Israel Diam-Diam "Terbangkan" Warga Gaza? Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Sebuah penerbangan dari Israel ke Afrika Selatan memicu kecurigaan. Akhir pekan lalu, 153 warga Palestina dari Gaza tiba di Afrika Selatan menggunakan pesawat carteran. Penerbangan itu lepas landas dari Bandara Ramon, Israel. Yang membuat ganjil, rombongan tersebut mendarat dengan dokumen perjalanan yang tidak lengkap.

Otoritas Afrika Selatan pun mempertanyakan bagaimana penerbangan ini bisa terjadi. Pasalnya, pengawasan perbatasan sangat ketat, termasuk saat melintasi wilayah Palestina sebelum mencapai bandara Israel.

Siapa Dalang di Balik Penerbangan Ini?

Terungkap bahwa perjalanan kontroversial ini difasilitasi oleh sebuah organisasi bernama Al-Majd Europe. Dalam situs webnya, Al-Majd Europe mengklaim bergerak di bidang "evakuasi kemanusiaan". Namun, sejak pertengahan tahun lalu, sejumlah aktivis mencurigai adanya kejanggalan dalam operasi penerbangan yang dikelola Al-Majd Europe.

Misteri Al-Majd Europe

Al-Majd Europe mengklaim didirikan di Jerman pada tahun 2010 dan kini berkantor pusat di Yerusalem. Namun, penelusuran di registrasi pemerintah Jerman maupun Israel tidak membuahkan hasil. Keberadaan organisasi ini seolah misterius.

Foto-foto yang digunakan di situs webnya pun diduga diambil dari krisis di wilayah lain dan diklaim sebagai milik Al-Majd Europe. Selain itu, informasi lokasi server situs web tersebut disembunyikan. Tombol "donasi" di situs itu juga tidak berfungsi. Investigasi lebih lanjut menemukan bahwa rekening Bitcoin yang dicantumkan Al-Majd Europe hanya menerima dana setara dengan US$106. Jumlah ini jauh dari klaim bahwa aktivitas mereka sepenuhnya didanai oleh donasi.

Investigasi Haaretz Menguak Fakta Baru

Harian Israel, Haaretz, melakukan investigasi dan menemukan anomali lain. Al-Majd Europe ternyata memiliki keterkaitan dengan Tomer Jamar Lind, seorang pria berkewarganegaraan ganda Israel-Estonia yang berdomisili di London. Dua perusahaan penyewaan pesawat yang digunakan dalam penerbangan tersebut, Fly Yo dari Rumania dan Kibris Turkish Airlines dari Siprus, juga diketahui dimiliki oleh pengusaha asal Israel.

Kecurigaan Meningkat: Upaya Pemindahan Warga Gaza?

Serangkaian fakta ini memicu kecurigaan di kalangan aktivis, politisi, dan media di Afrika Selatan. Mereka menduga Al-Majd Europe berperan dalam rencana tersembunyi untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza.

"Laporan mengenai warga yang diterbangkan ke tujuan yang tidak jelas oleh Al-Majd sangat mengkhawatirkan," kata Tania Hary, Direktur Eksekutif Gisha, sebuah organisasi Israel yang fokus pada kebebasan bergerak warga Palestina. "Entitas yang meragukan ini tampaknya memanfaatkan keputusasaan orang-orang dan mulai menggerakkan visi Israel mengenai transfer penduduk Palestina."

Keterlibatan Pemerintah Israel?

Pada Februari 2025, mantan Presiden AS Donald Trump pernah mengumumkan rencana "Gaza Riviera" yang mengusulkan relokasi warga Gaza ke negara ketiga. Pada bulan yang sama, Al-Majd Europe mulai beriklan di media sosial.

Lalu, pada Maret lalu, pemerintah Israel mengumumkan pembentukan "direktorat emigrasi sukarela" di bawah Kementerian Pertahanan. Kebijakan ini langsung memicu alarm dari kelompok-kelompok HAM di Israel. Hingga saat ini, para pegiat HAM mengaku belum memiliki informasi lengkap mengenai aktivitas direktorat tersebut. Hary menambahkan bahwa kebijakan "emigrasi sukarela" didukung oleh politisi senior Israel. Badan intelijen negara bahkan dilaporkan pernah mengirim pesan singkat kepada warga Gaza, mengundang mereka untuk menjajaki opsi keberangkatan ke luar negeri. Upaya permintaan klarifikasi kepada Kementerian Pertahanan Israel terkait keterkaitan dengan Al-Majd Europe belum membuahkan hasil.

Pengakuan dari Al-Majd Europe

Seorang pria bernama Omar, yang nomor kontaknya tertera di situs web Al-Majd Europe, berhasil dihubungi. Melalui pesan WhatsApp, Omar mengaku sebagai warga Palestina yang tinggal di Yerusalem, namun menolak menyebutkan nama lengkapnya karena alasan keamanan. Ia menepis tuduhan mengenai hubungan Al-Majd Europe dengan pemerintah Israel. Menurutnya, tuduhan tersebut berasal dari Hamas dan Otoritas Palestina, dua kelompok yang ia sebut tidak ingin warga Gaza pergi.

Omar mengakui bahwa untuk memfasilitasi perjalanan warga Gaza ke bandara di Israel, Al-Majd Europe harus berkoordinasi dengan COGAT, sebuah badan di bawah Kementerian Pertahanan Israel yang mengatur urusan resmi Israel di Gaza. "Saya membantu rakyat saya di Gaza, ini bukan emigrasi," ujar Omar. "Saya membantu mereka yang ingin hidup, bukan mati di Gaza." Namun, ia menolak menjawab pertanyaan-pertanyaan mendalam, seperti hubungannya dengan Lind, alasan menyewa pesawat milik pengusaha Israel, serta masalah situs web yang tidak berfungsi dan sumber keuangan Al-Majd Europe. Omar juga mengaku "tidak ingat" berapa banyak warga Gaza yang telah dibawa keluar oleh Al-Majd Europe. Hingga kini, masih belum jelas apakah Al-Majd Europe terkait dengan pemerintah Israel, merupakan inisiatif warga yang mendukung kebijakan resmi, atau sekadar upaya mencari keuntungan.

Operasi yang Mustahil Tanpa Restu

Satu hal yang pasti, operasi penerbangan ini tidak mungkin terjadi tanpa restu dari aparat keamanan Israel. Sejak tahun 1967, Israel memberlakukan pembatasan ketat terhadap pergerakan warga Palestina. Sebelum konflik terkini, warga Gaza hanya diizinkan keluar untuk bekerja, berobat, atau dalam "kasus kemanusiaan luar biasa".

Setelah blokade total diterapkan pascaserangan Hamas pada 7 Oktober 2023, keluar dari Gaza menjadi semakin sulit. Namun, sejak diumumkannya direktorat emigrasi, media Israel melaporkan bahwa prosesnya sedikit lebih longgar. Meski demikian, belum ada data resmi mengenai jumlah warga Gaza yang telah meninggalkan wilayah tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat 2.589 evakuasi medis tahun ini, dengan 5.000 pendamping. Pada awal tahun 2024, lebih dari 100 ribu warga Gaza diduga sempat menyeberang ke Mesir. Namun, sejak Mei, jumlahnya menurun drastis.

Emigrasi: Isu yang Sangat Sensitif

Kepergian warga Gaza adalah isu politik yang sangat sensitif. "Setiap orang berhak hidup aman dan bermartabat di negaranya, berhak meninggalkan negara untuk alasan apa pun, dan berhak kembali," kata Omar Shakir, Direktur Israel–Palestina di Human Rights Watch. "Masalahnya, pemerintah Israel punya rekam jejak panjang mencegah pengungsi Palestina kembali ke rumah."

Survei yang dilakukan oleh Palestinian Center for Policy and Survey Research pada bulan Mei menunjukkan bahwa sekitar separuh warga Palestina di wilayah pendudukan ingin mengajukan emigrasi. Kolom komentar di platform TikTok Al-Majd Europe dipenuhi dengan seruan putus asa. "Dalam kondisi Gaza yang hancur seperti hari ini, segala bentuk 'dorongan' tidak bisa disebut pilihan bebas," kata Hary. "Lebih-lebih karena Israel tak menjamin orang yang pergi akan boleh kembali. Kondisi tak layak huni yang dipadukan dengan promosi 'keberangkatan sukarela' menandai pola transfer paksa yang dikemas sebagai pilihan."

Transfer paksa termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum internasional. "Tak ada unsur sukarela dalam kepergian warga Gaza saat ini," kata Shakir. "Kebijakan pemerintah Israel memang bertujuan membuat Gaza tak layak dihuni, dan gencatan senjata tak mengubah itu." Masa depan warga Gaza masih menjadi teka-teki.