Gaza di Ambang Kelaparan, PBB Akhirnya Angkat Bicara

Gaza di Ambang Kelaparan, PBB Akhirnya Angkat Bicara

Krisis kemanusiaan di Jalur Gaza mencapai titik nadir. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menyatakan wilayah tersebut berada di ambang kelaparan, Jumat (22/8/2025). Deklarasi ini, yang pertama kalinya dikeluarkan PBB untuk kawasan Timur Tengah, menjadi sorotan tajam atas kondisi yang terus memburuk akibat konflik berkepanjangan.

Kondisi "Bencana Besar" Mengintai Warga Gaza

Laporan dari para pakar PBB menyebutkan setidaknya 500.000 jiwa kini berjuang menghadapi "bencana besar", yang ditandai dengan kelaparan akut, kemiskinan ekstrem, dan risiko kematian yang nyata. Tom Fletcher, Kepala Bantuan PBB, dalam konferensi pers di Jenewa, menegaskan bahwa tragedi ini seharusnya bisa dicegah.

"Situasi di Gaza sangat mengerikan," kata Fletcher. "Bantuan yang seharusnya bisa menyelamatkan nyawa terhambat oleh berbagai kendala," Ia menambahkan, "Ini adalah kelaparan yang sebenarnya bisa kita cegah jika kita diizinkan. Namun, makanan menumpuk di perbatasan karena hambatan sistematis oleh Israel."

Integrated Food Security Phase Classification (IPC), sebuah panel yang berbasis di Roma, Italia, menguatkan pernyataan PBB. Laporan mereka per 15 Agustus 2025, memastikan bahwa "bencana kelaparan (IPC Fase 5) -- dengan bukti yang memadai -- telah terkonfirmasi di wilayah administrasi Gaza", mencakup sekitar 20 persen wilayah Jalur Gaza. Bahkan, IPC memprediksi kelaparan akan meluas ke Deir al-Balah dan Khan Younis pada akhir September, mencakup dua pertiga wilayah Palestina.

Data yang dikumpulkan sejak awal Juli hingga pertengahan Agustus menunjukkan lebih dari setengah juta warga Gaza menghadapi kondisi yang mengerikan. Angka ini diperkirakan melonjak mendekati 641.000 jiwa—hampir sepertiga populasi—pada akhir September. IPC menekankan bahwa ini adalah kemunduran terparah dalam situasi pangan di Jalur Gaza sejak analisis kelaparan mulai dilakukan.

Israel Menampik Tuduhan Kelaparan

Pemerintah Israel dengan cepat merespons deklarasi PBB dengan bantahan keras. "Tidak ada bencana kelaparan di Gaza," tegas Kementerian Luar Negeri Israel dalam pernyataannya.

Israel menuduh laporan IPC didasarkan pada "kebohongan Hamas yang 'dicuci' melalui organisasi-organisasi yang memiliki kepentingan pribadi." Kementerian Luar Negeri Israel mengklaim bahwa "dalam beberapa pekan terakhir, gelombang bantuan besar-besaran telah membanjiri Jalur Gaza dengan bahan pangan pokok dan menyebabkan penurunan harga pangan yang tajam."

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, yang menolak disebutkan namanya, menyatakan, "Laporan ini adalah upaya untuk mendistorsi realitas dan menyalahkan Israel atas masalah yang disebabkan oleh Hamas." Ia menambahkan, "Kami terus berupaya untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan mencapai mereka yang membutuhkan, tetapi kami tidak akan mentolerir penyebaran informasi palsu."

Pemerintah Israel juga mengklaim telah memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, meski menghadapi tantangan keamanan dari kelompok militan. Namun, berbagai organisasi kemanusiaan melaporkan bahwa proses pemeriksaan yang ketat oleh pihak berwenang Israel seringkali memperlambat pengiriman bantuan dan menyebabkan penundaan signifikan.

Hamas Serukan Penghentian Perang dan Pembukaan Akses Bantuan

Menanggapi deklarasi PBB, Hamas menyerukan diakhirinya segera perang di Gaza dan pencabutan pengepungan Israel. Dalam pernyataan yang dipublikasikan secara daring, mereka mendesak "tindakan segera oleh PBB dan Dewan Keamanan untuk menghentikan perang dan mencabut pengepungan".

Hamas juga menuntut pembukaan penyeberangan "tanpa batasan untuk memungkinkan masuknya makanan, obat-obatan, air, dan bahan bakar secara mendesak dan berkelanjutan." Kelompok tersebut menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai "alat perang" dan menyatakan bahwa deklarasi PBB mengonfirmasi "bencana kemanusiaan" di Gaza.

Seorang juru bicara Hamas menyatakan, "Kami menekankan pentingnya deklarasi PBB ini, meskipun datangnya sudah sangat terlambat - setelah berbulan-bulan peringatan dan penderitaan yang dialami rakyat kami di bawah pengepungan dan kelaparan sistematis,"

"Komunitas internasional dan seluruh lembaganya memikul tanggung jawab hukum dan moral yang mendesak untuk menghentikan kejahatan terhadap kemanusiaan dan menyelamatkan lebih dari dua juta orang yang menghadapi genosida, kelaparan, dan penghancuran sistematis di seluruh aspek kehidupan," tambahnya.