Organisasi HAM Israel Bersuara, Tahanan Palestina Diduga Disiksa di Penjara

Organisasi hak asasi manusia Israel, B'Tselem, baru-baru ini menggemparkan publik dengan laporan terbaru mereka yang berjudul "Living Hell". Dokumen ini membongkar dugaan praktik penyiksaan sistematis dan perlakuan buruk yang dialami para tahanan Palestina di berbagai penjara Israel. Laporan tersebut merangkum kesaksian-kesaksian memilukan dari sejumlah mantan tahanan, termasuk Tamer Qarmut dari Beit Lahiya, Gaza Utara, yang menggambarkan kondisi mengerikan di balik jeruji besi. Publikasi ini segera kembali menyulut keprihatinan internasional terhadap perlakuan terhadap warga Palestina dalam tahanan Israel.

Laporan "Living Hell" B'Tselem dan Temuan Kuncinya

Laporan "Living Hell" bukanlah yang pertama, melainkan sebuah pembaruan dari laporan sebelumnya, "Welcome to Hell", yang diterbitkan pada Agustus 2024. Dokumen terbaru ini, yang resmi dirilis secara daring pada Selasa, 20 Januari, menambah 21 kesaksian baru mengenai kondisi di berbagai penjara dan pusat penahanan Israel. Angka ini melengkapi 55 kesaksian yang sudah ada sebelumnya, menguatkan temuan B'Tselem bahwa perlakuan buruk terhadap tahanan Palestina tampaknya bukan sekadar insiden sporadis, melainkan sebuah pola yang meluas dan terstruktur.

Kesaksian Bekas Tahanan dan Klaim Penyiksaan Sistematis

Yuli Novak, Direktur Eksekutif B'Tselem, tak segan melontarkan pernyataan keras. Ia menyebut, "penjara-penjara Israel telah berubah menjadi jaringan kamp penyiksaan." Laporan tersebut secara gamblang menuduh Israel menjalankan kebijakan penyiksaan dan perlakuan buruk secara sistemik dan terinstitusionalisasi terhadap tahanan Palestina. Ironisnya, B'Tselem mengklaim bahwa kebijakan ini justru mendapat restu dan dukungan dari sistem politik, peradilan, media, bahkan otoritas penjara itu sendiri, yang bahkan disebut-sebut membanggakan praktik penyiksaan tersebut. Kisah-kisah pilu dari mantan tahanan, termasuk Tamer Qarmut, menjadi bukti konkret yang menguatkan klaim-klaim ini, menyingkap trauma mendalam yang mereka alami.

Tanggapan Layanan Penjara Israel (IPS)

Menanggapi rentetan tuduhan tersebut, Layanan Penjara Israel (Israel Prison Service/IPS), yang bertanggung jawab atas 30 penjara sipil di seluruh negeri, tak tinggal diam. Mereka membantah mentah-mentah klaim yang terkandung dalam kesaksian B'Tselem. Juru bicara IPS dalam pernyataan tertulisnya menegaskan, "Klaim mengenai 'kekerasan sistemik' atau penyiksaan adalah salah dan tidak didukung bukti." Pihak IPS menambahkan bahwa setiap tahanan ditahan sesuai prosedur hukum yang berlaku, dan hak-hak dasar mereka, mulai dari akses makanan, perawatan medis, hingga kondisi hidup yang manusiawi, diklaim tetap terjamin berkat staf profesional yang terlatih.

Kondisi dan Klasifikasi Tahanan di Penjara Sipil

Jumlah dan klasifikasi tahanan Palestina di penjara-penjara Israel terus menjadi perhatian serius, terutama setelah serangkaian peristiwa besar yang mengubah dinamika konflik. Data terbaru mengungkapkan gambaran yang cukup kompleks.

Jumlah dan Kategori Tahanan Palestina

Berdasarkan laporan terbaru per September 2025, Layanan Penjara Israel (IPS) saat ini menahan total 10.863 warga Palestina, yang oleh rezim Israel digolongkan sebagai "tahanan keamanan." Angka ini terdiri dari beberapa kategori: 3.521 orang adalah "tahanan administratif," artinya mereka dipenjara tanpa melalui proses persidangan dan tanpa hak untuk membela diri di pengadilan. Lalu, 2.623 orang lainnya berstatus "kombatan ilegal," yakni individu yang ditahan tanpa perlindungan hukum internasional layaknya tawanan perang. Sisanya, 3.227 orang adalah "tahanan keamanan" yang masih dalam proses hukum dan belum divonis, sementara 1.492 orang merupakan "narapidana keamanan" yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.

Dampak Pertukaran Tahanan Skala Besar

Sebuah peristiwa penting terjadi pada 13 Oktober 2025, ketika pertukaran tahanan berskala besar membebaskan sekitar 2.000 warga Palestina, termasuk Tamer Qarmut. Pertukaran ini juga menjadi jalan bagi pembebasan 20 sandera Israel yang disandera Hamas sejak serangan 7 Oktober 2023. Kesepakatan tersebut, yang dimediasi oleh Amerika Serikat, sekaligus mengakhiri konflik di Gaza yang berlangsung hampir dua tahun. Namun, di balik pembebasan besar-besaran ini, jumlah tahanan Palestina justru tetap lebih tinggi dibandingkan situasi sebelum 7 Oktober 2023. B'Tselem menggarisbawahi fakta bahwa pada September 2023, IPS menahan 4.935 warga Palestina, menunjukkan lonjakan drastis dalam jumlah penahanan.

Dugaan Pelanggaran HAM di Fasilitas Penahanan Militer

Tak hanya penjara sipil, Angkatan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces/IDF) juga mengoperasikan fasilitas penahanan militer. Fasilitas-fasilitas ini tak luput dari sorotan dan menjadi pusat tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Fokus pada Kamp Penahanan Sde Teiman

Angkatan Pertahanan Israel (IDF) mengelola empat kamp penahanan militer di seantero negeri, namun Kamp Sde Teiman di Gurun Negev menjadi episentrum tuduhan pelanggaran HAM. Dua bulan pasca-serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Sde Teiman diubah menjadi kamp penahanan berskala besar. Di sinilah, warga Palestina yang digolongkan sebagai "kombatan ilegal" ditahan, berdasarkan Undang-Undang Kombatan Ilegal Israel (Unlawful Combatants Law). Aturan ini memberi wewenang militer Israel untuk menahan tersangka militan hingga 45 hari tanpa surat penahanan resmi. Yang lebih memprihatinkan, beberapa individu bahkan ditahan hingga 90 hari tanpa sedikit pun akses ke pengacara, secara nyata mengikis hak-hak dasar mereka.

Kesaksian Mengerikan dari Tahanan Militer

Kesaksian yang muncul dari Sde Teiman sungguh mengguncang. Seorang warga Palestina yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan, setelah dibebaskan pada Oktober 2025, berbagi kisahnya kepada B'Tselem: "Di Sde Teiman, saya mengalami hari-hari tersulit dalam hidup saya. Saya masih menderita trauma berat. Mereka menahan saya telanjang, dan tentara mengerahkan anjing yang menyerang saya. Mereka memukul penis saya, mengikatnya dengan kabel plastik hingga bengkak dan berdarah."

Muhammad al-Mishwakhi, 45 tahun, turut memperkuat gambaran kelam itu dengan detail tentang kondisi sanitasi yang sangat buruk. Ia bertutur, "Di Sde Teiman, mereka nyaris tidak diizinkan mandi, dan kalaupun boleh, hanya dua menit. Kami tidak mengganti pakaian olahraga lebih dari dua bulan. Pakaian kami menjadi sangat kotor, dan kami harus mencucinya lalu memakainya kembali dalam keadaan basah, bahkan di musim dingin."

Pembelaan dari Angkatan Pertahanan Israel (IDF)

Dikonfirmasi mengenai beberapa kasus individu, IDF menolak berkomentar tanpa informasi latar belakang lengkap. Kendati demikian, Angkatan Pertahanan Israel menegaskan bahwa prajurit mereka selalu bertindak sesuai hukum Israel dan hukum internasional, serta berkomitmen melindungi hak-hak tahanan di fasilitas yang berada di bawah pengawasannya. "IDF menanggapi setiap pelanggaran dengan sangat serius karena bertentangan dengan nilai-nilai inti kami," demikian bunyi pernyataan IDF, yang secara tegas menolak tuduhan penyiksaan sistemik, termasuk pelecehan seksual.

IDF menambahkan bahwa setiap keluhan mengenai pelanggaran atau kondisi penahanan yang tidak memadai akan diteruskan kepada otoritas terkait, dan jika diperlukan, tindakan disipliner akan diambil terhadap staf. Namun, temuan investigasi oleh NGO Action on Armed Violence pada Agustus 2025 justru menunjukkan gambaran yang kontras: 88% investigasi Israel terhadap tuduhan penyiksaan di Gaza dihentikan atau ditutup tanpa hasil yang jelas, dengan hanya satu kasus yang berakhir dengan hukuman pidana.

Analisis: Dehumanisasi sebagai Strategi dan Tanggapan Otoritas

Fenomena penyiksaan di penjara, menurut para pengamat hak asasi manusia, seringkali mengikuti pola yang teridentifikasi. Ini mengindikasikan bahwa insiden-insiden tersebut mungkin bukan anomali yang terpisah, melainkan bagian dari strategi yang lebih besar.

Pola Penyangkalan dan Toleransi Pelanggaran HAM

Jane Kinninmont, CEO United Nations Association UK, mengidentifikasi pola sinis dalam kasus penyiksaan di penjara. "Otoritas seringkali akan menyangkalnya terlebih dahulu, lalu mengklaim bahwa itu hanya ulah beberapa pejabat kecil yang menyimpang," ungkapnya. Padahal, ia menilai, praktik semacam ini "sering kali ditoleransi atau bahkan didorong dari tingkat atas, dan digunakan untuk menakut-nakuti serta memaksa populasi yang dianggap musuh." Kinninmont menambahkan bahwa organisasi HAM lokal seperti B'Tselem dan Breaking The Silence, meskipun terus-menerus mendapat tekanan dari pemerintah Israel, tetap berani berjuang untuk mengubah situasi ini. Menurutnya, dehumanisasi warga Palestina sengaja digunakan sebagai strategi untuk membenarkan penindasan dan menghancurkan fondasi kehidupan mereka.

Kebijakan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir

Peran kepemimpinan dari level teratas seharusnya menjadi kunci dalam menangani pelanggaran semacam ini. Namun, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, seorang politisi sayap kanan yang membawahi IPS, justru secara terbuka menyatakan pandangannya yang mengkhawatirkan. Pada Juli 2024, melalui platform X (dulu Twitter), ia menulis bahwa salah satu tujuannya adalah "memperburuk kondisi teroris di penjara dan mengurangi hak mereka seminimal mungkin sesuai hukum." Pernyataan ini jelas mengindikasikan arah kebijakan yang alih-alih memperbaiki, justru berpotensi memperparah kondisi para tahanan.

Ancaman Hukum dan Peringatan Organisasi Internasional

Perdebatan sengit mengenai kondisi tahanan Palestina semakin memanas, terutama dengan munculnya usulan undang-undang kontroversial dan peringatan keras dari berbagai organisasi internasional.

RUU Kontroversial Mengenai Hukuman Mati

Pada Senin, 19 Januari, sejumlah organisasi HAM menyuarakan peringatan keras terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) kontroversial yang tengah dibahas parlemen Israel. RUU yang diberi nama "Penal Law (Amendment – Death Penalty for Terrorists), 2025" ini, jika disahkan, akan menghapus kebijakan penghapusan hukuman mati secara de facto di Israel. Di tengah meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia sejak 7 Oktober 2023, langkah ini dianggap sebagai ancaman serius dan diskriminatif, khususnya terhadap warga Palestina. Milena Ansari, Peneliti Asisten Israel dan Palestina di Human Rights Watch, mengungkapkan bahwa "Itamar Ben-Gvir mencoba mendorong RUU hukuman mati pada awal 2023, dan kini mendapat perhatian."

Peringatan dari Human Rights Watch dan PBB

Jauh sebelum ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Human Rights Watch (HRW) telah berulang kali mengeluarkan peringatan tentang praktik penyiksaan dan tingginya angka kematian di kalangan tahanan Palestina. Laporan terbaru B'Tselem semakin memperkuat kekhawatiran ini, dengan mencatat setidaknya 84 tahanan Palestina, termasuk seorang anak di bawah umur, meninggal dunia di penjara dan pusat penahanan militer Israel sejak 7 Oktober 2023. Beberapa organisasi HAM bahkan memperkirakan angka kematian ini bisa mencapai sekitar 100 orang. Milena Ansari dari HRW menegaskan, "Kesaksian B'Tselem mengerikan, tetapi konsisten dengan penelitian HRW." Ia menambahkan bahwa pola penyiksaan, perlakuan kejam dan merendahkan, kekerasan seksual, serta penyalahgunaan medis, khususnya terhadap tenaga kesehatan Palestina yang ditahan dari Gaza, telah terdokumentasi. Ini mengindikasikan bahwa praktik tersebut bukan kasus terpisah, melainkan bagian dari pola yang lebih luas, terutama sejak 7 Oktober 2023.

Hambatan Pemantauan Independen

Ansari juga menyuarakan kekhawatiran bahwa apa yang terungkap saat ini kemungkinan hanyalah puncak gunung es. Hal ini lantaran otoritas Israel secara sistematis memblokir pemantauan independen, termasuk akses Komite Internasional Palang Merah (ICRC) ke tahanan konflik. Tanpa pengawasan independen, semakin sulit untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan akurat mengenai kondisi tahanan, apalagi memastikan pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran yang terjadi.