Apa yang Israel Minta Jika Mau Angkat Kaki dari Gaza?

Israel telah menetapkan satu syarat mutlak bagi penarikan pasukannya dari Jalur Gaza: pelucutan senjata sepenuhnya terhadap Hamas. Kondisi ini menjadi inti dari tuntutan Tel Aviv di tengah perundingan gencatan senjata dan rencana perdamaian yang lebih luas, sebagaimana ditegaskan oleh para pejabat tinggi Israel. Persyaratan ini bukan hanya menggarisbawahi prioritas keamanan nasional Israel, tetapi juga membentuk fondasi diskusi masa depan mengenai stabilitas di wilayah tersebut, termasuk nasib wilayah kantong Palestina setelah konflik.

Syarat Mutlak Israel: Pelucutan Senjata Hamas

Penegasan dari Menteri Pertahanan Israel

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dengan tegas menyatakan bahwa Tel Aviv tidak akan pernah mengizinkan Hamas untuk tetap eksis sebagai entitas bersenjata di Gaza. Penegasan ini disampaikan Katz dalam sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth, pada Rabu (18/2/2026). "Kami tidak akan pernah membiarkan Hamas tetap ada, baik dengan senjata maupun terowongan," ujarnya. Ia menambahkan, "Slogannya sederhana: hingga terowongan terakhir." Pernyataan ini mencerminkan komitmen kuat Israel untuk menetralkan ancaman yang mereka klaim ditimbulkan oleh kelompok tersebut, baik di permukaan maupun di bawah tanah Gaza.

Katz menekankan bahwa Israel tidak akan bergeser sedikit pun dari "Garis Kuning" yang telah ditentukan. Garis ini menjadi patokan strategis bagi penarikan pasukan Israel, dan kepatuhan terhadap pelucutan senjata Hamas menjadi prasyarat utama untuk setiap perubahan posisi. Penegasan ini mengindikasikan bahwa tanpa pemenuhan syarat tersebut, penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza akan sulit terwujud. Fokus pada pelucutan senjata dan penghancuran infrastruktur terowongan menunjukkan bahwa Israel memandang kapasitas militer Hamas sebagai akar masalah yang harus dituntaskan secara menyeluruh.

Definisi "Garis Kuning" dan Penarikan Pasukan

"Garis Kuning" yang disebut Katz merujuk pada garis demarkasi yang menjadi lokasi pasukan Israel mundur di Jalur Gaza bagian timur selama fase pertama gencatan senjata. Garis ini memiliki makna strategis sebagai batas awal penarikan pasukan. Di bawah fase kedua gencatan senjata, yang mulai berlaku sejak pertengahan Januari lalu, pasukan Israel diharuskan untuk mundur secara bertahap lebih jauh dari "Garis Kuning" tersebut. Namun, proses penarikan ini sepenuhnya dikondisikan pada pelucutan senjata Hamas, termasuk penghancuran jaringan terowongan dan seluruh kapabilitas militer mereka.

Pemerintah Tel Aviv melihat pelucutan senjata sebagai langkah esensial untuk mencegah terulangnya konflik di masa depan. Konsep "Garis Kuning" ini bukan sekadar batas geografis, melainkan juga simbol dari garis batas tuntutan keamanan Israel. Setiap negosiasi mengenai penarikan pasukan lebih lanjut secara inheren terkait dengan kemajuan dalam upaya demiliterisasi Hamas. Hal ini menempatkan beban tanggung jawab yang signifikan pada Hamas untuk memenuhi syarat tersebut jika mereka menginginkan gencatan senjata yang berkelanjutan dan penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah kantong tersebut.

Konteks Gencatan Senjata dan Fase Kedua

Rencana Perdamaian dan Fase Kedua Gencatan Senjata

Gencatan senjata yang disepakati Israel dan Hamas mulai berlaku sejak 10 Oktober 2025, secara teoritis mengakhiri sebagian besar pertempuran di Jalur Gaza. Kesepakatan ini merupakan bagian dari rencana perdamaian yang lebih luas, yang dikabarkan mendapat dukungan dari komunitas internasional untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Meskipun demikian, pada praktiknya, Israel terus melanjutkan serangan udara dan penghancuran di daerah kantong Palestina itu, yang berulang kali memicu protes atas dugaan pelanggaran gencatan senjata.

Fase kedua gencatan senjata, yang dimulai pada pertengahan Januari lalu, mencakup beberapa elemen krusial. Selain penarikan pasukan Israel lebih lanjut dari Jalur Gaza, fase ini juga meliputi dimulainya rekonstruksi Gaza, masuknya bantuan kemanusiaan tambahan yang sangat dibutuhkan, serta pembentukan komite administratif untuk mengelola wilayah tersebut. Harapannya, langkah-langkah ini dapat menciptakan landasan bagi stabilitas jangka panjang. Namun, semua kemajuan dalam fase ini tetap terikat erat pada pemenuhan syarat pelucutan senjata Hamas, menjadikannya poin sentral dalam setiap diskusi dan implementasi.

Ultimatum dan Potensi Kelanjutan Konflik

Sekretaris Kabinet Israel, Yossi Fuchs, pada Senin (16/2/2026), menegaskan kembali posisi Tel Aviv. Ia menyatakan bahwa pemerintah Israel akan memberikan waktu 60 hari kepada Hamas untuk melucuti senjata mereka secara menyeluruh. Ultimatum ini bukan sekadar pernyataan, melainkan disertai ancaman serius: jika Hamas tidak mematuhi, Israel akan melanjutkan perang. Pernyataan Fuchs mencerminkan keseriusan Israel dalam mencapai tujuan demiliterisasi dan kesiapan mereka untuk mengambil tindakan lebih lanjut jika negosiasi gagal atau syarat tidak dipenuhi.

Ancaman untuk melanjutkan perang menyoroti ketegangan yang masih tinggi di kawasan tersebut. Meskipun ada gencatan senjata, situasi di Gaza tetap rapuh, dengan potensi eskalasi kapan saja. Ultimatum 60 hari ini memberikan kerangka waktu yang jelas bagi Hamas untuk membuat keputusan strategis mengenai masa depannya dan masa depan Gaza. Komunitas internasional sendiri terus menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan mencari solusi damai yang dapat menjamin keamanan bagi semua pihak, namun tuntutan Israel untuk demiliterisasi Hamas tetap menjadi batu sandungan utama.

Strategi Pertahanan Jangka Panjang Israel

Seruan untuk Perluasan Produksi Senjata Dalam Negeri

Di tengah dinamika keamanan regional dan global, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, juga menyerukan Israel untuk memperluas produksi senjata dalam negeri. Seruan ini didasarkan pada kebutuhan Israel untuk memastikan kemampuannya mempertahankan diri secara mandiri, terlepas dari bantuan atau perselisihan dengan sekutu. Katz menyoroti persaingan global yang intens untuk mendapatkan amunisi serta perselisihan yang beberapa kali terjadi dengan sekutu-sekutu Israel selama masa perang sebagai alasan utama di balik inisiatif ini.

Meskipun memuji Amerika Serikat sebagai "sekutu hebat" yang mendukung Israel dalam menghadapi "konflik multi-front," Katz tidak menampik adanya perselisihan yang "memiliki dampak" pada pasokan dan strategi pertahanan. Oleh karena itu, peningkatan produksi domestik dipandang sebagai langkah krusial untuk mengurangi ketergantungan eksternal dan memperkuat otonomi strategis Israel. Ini adalah upaya untuk membangun ketahanan pertahanan yang lebih kokoh di tengah lingkungan geopolitik yang tidak menentu.

Inisiatif "Perisai Israel" dan Anggaran Pertahanan

Sebagai respons terhadap tantangan ini, Katz mengumumkan bahwa Kementerian Pertahanan telah memutuskan untuk meluncurkan inisiatif jangka panjang. Inisiatif yang untuk sementara dinamai "Perisai Israel" ini akan menambah 350 miliar Shekel ke dalam anggaran pertahanan Israel selama dekade berikutnya. Dana sebesar itu akan dialokasikan untuk memperkuat kapasitas produksi senjata dalam negeri, riset dan pengembangan teknologi militer mutakhir, serta peningkatan infrastruktur pertahanan.

Program "Perisai Israel" ini mencerminkan visi jangka panjang Tel Aviv untuk memastikan keunggulan militer dan keamanan nasionalnya. Investasi signifikan ini diharapkan dapat memodernisasi angkatan bersenjata, meningkatkan kemampuan respons terhadap berbagai ancaman, dan mengamankan pasokan peralatan penting tanpa hambatan dari pihak luar. Ini adalah bagian integral dari strategi pertahanan komprehensif yang dirancang untuk menjaga keamanan Israel dalam dekade-dekade mendatang.

Filosofi Keamanan dan Ekonomi

Katz menyebut rencana "Perisai Israel" ini didasarkan pada "kepercayaan yang kuat pada kekuatan ekonomi." Baginya, ada korelasi yang tak terpisahkan antara keamanan dan stabilitas ekonomi sebuah negara. "Tidak ada keamanan tanpa ekonomi, dan tidak ada ekonomi tanpa keamanan," cetusnya. Filosofi ini menggarisbawahi pandangan Israel bahwa kekuatan ekonomi adalah fondasi bagi kekuatan militer, dan sebaliknya, keamanan yang kuat akan menopang pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, keputusan untuk menginvestasikan dana besar dalam pertahanan bukanlah semata-mata respons terhadap konflik saat ini, melainkan juga bagian dari strategi pembangunan bangsa yang lebih luas. Ini adalah upaya untuk menciptakan lingkaran positif di mana kekuatan ekonomi memungkinkan investasi dalam keamanan, yang pada gilirannya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi jangka panjang. Ke depan, implementasi "Perisai Israel" akan menjadi indikator penting bagi arah kebijakan pertahanan dan ekonomi negara tersebut.