Palestina Butuh Dana Uni Eropa? Ada 'PR' Reformasi yang Harus Dikerjakan Dulu!

Pasca konflik di Gaza, Palestina menghadapi tantangan berat. Selain pembangunan kembali infrastruktur yang luluh lantak, transisi pemerintahan menjadi isu krusial. Uni Eropa (UE), sebagai salah satu donatur utama, kini menerapkan sejumlah syarat reformasi struktural sebelum melanjutkan kucuran dana bantuan. Konferensi donor yang berlangsung di Brussel menjadi ajang negosiasi intens antara UE dan Otoritas Palestina (PA).

Kucuran Dana Uni Eropa untuk Palestina Bersyarat

Selama ini, Uni Eropa dikenal sebagai penyokong dana utama bagi Palestina, khususnya Otoritas Palestina. Bantuan sebesar €1,6 miliar (sekitar Rp30,9 triliun) telah disiapkan untuk periode 2025-2027. Akan tetapi, kali ini berbeda. Mayoritas dana tersebut akan terikat pada implementasi reformasi struktural yang menyeluruh. Tanpa kemajuan signifikan dalam reformasi, dana bantuan tidak akan dicairkan.

Tuntutan Reformasi dari Uni Eropa

UE mengajukan serangkaian tuntutan reformasi kepada Otoritas Palestina yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari pendidikan hingga kebijakan tunjangan.

Fokus pada Reformasi Pendidikan

Sektor pendidikan menjadi perhatian utama UE. Perubahan dalam kurikulum pendidikan Palestina menjadi sorotan. Kekhawatiran muncul bahwa materi pembelajaran saat ini justru memicu sentimen kebencian dan memperburuk konflik. Diharapkan, reformasi kurikulum dapat menanamkan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan saling menghormati.

Pengetatan Tunjangan Keluarga Tahanan

Isu tunjangan bagi keluarga warga Palestina yang ditahan oleh militer Israel juga tak luput dari perhatian. Program ini, yang kerap disebut "pay for slay", menuai kritik karena dianggap memberi insentif bagi tindakan kekerasan. UE mendesak PA untuk mereformasi program ini, memastikan bahwa bantuan diberikan berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan status penahanan anggota keluarga.

Rencana Pelatihan Polisi Palestina oleh Uni Eropa

Selain bantuan finansial, UE berencana memberikan dukungan di bidang keamanan. Salah satu inisiatif yang dipertimbangkan adalah pelatihan bagi polisi Palestina. Melalui program EU Mission for the Support of Palestinian Police and Rule of Law (EUPOL COPPS), UE telah membantu PA membangun kepolisian yang lebih efektif dan akuntabel sejak tahun 2006. Saat ini, UE mempertimbangkan untuk memperluas program tersebut dan melatih hingga 3.000 polisi Palestina yang berpotensi ditempatkan di Gaza.

Seorang diplomat UE yang tak ingin disebutkan namanya menyatakan, "Pelatihan ini krusial untuk menjamin keamanan dan stabilitas di Gaza. Polisi yang terlatih dengan baik akan mampu menjaga ketertiban dan menegakkan hukum."

Hambatan Pendanaan Akibat Kontrol Hamas di Gaza

Niat baik UE untuk membantu pembangunan kembali Gaza terbentur hambatan signifikan, yakni kontrol Hamas di sebagian besar wilayah Gaza. Kehadiran Hamas membuat para donor khawatir dana tersebut akan disalahgunakan, sehingga enggan membiayai rekonstruksi.

Perdana Menteri PA, Mohammad Mustafa, mengakui bahwa pendanaan awal dari UE kemungkinan akan difokuskan pada wilayah yang saat ini dikendalikan oleh Israel. Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran dana yang efektif dan akuntabel.

Reformasi Jadi Sorotan Utama Konferensi Donor

Reformasi menjadi agenda utama dalam konferensi donor di Brussel. Para peserta menekankan pentingnya reformasi dalam membangun kepercayaan dan memastikan bantuan yang diberikan berdampak positif bagi rakyat Palestina.

Seorang perwakilan dari negara donor menegaskan, "Reformasi adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Palestina. Tanpa reformasi, sulit untuk mencapai perdamaian dan stabilitas."

Pemilu Gaza dalam Setahun?

Presiden PA, Mahmoud Abbas, telah menyampaikan kepada UE bahwa pemilu akan diselenggarakan dalam waktu satu tahun setelah perang di Gaza berakhir. Namun, penyelenggaraan pemilu bukan termasuk dalam syarat reformasi yang ditetapkan UE untuk mencairkan dana bantuan. Beberapa pihak berpendapat bahwa UE seharusnya menggunakan pengaruhnya untuk mendorong PA menyelenggarakan pemilu yang demokratis.

Upaya Internasional Menstabilkan Gaza

Selain UE, ada upaya internasional lainnya untuk menstabilkan Gaza. Amerika Serikat, misalnya, telah menempatkan perwakilan diplomatik senior di Civil-Military Coordination Center (CMCC) di Kiryat Gat, Israel selatan. Pusat koordinasi ini dibentuk untuk merencanakan fase selanjutnya dari rencana perdamaian. Perwakilan dari berbagai negara, termasuk Jerman, juga hadir dalam diskusi mengenai masa depan Gaza.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan yang dihadapi dalam menstabilkan Gaza sangat kompleks. Dibutuhkan komitmen kuat dari semua pihak untuk mencapai perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan. Reformasi internal pada Otoritas Palestina dianggap sebagai langkah krusial dan tak terhindarkan demi keberhasilan upaya internasional serta kesejahteraan jangka panjang rakyat Palestina.