Palestina Mendesak, Kapan Hamas Letakkan Senjata?

Di tengah upaya mencari solusi damai untuk Jalur Gaza, Palestina kembali menyampaikan tuntutan penting terkait masa depan wilayah tersebut. PM Mohammad Mustafa menegaskan, kejelasan sikap dari Hamas menjadi kunci, terutama soal pelucutan senjata sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang diharapkan.

Palestina Menuntut Kejelasan Sikap Hamas Soal Pelucutan Senjata

Pemerintah Palestina menekankan, stabilitas dan pemulihan Gaza hanya akan terwujud jika ada satu otoritas yang memegang kendali penuh atas keamanan dan pemerintahan. Tuntutan ini muncul seiring dengan berbagai spekulasi mengenai peran Hamas di masa depan Gaza.

Syarat Mutlak Gencatan Senjata: Pelucutan Senjata

PM Mustafa dengan tegas menyatakan bahwa pelucutan senjata bagi semua kelompok bersenjata di Gaza, termasuk Hamas, adalah prasyarat utama untuk perdamaian berkelanjutan. "Negara mana pun yang berdaulat tidak akan menerima adanya banyak kelompok bersenjata, hukum yang berbeda-beda, dan pemerintahan yang terpecah," tegasnya dalam pernyataan resmi, Selasa (28/10/2025). Pernyataan ini menyiratkan, keberadaan milisi di luar kendali pemerintah berpotensi menjadi sumber instabilitas dan konflik di masa mendatang.

Pemerintah Palestina berpendapat, monopoli negara atas kekuatan, hukum, dan ketertiban adalah satu-satunya cara agar Gaza dapat membangun kembali ekonominya, menarik investasi, dan memberikan pelayanan publik yang efektif. Pelucutan senjata Hamas, menurut mereka, adalah langkah krusial pertama untuk mewujudkan visi tersebut.

Otoritas Palestina Siap Kelola Gaza Secara Penuh

Palestina juga menegaskan komitmennya untuk mengambil alih tanggung jawab penuh atas pengelolaan Jalur Gaza pascakonflik. Mereka menyatakan, Gaza harus sepenuhnya dikelola oleh Otoritas Palestina (PA), menolak segala bentuk peran parsial atau kendali dari pihak lain, termasuk Israel.

Menolak Keterlibatan Parsial Israel

Posisi ini mencerminkan kekhawatiran bahwa keterlibatan Israel dalam pengelolaan Gaza dapat melanggengkan pendudukan dan menghambat kemerdekaan Palestina. Pemerintah Palestina menekankan, mereka adalah satu-satunya pihak yang memiliki legitimasi dan mandat untuk mewakili kepentingan rakyat Palestina dan mengelola Gaza sebagai bagian integral dari negara Palestina yang berdaulat.

"Gaza harus sepenuhnya dikelola oleh PA dan kami tidak menerima peran parsial," tegas Mustafa. Pernyataan ini mengirimkan pesan jelas kepada dunia internasional bahwa Palestina siap dan bersedia mengambil alih tanggung jawab, namun membutuhkan dukungan dan sumber daya yang memadai.

Dukungan Internasional dan Peran Otoritas Palestina

Pemerintah Palestina menyadari, mereka tidak dapat menghadapi tantangan pembangunan kembali Gaza sendirian. Kemitraan dengan negara-negara Arab dan komunitas internasional telah dibangun untuk mendapatkan dukungan politik, keuangan, dan teknis yang dibutuhkan.

Pelatihan Pasukan Keamanan di Mesir dan Yordania

PM Mustafa mengungkapkan, kesepakatan telah dicapai dengan negara-negara Arab untuk mendukung Otoritas Palestina dalam menjalankan tugasnya di Gaza, termasuk pelatihan pasukan keamanan Palestina di Mesir dan Yordania.

"Pasukan kami sedang dilatih di Mesir dan Yordania untuk menjalankan tugas-tugas mereka di Gaza," kata Mustafa, seraya menambahkan bahwa ada sekitar 18.000 personel keamanan di Gaza yang siap melanjutkan tugas mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pasukan keamanan Palestina dalam menghadapi tantangan keamanan yang kompleks di Gaza, termasuk ancaman terorisme, kejahatan terorganisir, dan perselisihan internal. Selain itu, dukungan dari negara-negara Arab juga mencakup bantuan keuangan untuk membiayai program-program pembangunan kembali dan pelayanan publik di Gaza.

Pasukan Internasional: Harus Ada Persetujuan Otoritas Palestina

Isu penempatan pasukan internasional di Jalur Gaza sebagai bagian dari rencana perdamaian menjadi perdebatan sengit. Pemerintah Palestina mengakui, kehadiran pasukan internasional dapat membantu mengamankan situasi dan mencegah eskalasi kekerasan, tetapi penempatan pasukan asing harus dengan persetujuan mereka dan dengan batasan yang jelas.

Persetujuan Otoritas Palestina dan Peran Suportif

Menurut Mustafa, Otoritas Palestina harus memiliki suara dalam setiap keputusan terkait penempatan pasukan internasional di Gaza. "Pasukan itu harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas Palestina," ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa misi pasukan internasional harus bersifat sementara dan terbatas pada peran suportif.

"Perannya harus bersifat suportif," ucapnya, seraya memperingatkan bahwa pasukan internasional tidak boleh dianggap sebagai "pengganti" bagi tanggung jawab Otoritas Palestina dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Gaza. Pemerintah Palestina berpendapat, kehadiran pasukan asing yang permanen atau memiliki peran dominan dapat merusak kedaulatan Palestina dan menghambat proses rekonsiliasi nasional.

Meski demikian, belum ada tanggapan pasti dari Hamas terkait tuntutan Palestina ini. Terlepas dari itu, Palestina terus berkomunikasi dengan berbagai pihak demi mewujudkan masa depan Gaza yang lebih stabil.

Dengan tuntutan yang jelas dan dukungan internasional yang kuat, pemerintah Palestina berharap dapat memainkan peran sentral dalam membangun kembali Gaza sebagai bagian integral dari negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada kerja sama semua pihak, termasuk Hamas, Israel, dan komunitas internasional.