Netanyahu Blak-blakan, Turki dan Qatar Takkan Bergabung dengan Pasukan Internasional Gaza

Netanyahu Tegaskan: Turki dan Qatar Takkan Terlibat dalam Pasukan Internasional Gaza

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan tegas menolak keterlibatan Turki dan Qatar dalam pasukan internasional yang direncanakan akan ditempatkan di Jalur Gaza pasca-konflik. Penolakan terang-terangan ini bukan hanya tertuju pada pasukan stabilisasi, melainkan juga merupakan bagian dari keberatan Israel terhadap susunan panel penasihat Gaza yang diusung Amerika Serikat. Sikap ini menyoroti perbedaan pandangan yang cukup tajam dalam upaya membentuk masa depan Gaza, sekaligus memperumit inisiatif perdamaian yang digagas Washington di tengah dinamika diplomasi regional.

Netanyahu Tegaskan Penolakan terhadap Turki dan Qatar dalam Pasukan Gaza

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dalam pidatonya di hadapan parlemen Israel pada Senin (19/1) waktu setempat, secara eksplisit menyatakan bahwa Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Jalur Gaza tidak akan melibatkan tentara dari Turki maupun Qatar. Penegasan ini muncul sebagai respons langsung terhadap inisiatif perdamaian pasca-perang yang diajukan Amerika Serikat, yang salah satu komponen utamanya adalah pembentukan ISF guna menjaga keamanan di wilayah kantong Palestina tersebut.

"Di Jalur Gaza, kita berada di ambang fase kedua dari rencana Trump. Fase kedua berarti satu hal sederhana: Hamas akan dilucuti senjatanya dan Gaza akan didemiliterisasi," terang Netanyahu. Ia kemudian melanjutkan dengan tegas, "Tidak akan ada tentara Turki atau Qatar di Jalur Gaza," merujuk pada ISF yang diuraikan dalam rencana Trump. Sikap Tel Aviv ini menegaskan prioritas Israel untuk mencapai demiliterisasi penuh Gaza, sebuah tujuan yang mereka yakini tidak akan tercapai jika melibatkan negara-negara yang dianggap bermasalah oleh Israel.

Latar Belakang: Rencana Perdamaian 20 Poin AS untuk Gaza

Pernyataan keras Netanyahu tersebut tidak terlepas dari rencana perdamaian komprehensif berjumlah 20 poin yang sebelumnya diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Gedung Putih telah mengumumkan inisiatif ini pada pekan lalu, tepatnya Jumat (16/1), dengan tujuan utama untuk menghentikan konflik di Gaza dan meletakkan dasar bagi kerangka tata kelola yang baru di wilayah tersebut. Rencana ambisius ini dirancang untuk mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari pemerintahan sipil hingga isu keamanan pasca-konflik.

# Komponen Utama Inisiatif Gedung Putih

Inisiatif Gedung Putih ini terdiri dari beberapa komponen kunci yang saling berkaitan. Pertama, akan dibentuk "Dewan Perdamaian" yang rencananya akan dipimpin langsung oleh Presiden Trump, berfungsi sebagai badan pengawas dan pendorong utama proses perdamaian. Kedua, direncanakan pembentukan komite teknokrat Palestina, yang akan mengemban tugas mengelola Jalur Gaza pasca-perang, dengan fokus pada aspek sipil dan administrasi.

Ketiga, sebuah "Dewan Eksekutif Gaza" akan dibentuk untuk berperan sebagai penasihat bagi komite teknokrat tersebut. Diketahui, dewan ini sebelumnya menyertakan nama Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan diplomat veteran Qatar Ali Al-Thawadi, di samping sejumlah tokoh regional dan internasional lainnya. Terakhir, dan menjadi pusat polemik saat ini, adalah pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), sebuah gabungan militer dari berbagai negara yang akan bertugas menjaga keamanan di Gaza setelah konflik bersenjata berakhir.

Peran Krusial Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF)

Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) merupakan pilar utama dalam rencana Amerika Serikat untuk menjamin keamanan di Jalur Gaza pasca-perang. Mandat utamanya adalah menjaga stabilitas dan melatih pasukan kepolisian baru yang akan menggantikan struktur keamanan yang saat ini dikendalikan Hamas. Peran sepenting ini tentu membutuhkan kontingen militer yang kuat dan dapat diterima oleh seluruh pihak terkait.

Presiden Trump, saat mengumumkan inisiatif ini pada Jumat (16/1) lalu, telah menunjuk Mayor Jenderal AS Jasper Jeffers sebagai Komandan ISF untuk Gaza. Jeffers dikenal memiliki rekam jejak yang solid, termasuk perannya dalam memimpin gencatan senjata Lebanon-Israel setahun sebelumnya, yang menunjukkan pengalamannya dalam misi stabilisasi di zona konflik. Kendati demikian, hingga kini identitas negara-negara yang akan membentuk kontingen ISF masih belum final, membuka ruang bagi Israel untuk menyuarakan keberatannya terhadap potensi keterlibatan negara-negara tertentu.

Israel Keberatan pada Komposisi Dewan Penasihat Gaza

Keberatan Israel terhadap rencana perdamaian AS ternyata tidak hanya berpusat pada komposisi Pasukan Stabilisasi Internasional, tetapi juga mencakup susunan "Dewan Eksekutif Gaza" yang diusulkan. Perdana Menteri Netanyahu menggarisbawahi, "Kita memiliki perbedaan pendapat tertentu dengan teman-teman kita di Amerika Serikat mengenai komposisi dewan penasihat yang akan mendampingi proses di Gaza." Pernyataan ini sekaligus menggemakan keberatan Tel Aviv yang telah disuarakan pada akhir pekan sebelumnya.

Meskipun otoritas Israel belum menjelaskan secara detail alasan spesifik keberatan mereka terhadap Turki dan Qatar, fakta menunjukkan bahwa hubungan Israel dan Turki telah memburuk drastis sejak pecahnya perang Gaza pada Oktober 2023. Turki, di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, dikenal sebagai salah satu pengecam paling vokal terhadap operasi militer Israel di Gaza. Sementara itu, Qatar, meski memainkan peran penting sebagai mediator dalam berbagai konflik di Timur Tengah, juga memiliki kedekatan dengan Hamas yang sering kali menjadi sorotan dan keberatan bagi Israel. Perbedaan pandangan ini menggambarkan jurang pemisah yang cukup dalam di antara sekutu utama AS di kawasan tersebut dalam merumuskan masa depan Gaza yang stabil dan aman bagi semua.

Penolakan tegas dari Perdana Menteri Netanyahu ini secara otomatis menempatkan proses pembentukan pasukan internasional dan dewan penasihat untuk Gaza di persimpangan jalan diplomatik yang tidak mudah. Kini, Amerika Serikat dihadapkan pada tantangan untuk menavigasi keberatan Israel sambil berupaya keras menjaga momentum rencana perdamaiannya, demi tercapainya stabilitas jangka panjang di Jalur Gaza.