Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengumumkan langkah besar dalam upaya penyelesaian konflik di Gaza: pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Dewan ini digadang-gadang sebagai pilar krusial dari rencana gencatan senjata yang lebih luas, khususnya pada fase kedua, dengan harapan dapat membawa stabilitas dan tata kelola pemerintahan yang efektif pasca-perang di wilayah tersebut. Pengumuman ini muncul di tengah kebutuhan mendesak akan struktur pemerintahan yang stabil di Jalur Gaza, menyusul berlarutnya konflik yang telah memicu krisis kemanusiaan parah.
Pengumuman Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza
Pernyataan Resmi Donald Trump
Secara resmi, Donald Trump mengumumkan inisiatif ini melalui platform media sosial Truth Social miliknya pada Jumat, 16 Januari 2026. Dalam pernyataannya yang penuh keyakinan, Trump menekankan betapa pentingnya dewan ini bagi masa depan Gaza. "Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian telah dibentuk," tulis Trump. Ia bahkan menambahkan bahwa dewan tersebut adalah "dewan terhebat dan paling bergengsi yang pernah dibentuk kapan pun, di mana pun," menyoroti ambisi besar di balik langkah diplomatik terbarunya ini.
Visi Trump tentang Dewan Perdamaian
Visi Trump untuk Dewan Perdamaian Gaza berpusat pada perannya sebagai jantung dari fase kedua rencana gencatan senjata. Dewan ini dirancang untuk mengawasi dan membimbing proses pemulihan serta pembentukan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan di Jalur Gaza pasca-konflik. Tujuannya jelas: memastikan wilayah yang telah lama dilanda perang ini dapat bertransisi menuju periode stabilitas dan pembangunan, memutus lingkaran kekerasan yang berkepanjangan. Trump berharap dewan ini akan menjadi katalisator bagi perdamaian jangka panjang dan pemerintahan yang efektif, sebuah solusi untuk tantangan kompleks yang ada.
Struktur dan Mekanisme Kerja Dewan Perdamaian
Keterkaitan dengan Komite Teknokrat Palestina
Pembentukan Dewan Perdamaian ini tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung erat dengan komite teknokrat Palestina beranggotakan 15 orang yang telah diumumkan sebelumnya. Komite ini mengemban tugas mengelola pemerintahan sehari-hari di Gaza pasca-perang, meliputi berbagai aspek seperti administrasi sipil, infrastruktur, dan layanan publik esensial. Nantinya, komite teknokrat ini akan beroperasi di bawah pengawasan langsung Dewan Perdamaian, demi menjamin koordinasi dan implementasi kebijakan yang selaras dengan tujuan perdamaian yang lebih luas untuk keberlangsungan wilayah tersebut.
Potensi Kepemimpinan Trump dalam Dewan
Spekulasi mengenai siapa yang akan memimpin Dewan Perdamaian Gaza sontak menjadi sorotan utama di kalangan komunitas internasional. Donald Trump disebut-sebut akan menduduki posisi ketua dewan, sebuah peran yang akan memberinya pengaruh signifikan dalam menentukan arah kebijakan dan implementasi rencana perdamaian. Kehadirannya sebagai pemimpin diharapkan dapat memberikan bobot politis dan daya tawar yang kuat dalam negosiasi internasional, mengingat pengalaman dan jaringan luasnya di panggung global. Kepemimpinan ini diharapkan mampu mempercepat kemajuan dan mengatasi hambatan diplomatik, meski potensi kontroversi tentu saja tetap ada.
Elemen Pendukung Rencana Perdamaian
Pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional
Rencana perdamaian yang diinisiasi Trump ini tidak hanya fokus pada struktur pemerintahan, tetapi juga mencakup aspek keamanan yang fundamental. Salah satu elemen kuncinya adalah pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional. Pasukan ini memiliki mandat untuk membantu mengamankan Jalur Gaza, mencegah eskalasi konflik lebih lanjut, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pemulihan dan rekonstruksi. Kehadiran pasukan internasional ini dinilai vital untuk mengisi kekosongan keamanan dan menjamin transisi yang aman dari fase konflik menuju stabilitas.
Pelatihan Unit Polisi Palestina yang Terverifikasi
Selain pasukan internasional, rencana ini juga menyerukan pembentukan dan pelatihan unit-unit polisi Palestina yang telah diverifikasi. Unit-unit ini akan menjadi tulang punggung keamanan internal di Gaza, bertanggung jawab atas penegakan hukum dan ketertiban sipil di seluruh wilayah. Proses verifikasi yang ketat akan memastikan bahwa anggota kepolisian adalah individu yang berkomitmen pada perdamaian, transparan, dan bebas dari afiliasi kelompok militan. Langkah ini esensial untuk membangun kembali institusi keamanan yang kredibel dan dapat dipercaya oleh masyarakat lokal.
Respons dan Pandangan dari Pihak Terlibat
Tanggapan dari Pemimpin Senior Hamas
Respons terhadap pengumuman ini datang dari berbagai pihak, termasuk kelompok Hamas. Bassem Naim, seorang pemimpin senior Hamas, telah memberikan tanggapan pada Kamis, 15 Januari, sehari sebelum pengumuman resmi Trump. Dalam pernyataannya, Naim menekankan bahwa "bola kini berada di tangan para mediator, penjamin Amerika, dan komunitas internasional untuk memberdayakan komite tersebut." Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Hamas melihat peran pihak ketiga sebagai penentu keberhasilan implementasi rencana, sekaligus menyiratkan harapan akan tekanan internasional terhadap Israel.
Seruan kepada Mediator dan Komunitas Internasional
Pandangan Hamas tersebut secara implisit merupakan seruan kuat kepada para mediator, terutama Amerika Serikat, dan seluruh komunitas internasional. Seruan ini tidak hanya untuk mendukung rencana ini secara verbal, melainkan juga untuk memberikan dukungan konkret dan berkelanjutan. Pemberdayaan komite teknokrat dan Dewan Perdamaian dianggap krusial untuk memastikan bahwa struktur baru ini memiliki legitimasi dan kapasitas untuk bertindak secara efektif. Tanpa dukungan dan jaminan yang kuat, potensi keberhasilan rencana ini akan menghadapi rintangan signifikan di tengah kompleksitas politik dan keamanan di Gaza.
Latar Belakang dan Tantangan Implementasi
Sejarah Rencana Perdamaian Gaza yang Didukung AS
Rencana perdamaian Gaza yang didukung Amerika Serikat sejatinya bukanlah hal baru. Pertama kali diberlakukan pada 10 Oktober 2025, kesepakatan awal tersebut bertujuan memfasilitasi pemulangan semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan mengakhiri pertempuran di wilayah yang terkepung. Namun, fase kedua dari rencana tersebut, yang kini sedang berjalan dengan pengumuman Dewan Perdamaian, masih diselimuti oleh sejumlah masalah dan tantangan yang belum terpecahkan, mengancam implementasi penuhnya. Dinamika konflik yang kompleks memang seringkali menjadi penghalang utama kemajuan.
Kendala dan Konflik yang Berlanjut di Lapangan
Meskipun gencatan senjata secara resmi diberlakukan, situasi di lapangan masih jauh dari stabil dan damai. Konflik dan kekerasan sporadis terus berlanjut, menjadi kendala serius bagi implementasi rencana perdamaian. Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas melaporkan bahwa pasukan Israel telah membunuh 451 orang sejak gencatan senjata resmi diberlakukan. Angka ini mencerminkan kerapuhan kondisi keamanan dan menunjukkan bahwa upaya diplomatik harus diiringi dengan komitmen serius dari semua pihak untuk menghentikan pertumpahan darah secara permanen dan memulihkan rasa aman bagi warga sipil.
Isu-isu Krusial yang Belum Terpecahkan
Tuntutan Penarikan Penuh Militer Israel
Bagi Palestina, isu sentral dan tuntutan utama yang belum terpenuhi adalah penarikan penuh militer Israel dari Jalur Gaza. Tuntutan ini dipandang sebagai prasyarat fundamental bagi setiap penyelesaian konflik yang berkelanjutan, sekaligus langkah penting menuju kedaulatan dan normalisasi kehidupan di wilayah tersebut. Penarikan militer Israel akan membuka jalan bagi pemerintahan Palestina untuk sepenuhnya mengontrol keamanan dan administrasi wilayahnya tanpa campur tangan eksternal, yang mereka anggap krusial untuk masa depan yang berdaulat.
Penolakan Hamas terhadap Pelucutan Senjata Penuh
Di sisi lain, tuntutan Israel yang tidak dapat dinegosiasikan adalah pelucutan senjata penuh Hamas dan kelompok militan lainnya. Namun, kelompok militan tersebut hingga kini menolak untuk secara terbuka berkomitmen terhadap persyaratan ini, menganggapnya sebagai ancaman terhadap kemampuan pertahanannya serta eksistensinya. Ketegangan antara dua tuntutan yang saling bertentangan ini menjadi batu sandungan utama dalam setiap upaya perdamaian. Dewan Perdamaian Gaza, jika benar-benar ingin sukses, harus menemukan formula diplomatik yang inovatif untuk menjembatani jurang pemisah ini dan membuka jalan bagi perdamaian yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Masa depan Gaza kini sangat bergantung pada kemampuan para pihak untuk mencapai kompromi yang sulit namun krusial demi stabilitas jangka panjang.
.png)
