Kenapa sih Atlet Israel Gak Boleh Ikut Tanding di Jakarta? Ini Alasannya!

Polemik seputar kehadiran atlet Israel di Jakarta kembali mencuat, seiring dengan rencana Indonesia menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Senam Artistik. Mengapa atlet Israel tidak diperbolehkan bertanding di Jakarta? Penolakan ini bukan tanpa alasan, melainkan didasari oleh dukungan konstitusi dan solidaritas kemanusiaan terhadap Palestina. Berikut ulasan lengkapnya.

Alasan Penolakan Atlet Israel dalam Kejuaraan Senam di Jakarta

Penolakan terhadap partisipasi atlet Israel dalam berbagai ajang olahraga di Indonesia, termasuk Kejuaraan Dunia Senam Artistik yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 19-25 Oktober 2025, bukanlah hal baru. Akar permasalahan ini terletak pada sikap politik Indonesia yang secara tegas menentang penjajahan dan tindakan kekerasan Israel terhadap Palestina. Penolakan ini merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina sekaligus wujud protes atas kebijakan pemerintah Israel yang dinilai melanggar hak asasi manusia. Selain itu, faktor keamanan dan potensi gangguan ketertiban juga menjadi pertimbangan penting.

Dukungan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), secara terbuka memberikan dukungan penuh terhadap keputusan pemerintah Indonesia untuk tidak menerbitkan visa bagi enam atlet Israel yang direncanakan untuk berlaga di Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta. HNW menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan amanat konstitusi dan mencerminkan konsistensi sikap Indonesia sejak era Presiden Soekarno. "Sikap ini sudah sejalan dan sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia, terutama bagian pembukaan bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan," tegasnya dalam keterangan pers pada Sabtu, 11 Oktober 2025. Ia menambahkan bahwa semangat dari amanat konstitusi tersebut telah diimplementasikan ke dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Luar Negeri yang masih berlaku hingga saat ini.

Konsistensi Sikap Indonesia Terhadap Penjajahan Palestina

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Sikap ini berakar pada prinsip anti-kolonialisme yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Penolakan terhadap kehadiran atlet Israel adalah kelanjutan dari sikap konsisten tersebut. Pemerintah Indonesia selalu menekankan pentingnya solusi damai bagi konflik Israel-Palestina yang didasarkan pada pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dukungan terhadap Palestina tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari berbagai elemen masyarakat sipil.

Dukungan dari Berbagai Elemen Masyarakat

Solidaritas terhadap Palestina dan penolakan terhadap kebijakan Israel yang dianggap melanggar hak asasi manusia tercermin dalam dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat di Indonesia.

Organisasi Masyarakat Islam (Ormas)

Organisasi masyarakat Islam (Ormas) seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU) secara tegas mendukung sikap pemerintah Indonesia yang menolak kehadiran atlet Israel. Ormas-ormas ini menyerukan agar Indonesia terus konsisten dalam membela hak-hak rakyat Palestina dan menentang segala bentuk penjajahan. "Penolakan ini adalah bentuk dukungan moral dan politik kepada saudara-saudara kita di Palestina yang terus berjuang untuk kemerdekaan," ujar perwakilan dari salah satu ormas Islam terkemuka.

Dukungan DPR

Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga datang dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi I yang membidangi luar negeri, Komisi X yang membidangi olahraga, dan Komisi III yang membidangi imigrasi, secara bulat mendukung langkah pemerintah untuk tidak memberikan visa kepada atlet Israel. Anggota Komisi I DPR RI menyatakan bahwa "Penolakan ini adalah pesan jelas kepada dunia bahwa Indonesia tidak akan berkompromi terhadap pelanggaran hak asasi manusia."

Penolakan dari Dunia Kampus dan Pemerintah Daerah

Tak hanya ormas dan DPR, penolakan juga digaungkan dari dunia kampus dan pemerintah daerah. Ketua Forum Rektor Universitas Muhammadiyah, Prof. Makmun Murod, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah. Di Jakarta, penolakan ini juga disuarakan oleh DPRD hingga Gubernur DKI Jakarta. "Kita harus berdiri teguh membela kemanusiaan dan menentang segala bentuk ketidakadilan," tegas seorang pejabat pemerintah daerah.

Penolakan sebagai Sanksi atas Kejahatan Israel di Palestina

Penolakan terhadap atlet Israel bukan hanya sekadar persoalan politik, tetapi juga merupakan bentuk sanksi atas dugaan kejahatan perang dan kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Aksi kekerasan dan pendudukan ilegal yang terus berlanjut di wilayah Palestina dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional. "Penolakan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan," tegas seorang aktivis pro-Palestina.

Sejalan dengan Sikap Indonesia Sebelumnya

Keputusan untuk tidak memberikan visa kepada atlet Israel sejalan dengan sikap Indonesia sebelumnya. Pada tahun 2023, Indonesia juga menolak kehadiran tim sepak bola Israel dalam ajang Piala Dunia U-20 yang sedianya akan diselenggarakan di Indonesia. Konsistensi sikap ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam membela hak-hak rakyat Palestina dan menentang segala bentuk penjajahan. "Ini bukan pertama kalinya Indonesia mengambil sikap tegas terhadap Israel. Kita harus terus konsisten dengan prinsip-prinsip kita," ujar seorang pengamat politik.

Harapan untuk Komunitas Internasional

Indonesia berharap agar sikap tegas yang diambilnya dapat menjadi contoh bagi komunitas internasional. Negara-negara lain diharapkan dapat mengambil langkah serupa untuk menekan Israel agar menghentikan segala bentuk pelanggaran hukum internasional dan menghormati hak-hak rakyat Palestina. "Jika Rusia dilarang mengikuti event olahraga internasional karena melanggar hukum internasional dengan menyerang Ukraina, maka Israel juga seharusnya diperlakukan sama," pungkas Hidayat Nur Wahid. Sikap tegas dan konsisten dari komunitas internasional diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi perdamaian dan keadilan di wilayah Palestina.