Desakan Reuni 212, Aceh-Sumatera Butuh Perhatian Lebih?

Reuni 212, yang berlangsung di Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa (2 Desember 2025), menyuarakan aspirasi mendesak: penetapan status bencana nasional bagi wilayah Aceh dan Sumatera. Gelaran ini menjadi wadah bagi Reuni 212 untuk meminta perhatian lebih dari pemerintah.

Reuni 212 Dorong Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera

Ahmad Sobri Lubis, Ketua Steering Committee (SC) Reuni 212, menyampaikan langsung tuntutan ini di tengah keramaian acara. Ia menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional akan mempermudah upaya kolaborasi dalam meringankan beban dan mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. "Dengan status ini, kita semua bisa bahu-membahu," ujarnya kepada media.

Tak hanya itu, Sobri Lubis juga menyatakan kesiapan elemen Reuni 212 untuk terjun langsung membantu para korban. Mereka siap mengerahkan relawan untuk bersinergi dengan pemerintah dalam upaya penanggulangan dan pemulihan. "Apapun yang bisa kita lakukan, relawan kami siap diterjunkan," tegasnya.

Relawan Reuni 212 Klaim Lebih Dulu Capai Lokasi Terpencil

Humas Reuni 212, Husein, menambahkan bahwa sejumlah relawan dari kelompoknya bahkan telah bergerak ke lokasi bencana, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Ia mengklaim bahwa kehadiran relawan mereka mendahului respons dari pemerintah. "Relawan kita dari FPI sudah masuk lebih dulu ke pelosok-pelosok yang tidak bisa ditembus aparat," klaim Husein. Selain aksi relawan, Reuni 212 juga menggalang dana untuk membantu korban bencana di Aceh dan Sumatera, serta memberikan sumbangan kepada korban konflik di Palestina dan Sudan.

Mengapa Status Bencana Nasional Dianggap Penting?

Desakan penetapan status bencana nasional didasari keyakinan bahwa koordinasi penanganan bencana akan lebih terstruktur dan terpusat. Hal ini diharapkan dapat mempercepat dan mengefisienkan penyaluran bantuan. Status ini juga membuka pintu bagi bantuan internasional dan mobilisasi sumber daya nasional secara optimal.

Banjir dan tanah longsor di Aceh dan Sumatera telah menyebabkan dampak yang signifikan, memaksa puluhan ribu warga mengungsi, kehilangan tempat tinggal, serta merusak infrastruktur publik. BNPB mencatat lebih dari 10.000 rumah terendam banjir di Aceh, sementara tanah longsor di Sumatera Utara telah menelan korban jiwa dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

Pengamat kebijakan publik, Dr. Irma Suryani, berpendapat bahwa status bencana nasional akan memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah luar biasa. Selain itu, status ini juga akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana bantuan bencana.

Respons Pemerintah: Perlakuan Setara, Status Menyusul

Menanggapi desakan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah pusat telah memberikan perhatian dan perlakuan yang setara dengan status bencana nasional terhadap penanganan bencana di Sumatera bagian utara. Meskipun belum menetapkan status bencana nasional secara formal, pemerintah memastikan penanganan bencana dilakukan secara optimal dan terkoordinasi.

"Untuk penetapan bencana nasional sementara belum, tetapi perlakuannya sudah nasional," tegas Mendagri Tito Karnavian kepada wartawan di kantor Kemendagri, Jakarta, pada Senin (1 Desember 2025). Tito menjelaskan bahwa tindakan nyata di lapangan jauh lebih penting daripada sekadar status formal.

Kritik dan Harapan ke Depan

Meski demikian, sejumlah pihak mengkritik lambannya respons pemerintah dalam menetapkan status bencana nasional. Mereka berpendapat bahwa tanpa status yang jelas, koordinasi antar lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah menjadi kurang efektif. Kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme bantuan bencana juga menjadi kendala dalam penyaluran bantuan kepada korban.

Ke depan, pemerintah diharapkan meningkatkan koordinasi, memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan transparan, serta meningkatkan sosialisasi mengenai mekanisme bantuan bencana. Masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam upaya penanggulangan bencana.