Negara Barat Bersatu, Pengakuan Palestina, Langkah Maju?

Gelombang pengakuan negara Palestina di kancah internasional menguat. Negara-negara Barat, dipelopori Prancis dan Inggris, mulai menunjukkan sinyal persatuan. Namun, apakah ini benar-benar angin segar bagi perdamaian Timur Tengah, atau sekadar manuver politik semata?

Sinyal dari Eropa: Pengakuan Negara Palestina Menguat

Langkah Awal dari Prancis

Prancis menjadi pusat perhatian setelah Presiden Emmanuel Macron mengumumkan niatnya untuk mengakui negara Palestina. Pengumuman yang disampaikan pada Kamis, 24 Juli lalu, rencananya akan diresmikan pada Sidang Umum PBB bulan September mendatang. Macron menegaskan, langkah ini adalah wujud komitmen historis Prancis untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah. Sontak, pengumuman ini menuai beragam reaksi dari berbagai pihak, termasuk Amerika Serikat dan Arab Saudi.

"Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September," tulis Macron melalui akun media sosialnya.

Inggris Menyusul Prancis

Tak lama kemudian, Inggris mengikuti jejak Prancis. Perdana Menteri Keir Starmer pada Rabu, 30 Juli 2025, menyatakan bahwa Inggris juga akan mengakui negara Palestina pada bulan September. Keputusan ini akan diambil jika Israel dinilai tidak menunjukkan perkembangan berarti dalam upaya mencapai gencatan senjata di Gaza.

"Saya selalu mengatakan bahwa kami akan mengakui negara Palestina sebagai kontribusi bagi proses perdamaian yang tepat, di saat dampak maksimal bagi solusi dua negara," ujar Starmer dalam pidato yang disiarkan dari Downing Street. "Dengan solusi yang kini terancam, inilah saatnya untuk bertindak."

Desakan Global untuk Pengakuan Palestina

Momentum pengakuan Palestina semakin kencang. Bersama dengan Prancis, 14 negara Barat lainnya secara terbuka menyerukan kepada dunia internasional untuk melakukan hal yang sama. Seruan ini muncul setelah konferensi di New York pada Selasa malam, 29 Juli, yang bertujuan untuk menghidupkan kembali solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Konferensi penting ini dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi.

"Di New York, bersama 14 negara lainnya, Prancis mengeluarkan seruan kolektif: kami menyatakan keinginan kami untuk mengakui Negara Palestina dan mengundang mereka yang belum melakukannya untuk bergabung dengan kami," tulis Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, di platform X.

Pernyataan bersama itu menegaskan "komitmen teguh mereka terhadap visi solusi dua negara." Sembilan negara penandatangan, termasuk Australia, Kanada, dan Selandia Baru, yang belum mengakui negara Palestina, menyatakan "kesediaan atau pertimbangan positif dari negara mereka" untuk mengikuti langkah tersebut.

Syarat Inggris untuk Hamas

Di tengah seruan pengakuan Palestina, Inggris mengajukan sejumlah tuntutan kepada kelompok militan Hamas. Starmer menekankan bahwa Hamas harus segera membebaskan semua sandera Israel yang ditangkap dalam serangan 7 Oktober 2023. Selain itu, ia juga menuntut agar Hamas menandatangani gencatan senjata, melucuti senjata, dan menerima bahwa mereka tidak akan berperan dalam pemerintahan Gaza.

"Mereka harus segera membebaskan semua sandera, menandatangani gencatan senjata, melucuti senjata, dan menerima bahwa mereka tidak akan berperan dalam pemerintahan Gaza," tegas Starmer. Tuntutan ini mencerminkan rumitnya situasi di Gaza dan perlunya solusi komprehensif yang melibatkan semua pihak.

Reaksi Dunia Internasional

Pengumuman pengakuan Palestina oleh Prancis dan Inggris memicu reaksi beragam dari seluruh dunia. Pemerintah Amerika Serikat dan Arab Saudi, misalnya, menunjukkan sikap hati-hati dan menekankan pentingnya proses perdamaian melalui negosiasi. Negara-negara lain, termasuk anggota Uni Eropa, juga memberikan respons yang bervariasi, mencerminkan perbedaan pandangan mengenai cara terbaik untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah.

Perbedaan reaksi ini menyoroti tantangan kompleks yang dihadapi komunitas internasional dalam upaya menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Beberapa pihak melihat pengakuan Palestina sebagai langkah penting menuju perdamaian, sementara yang lain khawatir langkah ini justru dapat memperburuk situasi dan menghambat negosiasi langsung antara kedua belah pihak.

Implikasi dan Tantangan ke Depan

Pengakuan Palestina oleh negara-negara Barat membawa implikasi signifikan bagi masa depan konflik Israel-Palestina. Secara simbolis, pengakuan ini memberikan legitimasi lebih besar pada aspirasi bangsa Palestina untuk memiliki negara merdeka. Namun, dampak praktis dari pengakuan ini masih harus dilihat.

Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa pengakuan Palestina berkontribusi pada proses perdamaian yang konkret dan berkelanjutan. Ini membutuhkan komitmen dari semua pihak, termasuk Israel dan Palestina, untuk terlibat dalam negosiasi yang serius dan mengatasi isu-isu krusial seperti perbatasan, status Yerusalem, dan hak pengungsi Palestina.

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pemerintah Palestina memiliki kapasitas untuk memerintah secara efektif dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dukungan internasional yang berkelanjutan, termasuk bantuan keuangan dan teknis, sangat diperlukan.

Data dari PBB menunjukkan bahwa lebih dari 5 juta pengungsi Palestina terdaftar di seluruh dunia pada tahun 2024. Angka ini mencerminkan skala krisis kemanusiaan yang terus berlanjut dan kebutuhan mendesak untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi masalah pengungsi.

Kesimpulan: Jalan Panjang Menuju Perdamaian

Langkah Prancis dan Inggris untuk mengakui negara Palestina adalah perkembangan penting dalam konflik Israel-Palestina. Namun, ini hanyalah satu langkah kecil dalam perjalanan panjang menuju perdamaian yang berkelanjutan. Tantangan ke depan sangat besar, dan keberhasilan upaya perdamaian akan bergantung pada komitmen semua pihak untuk terlibat dalam negosiasi yang serius dan mengatasi akar masalah konflik. Komunitas internasional perlu memainkan peran aktif dalam memfasilitasi proses perdamaian dan mendukung pemerintah Palestina untuk membangun negara yang kuat dan makmur. Pembahasan lebih lanjut mengenai implementasi pengakuan ini akan dilakukan dalam pertemuan Majelis Umum PBB mendatang.