BRIN, Indonesia Harus Belajar Jurus Diplomasi dari Armenia yang Kecil Ini.

Langkah diplomasi luar negeri Indonesia belakangan ini menuai sorotan, terutama setelah keputusannya bergabung dengan Board of Peace (BoP) yang digagas langsung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kebijakan ini memicu kewaspadaan di kalangan pakar, yang melihat potensi dominasi AS di dalamnya.

"Board of Peace ini sangat sentralistik dan personal. Yang memimpin bukan institusi negara Amerika Serikat, melainkan figur Donald Trump secara langsung. Seluruh otoritas dan persetujuan berada di tangannya, termasuk hak veto atas setiap keputusan yang dihasilkan," ungkap Idham Badruzaman, Pakar Perdamaian dan Transformasi Politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), menyoroti risiko yang mungkin dihadapi negara-negara anggota.

Menyikapi dinamika ini, Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pun menggelar diskusi mendalam. Topik utamanya adalah pendekatan "proactive hedging" atau lindung nilai proaktif, dengan mengambil studi kasus dari Armenia—sebuah negara kecil yang berhasil menavigasi kompleksitas geopolitik global. Diskusi ini diharapkan dapat menggali pelajaran berharga bagi Indonesia dalam merumuskan strategi luar negeri yang lebih adaptif dan mandiri ke depannya.

Memahami Pendekatan Diplomasi "Proactive Hedging" ala Armenia

Pendekatan "proactive hedging" menjadi sorotan utama dalam diskusi yang diselenggarakan BRIN. Ini adalah strategi diplomasi yang memberdayakan suatu negara untuk secara aktif turut membentuk tatanan regional maupun global. Konsep ini menekankan bahwa sebuah negara, tak peduli seberapa kecil ukurannya, tidak hanya reaktif terhadap tekanan eksternal, melainkan juga proaktif dalam menciptakan peluang dan memperkuat posisinya di kancah internasional.

Ambil contoh Armenia, sebuah negara terkurung daratan yang terletak di persimpangan Asia Barat dan Eropa Timur. Armenia berhasil menjelma menjadi aktor signifikan di panggung politik global. Secara geografis, posisinya strategis namun rentan, diapit oleh kekuatan regional besar seperti Turki dan Rusia, ditambah lagi dengan konflik berkepanjangan dengan Azerbaijan. Kondisi ini memaksa Armenia untuk mengembangkan strategi diplomasi yang sangat fleksibel. Bukti konkret keberhasilan pendekatan ini terlihat dari kemampuannya menjalin kerja sama militer dengan negara-negara kekuatan menengah seperti Prancis dan India, sekaligus aktif terlibat dalam berbagai inisiatif NATO. Ini menunjukkan keluwesan Armenia dalam menjaga keseimbangan dan mendiversifikasi kemitraan.

Empat Pilar Utama Strategi Diplomasi "Proactive Hedging" Armenia

Strategi "proactive hedging" yang diterapkan Armenia bertumpu pada empat pilar fundamental, seperti dijelaskan oleh Kandidat Doktor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) sekaligus mantan peneliti Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Armenia, Ararat Konstanian. Pilar-pilar inilah yang menjadi kunci sukses Armenia dalam meraih pengakuan dan memperkuat posisinya di tengah dinamika geopolitik yang rumit.

Pertama adalah Status Building, yaitu upaya membangun inisiatif regional demi mendapatkan pengakuan global. Armenia aktif mengusulkan kerja sama regional yang tidak hanya menguntungkan negara-negara tetangga, tetapi juga mengangkat citra mereka sebagai inisiator perdamaian dan stabilitas.

Kedua adalah Normative Leverage, di mana Armenia mengajukan proposal perdamaian atau proyek regional sebagai upaya nyata untuk mengakhiri konflik. Pendekatan ini memungkinkan Armenia untuk mengambil inisiatif diplomatik, alih-alih hanya menunggu resolusi dari pihak ketiga.

Pilar ketiga adalah Diplomasi Aktif, yang melibatkan keterlibatan langsung dengan seluruh pihak yang berkonflik tanpa bergantung sepenuhnya pada mediator internasional. Langkah ini memungkinkan Armenia mempertahankan kontrol atas narasi dan kepentingannya sendiri dalam setiap negosiasi.

Terakhir, Diversifikasi Strategis, sebuah pilar krusial yang mendorong Armenia untuk memperluas mitra keamanan dan ekonominya. Langkah ini krusial untuk mengurangi ketergantungan pada satu blok kekuatan tertentu, sehingga secara signifikan meningkatkan otonomi dan ketahanan negara.

Relevansi Strategi Diplomasi Armenia bagi Indonesia

Langkah diplomasi yang diambil Armenia dinilai sangat relevan dengan arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Indonesia, sebagai negara besar di Asia Tenggara dengan posisi geopolitik yang strategis, menghadapi tantangan serupa dalam menyeimbangkan hubungan dengan berbagai kekuatan global. Armenia berhasil membuktikan bahwa negara kecil pun mampu mencapai keberhasilan signifikan di panggung dunia, tidak hanya dalam bidang keamanan, tetapi juga dalam sektor ekonomi dan teknologi.

"Diskusi ini memberikan pemahaman analitis tentang proactive hedging sebagai strategi kebijakan luar negeri, sekaligus menjadi ruang refleksi untuk menilai kembali posisi strategis Indonesia, khususnya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo," ujar Ararat Konstanian, melihat adanya potensi besar bagi Indonesia untuk mengadopsi elemen-elemen strategi ini. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih efektif dalam mengelola kepentingan nasionalnya di tengah persaingan global yang kian intens.

Keberhasilan Ekonomi dan Teknologi Armenia di Kancah Global

Strategi diplomasi Armenia telah membawa dampak positif yang signifikan pada sektor ekonominya. Sebagai anggota aktif Eurasian Economic Union, Armenia berhasil memanfaatkan posisinya untuk memperkuat integrasi ekonomi regional. Tak hanya itu, negara ini juga mempererat kerja sama dengan China melalui pengembangan proyek infrastruktur yang menghubungkan Belt and Road Initiative (BRI) dengan proyek Crossroads of Peace milik mereka, membuka jalur perdagangan dan investasi baru.

Di sisi lain, Armenia juga menarik investasi strategis dari Amerika Serikat, termasuk pengadaan chip teknologi tinggi NVIDIA untuk pembangunan pusat kecerdasan buatan (AI) nasional. Keberhasilan ini tidak hanya menempatkan Armenia di garis depan inovasi teknologi, tetapi juga menunjukkan kemampuan mereka menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan berbagai kekuatan global. Pencapaian ini tentunya memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia yang tengah berupaya meningkatkan daya saing ekonomi dan teknologi.

Pergeseran Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Dari Non-Blok ke Multi-Alignment

Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Athiqah Nur Alami, menilai bahwa Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengalami pergeseran dari kebijakan non-blok (non-alignment) menuju multi-alignment. Kebijakan multi-alignment memungkinkan Indonesia memperluas kemitraan internasional tanpa harus kehilangan kemandirian strategis. Pergeseran ini menuntut fleksibilitas dan kecermatan dalam menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan dunia.

"Pengalaman Armenia menunjukkan bagaimana negara dapat melakukan 'tarian' di antara kekuatan-kekuatan besar secara cermat agar tetap independen dan efektif dalam mengelola kepentingan nasional," ungkap Athiqah. Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan Armenia menarik investasi teknologi tinggi, seperti chip NVIDIA, menjadi catatan penting bagi Indonesia dalam menavigasi persaingan teknologi global. Strategi proactive hedging, menurut Athiqah, bisa membuka peta jalan bagi negara-negara menengah seperti Indonesia untuk tidak hanya bertahan saat badai geopolitik global melanda, tetapi juga berperan aktif sebagai penghubung bagi perdamaian dan kemakmuran global. Langkah-langkah strategis ini, ujarnya, akan menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kuat dan mandiri di panggung internasional.