Dua Tahun Gaza Dihantui Mimpi Buruk, Benarkah Ada Genosida Sistematis?

Dua tahun berlalu sejak konflik di Gaza mencapai titik nadir, menyisakan duka mendalam dan memicu pertanyaan serius tentang kemungkinan terjadinya genosida sistematis. Komunitas internasional terus menyerukan tindakan nyata untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan ini.

Kecaman Keras dari DPR RI: "Ini Genosida Sistematis!"

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, dari Fraksi PKS, baru-baru ini melontarkan kecaman pedas atas agresi berkelanjutan terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Dalam pernyataannya pada Rabu, 8 Oktober 2025, ia mendesak komunitas internasional untuk tidak hanya mengeluarkan pernyataan, namun mengambil tindakan nyata untuk menghentikan apa yang ia sebut sebagai "genosida" dan mewujudkan kemerdekaan Palestina secepatnya.

"Dua tahun sudah dunia menyaksikan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar abad ini," ungkap Sukamta. Ia menambahkan, "Data resmi menunjukkan lebih dari 67.000 warga Palestina tewas, mayoritas adalah warga sipil, termasuk lebih dari 20.000 anak-anak. Tragisnya, sekitar 2.700 keluarga musnah seluruhnya. Ratusan tenaga medis dan jurnalis pun menjadi korban kebrutalan militer. Ini bukan lagi sekadar konflik, ini adalah genosida sistematis!"

Pelanggaran Hukum Internasional yang Mencolok

Sukamta juga menyoroti bahwa tindakan yang terjadi di Gaza jelas-jelas melanggar hukum internasional. Ia secara spesifik menyebut Konvensi Jenewa 1949, Statuta Roma tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan, serta Pasal 1 dan 55 Piagam PBB yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melarang penghancuran massal penduduk sipil.

"Kejahatan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut," tegasnya. Ia mendesak PBB, Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk bersatu menjatuhkan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dan menyeret pelaku kejahatan perang ke pengadilan internasional.

Masa Depan Palestina yang Terancam

Lebih jauh, Sukamta menekankan dampak jangka panjang dari konflik ini. Ia mengungkapkan bahwa lebih dari 90.000 anak di Gaza menderita malnutrisi akut, dan generasi muda Palestina kehilangan hak atas pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

"Kita menyaksikan penghancuran sistematis atas masa depan Palestina," ujarnya dengan nada prihatin. "Namun, sejarah telah membuktikan bahwa penindasan tidak akan pernah mampu memadamkan semangat kemerdekaan. Saya dan umat manusia di seluruh dunia yakin bahwa Palestina akan merdeka, cepat atau lambat."

Seruan untuk Diplomasi Indonesia yang Lebih Aktif

Menyikapi situasi yang semakin memprihatinkan, Sukamta mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah diplomatik yang lebih tegas. Ia mengingatkan akan amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 11 dan Pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi, sebagai landasan untuk tindakan yang lebih kuat.

"Indonesia harus memimpin upaya internasional untuk menghentikan total agresi, mengirimkan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, serta mengakui sepenuhnya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota," tegasnya.

Gaza: Ujian Bagi Kemanusiaan

Tragedi kemanusiaan di Gaza menjadi ujian bagi nurani dunia. "Dua tahun genosida ini adalah ujian bagi nurani dunia," kata Sukamta. "Siapa pun yang memilih diam, berarti turut membiarkan kejahatan itu terus terjadi. Saatnya bersatu demi kemerdekaan Palestina!"

Situasi di Gaza masih sangat memprihatinkan. Data PBB menunjukkan sekitar 80% penduduk Gaza bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Masalah sanitasi dan akses air bersih terus menghantui, memicu masalah kesehatan yang serius. Upaya untuk meredakan krisis kemanusiaan dan mencapai solusi politik yang berkelanjutan terus diupayakan.