Ma'ruf Amin Beri Lampu Hijau RI Gabung BoP, Asal demi Palestina Merdeka

Wapres Ma'ruf Amin 'Restui' Indonesia Gabung Board of Peace, Asalkan Demi Kemerdekaan Palestina

Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah memberikan sinyal persetujuan terhadap langkah diplomasi Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Restu ini datang dengan satu prasyarat utama: keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut harus secara eksplisit selaras dengan perjuangan kemerdekaan Palestina. Penegasan ini menggarisbawahi komitmen jangka panjang Indonesia dalam mendukung kedaulatan Palestina di kancah diplomasi internasional, sebuah prinsip yang telah menjadi pilar politik luar negeri bangsa sejak lama. Keputusan ini diambil di tengah dinamika geopolitik global yang menuntut peran aktif negara-negara berdaulat dalam mencari solusi konflik.

Prioritas Ma'ruf Amin: Kemerdekaan Palestina Tak Bergeser

Ma'ruf Amin menegaskan bahwa orientasi utama politik luar negeri Indonesia, khususnya terkait isu Palestina, tidak akan bergeser sedikit pun. "Kita itu kan tetap punya target kita atau politik luar negeri kita di dalam masalah Palestina. Dari sejak tahun 1955 kita menghendaki agar Palestina merdeka," ujar Ma'ruf Amin kepada awak media di Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 14 Februari 2026. Ia menambahkan bahwa Indonesia juga telah mendukung penuh kesepakatan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai solusi dua negara atau Two-State Solution sebagai jalan keluar konflik yang diakui secara internasional.

Menurut Ma'ruf Amin, partisipasi Indonesia dalam forum Board of Peace perlu ditinjau dari kapasitasnya untuk mendukung prinsip-prinsip tersebut. Ia menyatakan bahwa tidak ada masalah jika forum BoP memang diarahkan untuk mencapai tujuan kemerdekaan Palestina. "Jadi sepanjang mengarah ke sana, itu saya kira tidak menjadi masalah. Nah tinggal lagi apakah forum ini membawa ke sana apa tidak. Nah itu perlu pengkajian, saya kira perlu pembahasan," imbuhnya, menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas BoP dalam mencapai tujuan yang seharmoni dengan garis politik Indonesia.

Dukungan Indonesia untuk Palestina: Akar Sejarah dan Konsistensi

Dukungan Indonesia terhadap Palestina bukanlah hal baru, melainkan telah menjadi landasan kokoh politik luar negeri sejak Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955. Kala itu, Indonesia bersama negara-negara Asia-Afrika lainnya menyuarakan solidaritas terhadap bangsa-bangsa terjajah, termasuk Palestina. Komitmen ini termanifestasi dalam berbagai kebijakan luar negeri, mulai dari penolakan hubungan diplomatik dengan Israel hingga dukungan aktif dalam forum-forum internasional yang membahas isu Palestina.

Lebih lanjut, dukungan terhadap solusi dua negara yang diakui PBB, yakni berdirinya negara Palestina merdeka berdampingan dengan Israel, merupakan pendekatan yang konsisten dipegang oleh Indonesia. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa perdamaian yang adil dan berkelanjutan hanya bisa terwujud melalui pengakuan hak-hak dasar bangsa Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri. Oleh karena itu, setiap langkah diplomasi baru, termasuk bergabung dengan BoP, akan selalu diukur dari kontribusinya terhadap pencapaian tujuan luhur tersebut.

Pengkajian dan Evaluasi Partisipasi di BoP

Meski telah memberi lampu hijau, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pentingnya proses pengkajian yang mendalam mengenai Board of Peace. Evaluasi ini krusial untuk memastikan bahwa forum tersebut tidak hanya sekadar wadah dialog, tetapi benar-benar memiliki potensi dan mekanisme konkret untuk mendorong kemajuan menuju kemerdekaan Palestina dan perlindungan hak-hak sipil. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri diharapkan akan terus memantau dan mengevaluasi relevansi serta dampak partisipasi Indonesia dalam setiap agenda BoP.

Di sisi lain, keikutsertaan Indonesia juga dipandang sebagai peluang untuk secara langsung memengaruhi arah dan substansi pembahasan di dalam BoP. Dengan demikian, kehadiran Indonesia bukan hanya sebagai anggota pasif, melainkan sebagai pemain aktif yang membawa perspektif dan kepentingan Palestina ke meja perundingan. Ini adalah bagian dari strategi diplomasi proaktif yang diusung Indonesia.

Langkah Resmi Indonesia dan Peran dalam Board of Peace

Indonesia telah mengambil langkah resmi untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif yang diyakini akan menjadi platform penting dalam mencari solusi perdamaian di berbagai wilayah konflik, termasuk Timur Tengah. Keikutsertaan ini menempatkan Indonesia bersama tujuh negara muslim lainnya dalam sebuah forum yang diharapkan mampu menghasilkan terobosan diplomatik. BoP sendiri, yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dijadwalkan akan menggelar rapat perdananya dalam waktu dekat.

Presiden Prabowo Subianto Hadiri Rapat Perdana BoP

Komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam BoP ditegaskan dengan kehadiran level tertinggi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri rapat perdana Board of Peace yang direncanakan pada 19 Februari mendatang. "Dapat kami infokan bahwa sebagaimana disampaikan Pak Menlu, pemerintah telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace, dan Presiden Prabowo Subianto akan hadir," terang Nabyl saat dimintai konfirmasi.

Kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto menjadi penegasan kuat atas komitmen Indonesia untuk terlibat sejak awal dan secara aktif menentukan arah serta kerja Board of Peace. Ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memanfaatkan setiap forum internasional untuk mengadvokasi isu-isu strategis, khususnya isu kemerdekaan dan perdamaian di Palestina yang menjadi prioritas utama. Langkah ini juga dipandang sebagai upaya untuk memastikan bahwa suara dan prinsip Indonesia diakomodasi dalam setiap keputusan yang dihasilkan oleh BoP.

Komitmen Indonesia Memperjuangkan Isu Palestina di BoP

Nabyl menambahkan bahwa Indonesia akan secara optimal menggunakan platform Board of Peace untuk memperjuangkan beberapa agenda kunci terkait Palestina. Komitmen tersebut meliputi perlindungan warga sipil di wilayah konflik, mendorong upaya pemulihan dan rekonstruksi Gaza pasca-konflik, serta secara konsisten mengupayakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina. "Indonesia akan menggunakan Board of Peace untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil, mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mengupayakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan solusi dua negara," tuturnya.

Strategi ini mencerminkan pendekatan komprehensif Indonesia yang tidak hanya fokus pada aspek politik, tetapi juga kemanusiaan dan pembangunan. Kehadiran Indonesia di BoP diharapkan mampu memberikan tekanan diplomatik yang signifikan agar isu Palestina tetap menjadi perhatian utama dunia. Dengan demikian, keanggotaan Indonesia dalam BoP bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah instrumen strategis untuk terus menggaungkan dan memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina hingga terwujudnya kemerdekaan penuh dan perdamaian yang abadi.