5 Berita Dunia Paling Ramai Dibahas Hari Ini

Berbagai peristiwa global kembali menyita perhatian dunia, mulai dari dinamika diplomasi tingkat tinggi hingga isu-isu geopolitik yang terus menghangat di berbagai kawasan. Hari ini, lima kabar utama mendominasi pemberitaan, menyoroti kompleksitas hubungan internasional dan konflik regional yang tak kunjung mereda. Berikut adalah rangkuman singkat dari isu-isu paling disorot tersebut.

1. Babak Kedua Perundingan AS-Iran Dijadwalkan di Jenewa

Babak kedua perundingan nuklir krusial antara Amerika Serikat (AS) dan Iran akan berlanjut pada Selasa, 17 Februari, di Jenewa, Swiss. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari diskusi awal yang telah disepakati pada putaran pertama di Muscat, ibu kota Oman, pada 6 Februari lalu. Oman sendiri masih aktif berperan sebagai mediator utama dalam upaya diplomatik yang sangat sensitif ini.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dikabarkan telah bertolak dari Teheran menuju Jenewa pada Minggu, 15 Februari, untuk memimpin delegasi negaranya. Kedua belah pihak berupaya keras menemukan titik temu terkait program nuklir Teheran, sebuah isu yang telah lama menjadi sumber ketegangan di kawasan dan memiliki implikasi serius terhadap keamanan global. Diharapkan, kemajuan dalam perundingan ini dapat meredakan ketegangan dan membuka jalan menuju stabilitas yang lebih baik.

2. Trump Klaim Dewan Perdamaian Janjikan Rp 84 Triliun untuk Gaza

Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengklaim bahwa negara-negara anggota Dewan Perdamaian telah menjanjikan lebih dari US$ 5 miliar, atau setara dengan Rp 84,1 triliun, untuk membantu upaya rekonstruksi Gaza. Pernyataan ini disampaikan Trump melalui akun media sosial Truth Social miliknya pada Senin, 16 Februari 2026, menggarisbawahi komitmen pendanaan yang besar untuk wilayah yang porak-poranda akibat serangan.

Menurut Trump, komitmen pendanaan tersebut akan menjadi agenda utama dalam rapat perdana Dewan Perdamaian yang rencananya digelar pada Kamis, 19 Februari, di Washington D.C. Pertemuan tersebut, yang akan dihadiri oleh para kepala negara, juga disebut-sebut akan membahas pengerahan ribuan personel untuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) ke Gaza. Ini adalah bagian dari visi besar untuk memulihkan infrastruktur dan kehidupan masyarakat di Gaza pasca-konflik.

3. Israel Jadikan Tanah Tepi Barat 'Milik Negara', Palestina Marah Besar

Pemerintah Israel dilaporkan telah menyetujui proposal kontroversial untuk mendaftarkan sebagian besar lahan di wilayah Tepi Barat sebagai "milik negara". Kebijakan ini akan diterapkan jika warga Palestina gagal membuktikan kepemilikan sah atas tanah tersebut. Ini adalah langkah serupa pertama yang diambil Israel sejak menduduki Tepi Barat pada tahun 1967.

Keputusan ini sontak memicu reaksi keras dari Otoritas Palestina. Mereka memperingatkan bahwa langkah tersebut sama saja dengan "aneksasi de-facto" yang secara fundamental akan mengikis kemungkinan solusi dua negara. Proposal sensitif ini diajukan oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Menteri Kehakiman Yariv Levin, dan Menteri Pertahanan Israel Katz, sebagaimana dilaporkan oleh televisi lokal Israel, KAN, pada Minggu, 15 Februari.

4. Israel Jadikan Tanah Tepi Barat 'Milik Negara', Hamas: Itu Tidak Sah!

Seiring dengan kemarahan Otoritas Palestina, kelompok Hamas juga melayangkan penolakan keras terhadap keputusan Israel untuk mendaftarkan tanah-tanah di Tepi Barat sebagai "milik negara". Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, menegaskan bahwa keputusan Tel Aviv tersebut "tidak sah" atau "batal demi hukum". Mereka beralasan, kebijakan itu dikeluarkan oleh "otoritas pendudukan yang tidak sah" dan oleh karena itu tidak memiliki legitimasi.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Senin, 16 Februari 2026, Hamas menyebut langkah Israel ini sebagai upaya nyata "untuk mencuri dan men-Yahudikan tanah-tanah di Tepi Barat yang diduduki." Lebih lanjut, mereka menilai ini sebagai bagian dari strategi Israel untuk memperkuat kontrol atas wilayah Palestina. Kecaman ini semakin mempertegas perpecahan mendalam antara Israel dan faksi-faksi Palestina mengenai status Tepi Barat.

5. Arab Saudi hingga Turki Kutuk Israel Soal Tepi Barat

Keputusan Israel untuk mendaftarkan sebagian besar lahan di Tepi Barat sebagai "milik negara" tidak hanya memicu kemarahan dari internal Palestina, tetapi juga mengundang kecaman luas dari komunitas internasional. Sejumlah negara, termasuk Arab Saudi, Mesir, Yordania, dan Turki, secara tegas mengutuk langkah tersebut. Mereka menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan merusak prospek perdamaian yang ada.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, misalnya, dalam pernyataannya pada Senin, 16 Februari 2026, mengecam langkah Israel yang disebutnya bertujuan "memaksakan realitas hukum dan administratif baru di Tepi Barat yang diduduki." Menurut negara-negara pengkritik, tindakan Tel Aviv ini secara langsung "merusak upaya-upaya yang sedang berlangsung untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut," serta menghambat pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Dinamika geopolitik hari ini jelas memperlihatkan kompleksitas isu-isu global yang saling terkait, mulai dari diplomasi nuklir hingga konflik teritorial yang bergejolak. Perkembangan di Jenewa, Washington D.C., dan terutama di Tepi Barat, akan terus menjadi sorotan utama dunia. Resolusi atas isu-isu penting ini bukan hanya krusial bagi pihak-pihak yang terlibat langsung, tetapi juga fundamental bagi stabilitas dan keamanan global di masa mendatang.