Puan Suarakan Perdamaian Dunia, Palestina dan Sudan Jadi Sorotan!

Seoul, Korea Selatan - Ketua DPR RI, Puan Maharani, lantang menyuarakan pentingnya perdamaian dunia, menyoroti krisis kemanusiaan yang mendalam di Palestina dan Sudan. Seruan ini bergema dalam forum MIKTA Speakers' Consultation ke-11 yang berlangsung di Seoul, Korea Selatan.

Forum ini menjadi wadah penting bagi para pemimpin parlemen dari negara-negara MIKTA untuk berdiskusi dan mencari solusi atas berbagai isu global yang mendesak.

MIKTA Speakers' Consultation ke-11: Mencari Solusi Bersama

Forum Konsultasi Ketua Parlemen MIKTA ke-11 ini menjadi ajang krusial bagi para pemimpin parlemen untuk bertukar pikiran dan mencari jalan keluar dari tantangan global yang kompleks. Ketua Majelis Nasional Republik Korea, Woo Won-shik, memimpin pertemuan di Seoul tersebut, mengingat Korea Selatan memegang keketuaan parlemen MIKTA tahun ini. MIKTA sendiri adalah kelompok yang terdiri dari negara-negara kekuatan menengah: Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia.

Perdamaian Dunia dan Kondisi Kemanusiaan: Sorotan Utama

Dalam forum tersebut, Puan Maharani mengangkat sejumlah isu global mendesak, terutama yang berkaitan dengan perdamaian dan kemanusiaan. Di tengah persaingan antar negara adidaya yang semakin ketat, Puan menekankan perlunya ruang dialog dan pengendalian diri dari penggunaan kekuatan.

Jeritan Kemanusiaan di Palestina, Ukraina, Sudan, dan Yaman

"Kita menyaksikan dampak kemanusiaan yang sangat besar di berbagai belahan dunia, termasuk Palestina, Ukraina, Sudan, dan Yaman," ujar Puan. Situasi ini, menurutnya, menuntut tindakan nyata dan solusi yang segera. Kondisi di wilayah-wilayah tersebut menjadi perhatian utama karena dampak kemanusiaan yang mengerikan akibat konflik yang tak berkesudahan.

Semenanjung Korea: Ancaman Eskalasi

Selain konflik di berbagai belahan dunia, Puan juga menyoroti situasi di Semenanjung Korea, di mana tantangannya terletak pada risiko eskalasi konflik. "Kita harus memperkuat manajemen krisis dan membangun kepercayaan," tegasnya. Dialog yang kredibel, lanjutnya, harus menjadi prioritas utama untuk menghindari eskalasi konflik yang lebih besar.

Peran Sentral Parlemen dalam Mewujudkan Perdamaian

Puan Maharani menegaskan bahwa parlemen memiliki peran sentral dalam membangun perdamaian. "Parlemen bukanlah sekadar pengamat, tetapi aktor utama dalam mewujudkan perdamaian yang langgeng," katanya. Ia menjelaskan bahwa parlemen memiliki kekuatan untuk mengubah komitmen menjadi undang-undang, anggaran, dan pengawasan yang efektif.

Inklusivitas: Kunci Pembangunan Perdamaian yang Berkelanjutan

Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya inklusivitas dalam proses pembangunan perdamaian. Komunitas lokal, perempuan, dan pemuda harus dilibatkan sejak awal dalam merancang, melaksanakan, dan meninjau program-program pembangunan perdamaian. "Inklusivitas akan memperkuat legitimasi dan mengurangi risiko krisis yang berulang," imbuhnya.

Investasi Jangka Panjang dalam Ketahanan

Puan juga menyoroti pentingnya pendanaan jangka panjang dan inklusif sebagai investasi dalam ketahanan. Penganggaran jangka panjang akan memungkinkan lembaga-lembaga untuk lebih siap menghadapi guncangan dan tantangan.

Peran PBB dan Hukum Internasional: Pilar Perdamaian

Menurut Puan, upaya pembangunan perdamaian harus berlandaskan pada sistem multilateral dan penghormatan terhadap hukum internasional. PBB tetap menjadi pusat arsitektur pembangunan perdamaian global, dan parlemen harus memperkuat perannya melalui undang-undang dan kontribusi berkelanjutan. "Ini adalah langkah strategis untuk masa depan," tegas Puan, menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia.

Bantuan Kemanusiaan: Netralitas dan Imparsialitas adalah Kunci

Dalam kesempatan itu, Puan Maharani juga menekankan pentingnya bantuan kemanusiaan yang netral dan imparsial, bebas dari agenda politik, ekonomi, atau militer. "Bantuan harus dipandu oleh penilaian independen dan berbasis kebutuhan serta disetujui oleh negara yang terdampak, dengan menghormati kedaulatan dan integritas teritorial," jelasnya.

Aksi Bersama Parlemen MIKTA: Mewujudkan Perdamaian

Di akhir pidatonya, Puan Maharani mengajak parlemen MIKTA untuk bertindak bersama dalam mewujudkan perdamaian dunia. "Kita harus mengadvokasi akses tanpa hambatan dan pengiriman bantuan yang tidak selektif, sambil menolak persenjataan bantuan," serunya.

Ia menyerukan agar parlemen mengubah komitmen menjadi tindakan nyata melalui pengawasan yang lebih kuat, akuntabilitas yang jelas, dan pendanaan yang dapat diprediksi. "Sebagai lembaga legislatif, kita harus memastikan bahwa diplomasi kita diterjemahkan menjadi perlindungan dan pemulihan di lapangan," pungkasnya. Dengan kerja sama yang solid, parlemen MIKTA diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi terciptanya perdamaian dan stabilitas global.

Berdasarkan data terbaru dari PBB, konflik dan kekerasan telah menyebabkan lebih dari 84 juta orang mengungsi secara paksa di seluruh dunia. Kondisi ini menyoroti urgensi upaya perdamaian dan kemanusiaan yang lebih efektif. Forum-forum seperti MIKTA Speakers' Consultation diharapkan terus menjadi wadah penting untuk membahas solusi dan mendorong tindakan nyata dalam mengatasi tantangan global.