Menteri Israel Blak-blakan Soal Niat Usir Warga Palestina dari Tepi Barat-Gaza

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, sekali lagi mengguncang panggung politik dengan pernyataan kontroversial. Ia secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mendorong migrasi warga Palestina dari Tepi Barat dan Jalur Gaza. Pernyataan yang disampaikan dalam sebuah acara partai belum lama ini, langsung memicu gelombang kecaman dan menambah panjang daftar kritik terhadap kebijakan Israel di wilayah pendudukan. Proposisi yang diajukan Smotrich tak hanya berhenti pada retorika, melainkan juga dibarengi dengan langkah-langkah konkret dalam penguasaan lahan, yang semakin memperparah situasi dan memicu reaksi keras dari komunitas internasional.

Visi Kontroversial Sang Menteri: Mendorong Migrasi dan Batalkan Oslo

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Partai Zionisme Religius, Bezalel Smotrich tanpa ragu memaparkan visi politiknya yang mengejutkan banyak pihak. Ia menyerukan agar pemerintah Israel secara aktif mengupayakan kebijakan yang "mendorong migrasi" warga Palestina dari Tepi Barat dan Jalur Gaza. "Kita akan menghapus gagasan negara teror Arab," tegas Smotrich dalam pidatonya, yang disambut tepuk tangan meriah dari hadirin, seperti dilaporkan sejumlah media.

Tak hanya itu, ia juga menegaskan perlunya pembatalan Perjanjian Oslo yang disebutnya "terkutuk," dan mendesak untuk segera "memulai jalan menuju kedaulatan, sambil mendorong migrasi dari Gaza dan Yudea dan Samaria." Smotrich meyakini, "Tidak ada solusi jangka panjang lainnya," sebuah penegasan atas pandangan radikalnya terhadap konflik berkepanjangan ini.

Mengenal Ideologi di Balik Pernyataan Smotrich

Bezalel Smotrich dikenal luas sebagai politikus sayap kanan garis keras di Israel. Ia adalah pemimpin Partai Zionisme Religius, sebuah kekuatan fundamental dalam pemerintahan koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ideologi politik Smotrich berakar kuat pada gagasan Zionisme religius yang ekstrem, yang memandang seluruh wilayah antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania sebagai tanah Israel yang sah dan tak dapat dibagi. Visi politiknya, yang diungkapkan secara konsisten, selalu mengarah pada penguatan kontrol Israel atas wilayah Palestina, bahkan jika harus mengorbankan hak-hak warga Palestina. Tujuannya adalah membangun "kedaulatan" penuh Israel di seluruh wilayah tersebut, yang diyakininya sebagai kunci keamanan dan masa depan negara Yahudi.

Pembatalan Perjanjian Oslo: Sebuah Ancaman Serius bagi Perdamaian

Perjanjian Oslo, yang mencakup Oslo I (ditandatangani pada 1993) dan Oslo II (1995), merupakan tonggak sejarah penting dalam upaya perdamaian Israel-Palestina. Kesepakatan ini membentuk kerangka kerja untuk solusi dua negara dan pemerintahan mandiri bagi Palestina, sekaligus mendefinisikan batas-batas administratif dan keamanan.

Jika Perjanjian Oslo benar-benar dibatalkan sesuai keinginan Smotrich, implikasinya akan sangat serius. Hal ini berpotensi menghancurkan semua upaya perdamaian yang telah dirintis selama puluhan tahun. Pembatalan ini tak hanya akan menghapus kerangka hukum yang mengatur hubungan Israel-Palestina, tetapi juga dapat memicu gelombang kekerasan yang lebih luas, mengancam stabilitas regional, dan semakin mengisolasi Israel di panggung internasional.

Kecaman Kuat atas Retorika "Pembersihan Etnis"

Gagasan Smotrich tentang dorongan migrasi warga Palestina telah menuai kecaman tajam dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar Israel. Banyak kritikus menilai retorika tersebut tidak ubahnya dengan seruan "pembersihan etnis." Para pengamat hak asasi manusia dan lembaga internasional telah berulang kali mengingatkan bahwa pemindahan paksa penduduk sipil adalah pelanggaran berat hukum internasional dan kejahatan perang.

Pernyataan Smotrich ini juga menambah daftar panjang sentimen serupa yang sering disuarakan oleh para pemimpin sayap kanan Israel lainnya, memperlihatkan pola pemikiran yang konsisten dalam lingkungan politik tertentu di Tel Aviv. Kecaman tersebut mencerminkan kekhawatiran serius akan dampak kemanusiaan dan hukum dari usulan semacam itu.

Aksi Nyata: Kebijakan Penguasaan Lahan di Tepi Barat

Selain retorika kontroversialnya, Smotrich juga terlibat langsung dalam kebijakan penguasaan lahan di Tepi Barat yang memicu protes luas. Belum lama ini, ia bersama Menteri Kehakiman Yariv Levin dan Menteri Pertahanan Israel Katz, menyetujui proposal untuk mendaftarkan sebagian besar tanah di Tepi Barat sebagai "milik negara" jika warga Palestina tidak dapat membuktikan kepemilikannya. Smotrich mengatakan pada Minggu (15/2) bahwa langkah ini merupakan kelanjutan dari "revolusi permukiman untuk menguasai semua tanah kita." Kebijakan ini secara praktis memungkinkan Israel untuk merebut ribuan hektar tanah Palestina, memperluas permukiman ilegal, dan semakin memecah-belah wilayah yang diharapkan menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan.

Respons Global dan Palestina atas Kebijakan Lahan Israel

Kebijakan penguasaan lahan Israel di Tepi Barat ini telah memicu gelombang kecaman internasional yang kuat. Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mewakili 85 negara secara serentak mengutuk langkah Tel Aviv tersebut pada Selasa (17/2), menyatakan keprihatinan mendalam atas dampaknya terhadap prospek perdamaian.

Di sisi lain, Otoritas Palestina bereaksi dengan sangat keras, menyebut kebijakan ini sebagai "aneksasi de-facto" dan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Mereka memperingatkan bahwa langkah-langkah sepihak semacam itu semakin mempersulit tercapainya solusi dua negara dan hanya akan memperdalam konflik. Respons global ini menggarisbawahi urgensi bagi Israel untuk mempertimbangkan kembali kebijakan yang dapat memiliki konsekuensi jangka panjang bagi stabilitas dan perdamaian di kawasan.