forum ini, Indonesia kini memiliki landasan yang lebih konkret untuk mengalirkan dukungan berkelanjutan dalam upaya stabilisasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah pascakonflik, utamanya Palestina. Selama bertahun-tahun, diplomasi Tanah Air selalu menonjolkan konsistensinya dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina dan menyalurkan bantuan kemanusiaan di berbagai forum internasional. Namun, dengan bergabungnya di BOP, peran Indonesia kini berevolusi; tidak lagi sekadar menyuarakan aspirasi, melainkan terlibat langsung dalam merancang dan mengimplementasikan solusi jangka panjang.

Menkomdigi Meutya Hafid menekankan bahwa partisipasi ini membuka kesempatan nyata bagi Indonesia untuk beraksi lebih aktif. "Selama ini Indonesia konsisten menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina melalui forum-forum internasional dan bantuan kemanusiaan. Melalui BoP, Indonesia kini memiliki ruang yang lebih konkret untuk terlibat dalam proses stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik," jelas Meutya. Pernyataan ini jelas menggambarkan pergeseran peran Indonesia dari pendukung vokal menjadi pemain kunci di lapangan, turut serta dalam merencanakan dan menjalankan program pemulihan di kawasan yang bergejolak.

Bukan Normalisasi, Melainkan Penguatan Posisi Palestina

Partisipasi Indonesia di Board of Peace memang sempat memicu berbagai spekulasi, terutama mengenai potensi normalisasi hubungan dengan negara-negara yang berkonflik. Namun, Menkomdigi Meutya Hafid dengan tegas membantah narasi tersebut. Ia menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BOP sama sekali tidak mengindikasikan adanya normalisasi hubungan bilateral. Sebaliknya, langkah ini adalah strategi strategis untuk memastikan kepentingan Palestina tetap menjadi inti dan prioritas utama di setiap fase pembahasan perdamaian serta rekonstruksi.

Meutya melanjutkan, tidak ada perubahan sedikit pun dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia. Prinsip solusi dua negara (two-state solution) tetap menjadi pilar fundamental dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah. Dengan demikian, kehadiran Indonesia di forum ini justru bertujuan untuk memperkukuh posisi serta hak-hak rakyat Palestina dalam mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan penuh mereka.

Komitmen Teguh pada Solusi Dua Negara

Komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara bukanlah sekadar ungkapan diplomatik belaka. Ia merupakan fondasi kuat yang telah dipegang teguh selama berpuluh-puluh tahun. Kebijakan ini secara tegas menunjukkan keyakinan bahwa jalan satu-satunya menuju perdamaian abadi di kawasan tersebut adalah melalui pendirian negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, yang dapat hidup berdampingan secara damai dengan Israel. Menkomdigi Meutya Hafid dengan gamblang menegaskan kembali bahwa posisi Indonesia ini takkan pernah bergeser.

Solusi dua negara dipandang sebagai kerangka kerja yang paling menyeluruh dan adil untuk menuntaskan akar permasalahan konflik yang rumit, meliputi isu-isu krusial seperti perbatasan, nasib pengungsi, status Yerusalem, hingga keamanan. Melalui keterlibatannya di Board of Peace, Indonesia berupaya keras memastikan setiap dialog dan keputusan yang dihasilkan forum tersebut selaras dengan prinsip solusi dua negara. Hal ini demi menjamin bahwa perjuangan rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri tetap dihormati dan terus mendapat dukungan dari komunitas internasional.

Apresiasi Dunia dan Klarifikasi Disinformasi

Peran Indonesia Disegani dan Diakui Dunia

Keikutsertaan serta komitmen kuat Indonesia dalam mendukung perdamaian di Palestina telah membuahkan apresiasi luas dari berbagai pemimpin dunia. Ini sekaligus menjadi cerminan pengakuan atas peran konstruktif dan konsisten Indonesia dalam kancah diplomasi global. Meutya Hafid mengungkapkan bahwa dalam rapat perdana BOP, posisi Indonesia sangatlah disegani.

"Kita melihat rapat perdana di BoP bagaimana Indonesia terlihat disegani dan secara harafiah diucapkan oleh Presiden Trump bahwa Indonesia negara yang besar," terang Meutya. Ia melanjutkan, "Beliau, Presiden Prabowo, menyampaikan sudah ada komitmen untuk mengirimkan tentara dengan jumlah yang amat besar, saya rasa itu sudah menjawab semua disinformasi." Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa langkah-langkah diplomasi Indonesia mendapat bobot dan perhatian besar dari para aktor kunci di panggung internasional, bahkan sampai adanya tawaran konkret berupa pengiriman pasukan dalam jumlah besar untuk misi perdamaian.

Meluruskan Disinformasi dengan Fakta dan Komitmen Kemanusiaan

Di tengah hiruk pikuk upaya diplomasi dan komitmen kemanusiaan, tak jarang muncul narasi disinformasi yang berpotensi menyimpangkan persepsi publik. Untuk itu, Menkomdigi secara proaktif berupaya keras meluruskan informasi keliru ini, khususnya yang berkaitan dengan tujuan dan motivasi Indonesia di BOP. Isu disinformasi yang mengaitkan partisipasi Indonesia dengan normalisasi hubungan telah dijawab tegas dengan penegasan ulang komitmen pada solusi dua negara.

Pemerintah juga memilih untuk berfokus pada bukti-bukti konkret dari komitmen kemanusiaan Indonesia, termasuk rencana nyata pengiriman pasukan perdamaian dalam jumlah besar. Menurut Meutya, langkah-langkah semacam ini merupakan respons paling jitu dan efektif untuk menanggulangi narasi-narasi negatif. Dengan mengedepankan transparansi dan penyampaian fakta yang akurat, pemerintah berharap dapat memastikan masyarakat memiliki pemahaman yang menyeluruh dan benar mengenai kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam penanganan isu sensitif seperti konflik Palestina.

Upaya Kemkomdigi Melindungi Hak Publik atas Informasi

Literasi Digital dan Klarifikasi Lewat Media Utama

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menjadikan literasi digital sebagai benteng pertahanan utama dalam menjaga hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar. Di tengah derasnya arus informasi di dunia maya, edukasi tentang cara memverifikasi fakta dan mengenali hoaks menjadi sangat penting. Tak hanya itu, Kemkomdigi juga proaktif melakukan klarifikasi secara terbuka melalui media-media arus utama. Seluruh upaya ini ditujukan untuk memastikan masyarakat menerima penjelasan yang lengkap dan berimbang, sekaligus meminimalisir kesalahpahaman yang bisa muncul dari beragam narasi di platform daring.

Memantau Konten dan Menindak Pelanggaran UU ITE

Di samping pendekatan edukatif, Kemkomdigi juga sigap dalam memantau konten-konten yang beredar di ruang digital. Konten yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), akan ditindaklanjuti. Tindakan ini termasuk pemutusan akses terhadap konten yang terbukti ilegal atau menyebarkan disinformasi berbahaya.

"Jika memang ada pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE tentu kita harus atensi," jelas Meutya. "Jadi misalnya beberapa disinformasi yang kita anggap melanggar juga harus dilakukan pemutusan akses, tapi pada prinsipnya kita lebih banyak menjawab dengan narasi-narasi." Meskipun Kemkomdigi lebih mengutamakan dialog dan klarifikasi, kementerian ini tetap memiliki perangkat hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran serius, demi menjaga integritas informasi publik.

Ajak Masyarakat Aktif Verifikasi Informasi

Menyikapi semakin kompleksnya lanskap informasi digital, Meutya Hafid turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjadi konsumen informasi yang cerdas dan kritis. Ia menekankan betapa pentingnya untuk selalu memeriksa sumber informasi dan tidak gampang terpancing oleh isu-isu yang belum terverifikasi. Literasi digital, menurutnya, bukan sekadar tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga memerlukan peran serta aktif dari setiap individu dalam menyaring dan mengolah informasi. Dengan semangat kolaborasi ini, diharapkan akan tercipta ekosistem digital yang jauh lebih sehat, di mana informasi yang akurat menjadi fondasi utama bagi pemahaman publik.