Netanyahu Mau Kuasai Gaza? Hamas Murka, Sebut Kejahatan Perang!

Hamas mengecam keras rencana Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk menguasai Jalur Gaza. Kelompok perlawanan Palestina itu menyebut rencana tersebut sebagai "kejahatan perang" yang baru. Kecaman ini dilontarkan setelah kabinet keamanan Israel menyetujui rancangan tersebut.

Reaksi Keras Hamas Atas Rencana Netanyahu

Hamas: Rencana Pendudukan Gaza Adalah Kejahatan Perang

Dalam pernyataan resminya, Hamas mengecam persetujuan kabinet Israel atas rencana pendudukan Gaza sebagai tindakan brutal dan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Mereka memandang rencana ini sebagai kelanjutan agresi Israel terhadap warga Palestina.

"Persetujuan kabinet Zionis terhadap rencana pendudukan Kota Gaza dan evakuasi penduduknya merupakan kejahatan perang baru yang ingin dilakukan tentara pendudukan terhadap kota tersebut," demikian bunyi pernyataan Hamas yang dikutip berbagai sumber berita internasional, Jumat (8/8/2025).

Hamas menegaskan bahwa Jalur Gaza adalah tanah Palestina dan tidak akan pernah menyerah kepada pendudukan Israel. Mereka menyerukan masyarakat internasional untuk mengutuk rencana Netanyahu dan mengambil tindakan untuk melindungi rakyat Palestina.

Peringatan Hamas: Konsekuensi Berat dan Risiko Bagi Sandera

Selain menyebut rencana itu sebagai kejahatan perang, Hamas juga memperingatkan bahwa Israel akan menghadapi konsekuensi yang sangat mahal jika tetap melanjutkan rencananya. Mereka meyakini bahwa pendudukan Gaza tidak akan berjalan mulus dan justru akan memicu perlawanan sengit dari rakyat Palestina.

"Kami memperingatkan pendudukan kriminal bahwa petualangan kriminal ini akan memakan biaya besar dan tidak akan mudah," tegas Hamas dalam pernyataannya.

Lebih lanjut, Hamas mengingatkan bahwa pendudukan Gaza juga akan membahayakan keselamatan para sandera yang masih ditahan oleh mereka. Menurut Hamas, Netanyahu tidak peduli dengan keselamatan para sandera dan bersedia mengorbankan mereka demi mencapai tujuan politiknya.

"Keputusan untuk menduduki Gaza menegaskan bahwa penjahat (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu dan pemerintahan Nazi-nya tidak peduli dengan nasib tawanan mereka," kata Hamas, menyiratkan bahwa setiap peningkatan eskalasi militer akan berdampak langsung pada keselamatan para sandera. "Mereka memahami bahwa memperluas agresi berarti mengorbankan mereka," imbuhnya.

Rencana Israel Mengambil Alih Gaza

Persetujuan Kabinet Keamanan Israel

Sebelumnya, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa kabinet keamanan Israel telah menyetujui rencana yang diajukannya, yaitu agar militer "mengambil alih kendali" Kota Gaza. Rencana ini adalah bagian dari strategi yang lebih besar untuk "mengalahkan" Hamas.

"Berdasarkan rencana untuk 'mengalahkan' Hamas di Jalur Gaza, pasukan Israel 'akan bersiap untuk mengambil alih kendali Kota Gaza sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran'," demikian pernyataan dari kantor Netanyahu.

Rencana ini menuai kekhawatiran akan terjadinya eskalasi konflik dan pelanggaran hak asasi manusia. Banyak pihak menilai bahwa pendudukan Gaza akan memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut dan menyulitkan upaya perdamaian.

Lima Prinsip Israel untuk Mengakhiri Perang

Kabinet keamanan Israel, dengan suara mayoritas, juga mengadopsi lima prinsip yang diklaim sebagai dasar untuk mengakhiri konflik dengan Hamas. Kelima prinsip tersebut meliputi:

1. Pelucutan senjata Hamas secara menyeluruh. 2. Pembebasan dan pengembalian semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. 3. Demiliterisasi Jalur Gaza, yang berarti menghilangkan semua infrastruktur militer dan kemampuan tempur di wilayah tersebut. 4. Kontrol keamanan Israel secara permanen di Jalur Gaza, meskipun belum jelas bagaimana hal ini akan diimplementasikan. 5. Pembentukan pemerintahan sipil alternatif di Jalur Gaza yang tidak melibatkan Hamas maupun Otoritas Palestina.

"Mayoritas menteri kabinet keamanan meyakini bahwa rencana alternatif yang telah diajukan kepada kabinet keamanan tidak akan mencapai kekalahan Hamas maupun pemulangan para sandera," demikian pernyataan resmi pemerintah Israel. Namun, detail mengenai rencana alternatif tersebut tidak diungkapkan kepada publik.

Langkah ini semakin memperumit prospek perdamaian antara Israel dan Palestina. Timbul keraguan tentang bagaimana Israel akan menerapkan rencana pendudukan Gaza dan dampaknya terhadap penduduk sipil Palestina. Banyak pihak khawatir bahwa pendudukan tersebut justru akan memperpanjang konflik dan memicu gelombang kekerasan yang lebih besar. Selain itu, belum ada kejelasan mengenai bagaimana pemerintahan sipil alternatif akan dibentuk dan dijalankan tanpa melibatkan Hamas atau Otoritas Palestina, mengingat keduanya merupakan kekuatan politik utama di wilayah tersebut. Ke depan, masyarakat internasional akan terus mengamati perkembangan situasi ini dengan seksama, sambil menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dan mengupayakan solusi damai yang berkelanjutan.