Kenapa Eropa Kepincut Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump?

"Dewan Perdamaian Gaza," atau yang dikenal juga sebagai Board of Peace (BoP), sejak awal pembentukannya telah didera kritik tajam. Badan ini bahkan dicap sebagai "sandiwara neokolonial" dan "penghinaan terhadap hukum internasional." Ironisnya, di tengah gelombang penolakan keras tersebut, beberapa pemimpin Eropa justru menunjukkan minat untuk bergabung dengan badan administratif baru ini, sebuah inisiatif yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang membuat Eropa "tertarik" untuk terlibat dalam rencana perdamaian yang begitu kontroversial?

Mengenal Dewan Perdamaian Gaza (BoP) dan Mandatnya

Fungsi dan Komposisi Awal

Board of Peace (BoP) Gaza adalah sebuah badan administratif yang dirancang untuk memegang peran sentral dalam tahapan lanjutan rencana perdamaian di wilayah tersebut. Berdasarkan proposal yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tahun lalu, BoP akan mengemban tugas penting, mulai dari mengawasi penyaluran bantuan kemanusiaan, memimpin upaya rekonstruksi pascakonflik, hingga melakukan supervisi terhadap pemerintahan Palestina yang bersifat teknokratis di Gaza.

Menurut rencana Trump, ia sendiri akan memimpin dewan yang direncanakan beranggotakan 15 orang ini. Pembentukan BoP, bersama dengan 20 poin rencana perdamaian lainnya, telah diformalkan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 pada pertengahan November tahun lalu. Kerangka kerja ini diharapkan mampu mengatasi berbagai isu krusial yang ada di Gaza.

Gelombang Kritik dan Pelanggaran Hukum Internasional

Hak Penentuan Nasib Sendiri Rakyat Palestina yang Terancam

Meskipun telah diformalisasi, BoP langsung dihantam kritik pedas dari berbagai pihak. Argumen utama penolakan adalah karena badan ini dinilai tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi rakyat Palestina untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Ditambah lagi, BoP tidak memiliki batas waktu yang jelas, sehingga dikhawatirkan akan memperpanjang apa yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diklasifikasikan sebagai pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina.

Lebih jauh, sejumlah pakar hukum internasional menganggap BoP melanggar hukum internasional dalam beberapa aspek krusial. Sebagai contoh, bertentangan dengan opini Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2024 tentang konflik Gaza, BoP mengubah "hak menentukan nasib sendiri yang tidak dapat dicabut" milik rakyat Palestina menjadi sekadar "hak istimewa bersyarat." Penilaian ini disampaikan oleh peneliti hukum Safia Southey dalam analisisnya untuk American Society of International Law bulan lalu, menyoroti adanya penggerusan prinsip dasar kedaulatan.

Perkembangan Terbaru dan Pergeseran Mandat BoP

Penunjukan Direktur dan Calon Anggota

Perkembangan terbaru seputar BoP mencakup pengumuman penting yang disampaikan akhir pekan lalu. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara resmi menunjuk Nickolay Mladenov, seorang diplomat berkebangsaan Bulgaria, sebagai direktur BoP. Mladenov bukan sosok asing di kancah Timur Tengah; ia sebelumnya menjabat sebagai koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah antara tahun 2015 hingga 2020, menjadikannya figur yang dikenal luas baik di kalangan politik Israel maupun Palestina.

Pengumuman mengenai anggota BoP lainnya diperkirakan akan menyusul dalam waktu dekat, meskipun jadwal pastinya masih belum jelas. Sumber-sumber media melaporkan bahwa Trump semula berencana mengumumkan nama-nama tersebut pekan ini, menjelang pertemuan perdana BoP yang dijadwalkan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Swiss pekan depan. Selain Arab Saudi, Qatar, Mesir, dan Turki, beberapa negara Eropa seperti Inggris, Jerman, Prancis, dan Italia juga diperkirakan akan diundang untuk bergabung.

Ancaman BoP Menjadi Alternatif PBB dan Kekhawatiran Eropa

Namun, pada Selasa (13/01), laporan harian Israel, Haaretz, mengungkap kemungkinan adanya perubahan signifikan dalam mandat BoP oleh pemerintahan Trump. Sumber yang dikutip surat kabar tersebut menyebutkan bahwa jika BoP dianggap sukses mengelola situasi di Gaza, cakupannya bisa diperluas untuk menangani konflik lain, termasuk perang di Ukraina. Bahkan, badan ini berpotensi berfungsi sebagai semacam alternatif bagi PBB.

Sejak awal, BoP memang sudah dirancang untuk beroperasi di luar kerangka PBB, sebuah langkah yang oleh para pengamat dinilai belum pernah terjadi sebelumnya. Kendati demikian, gagasan untuk sepenuhnya melewati dan bahkan menggantikan PBB di masa depan diperkirakan akan menimbulkan kegelisahan serius di kalangan calon anggota dari Eropa. "Jika ada pemikiran bahwa BoP akan menjadi mekanisme alternatif PBB, antusiasme tentu akan jauh berkurang," ujar Muriel Asseburg, pakar Timur Tengah dari German Institute for International and Security Affairs (SWP). Menurutnya, mandat baru BoP harus terlebih dahulu dijelaskan kepada calon anggota untuk menghindari misinterpretasi dan kekhawatiran yang tidak perlu.

Antusiasme Bersyarat Eropa: Apa Pendorongnya?

Dukungan Awal Uni Eropa

Di tengah gelombang kritik dan potensi pergeseran mandat yang kontroversial ini, muncul pertanyaan mendasar: mengapa para pemimpin Eropa justru menunjukkan antusiasme yang begitu besar untuk terlibat? Pada November lalu, Komisaris Uni Eropa untuk Mediterania, Dubravka Suica, secara terbuka menyatakan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa seharusnya mengambil kursi di BoP. Selanjutnya, pada Desember, para pemimpin Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bersama yang menggarisbawahi dukungan mereka terhadap pembentukan BoP dan menyatakan kesiapan untuk terlibat aktif dalam tahap-tahap berikutnya.

Dukungan awal ini mengindikasikan bahwa Eropa melihat adanya potensi atau kebutuhan mendesak untuk terlibat, meskipun dengan segala risiko yang menyertainya. Namun, antusiasme ini tidak serta-merta tanpa syarat, seperti yang diungkapkan oleh para ahli.

Syarat-syarat Keterlibatan Menurut Para Ahli

Lembaga think tank Carnegie Europe di Brussel telah mengajukan pertanyaan serupa pada Oktober lalu, mengenai potensi keterlibatan Eropa. Mayoritas pakar menjawab dengan nada yang sama: "ya, tetapi dengan syarat." H.A. Hellyer dari Royal United Services Institute di London berpendapat bahwa Uni Eropa seharusnya mengejar kursi di BoP, namun "hanya jika mampu mengubah retorika menjadi kebijakan konkret." Tanpa itu, menurutnya, kehadiran Eropa hanya akan melegitimasi proses yang tidak menjanjikan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Hussein Baoumi dari Amnesty International. "Uni Eropa dapat mempertimbangkan untuk bergabung, tetapi hanya jika syarat-syarat kunci terpenuhi. Kerangka BoP masih kabur, sementara risiko politik, hukum, dan reputasinya sangat besar," ujarnya, menekankan pentingnya kejelasan dan perlindungan HAM. Pengacara HAM Zaha Hassan menegaskan bahwa keterlibatan Eropa harus disyaratkan pada kepatuhan terhadap norma hukum internasional. Jika tidak, menurutnya, Eropa justru akan memfasilitasi kejahatan perang dan penggerusan tatanan berbasis aturan. Hassan sebelumnya juga menulis bahwa rencana perdamaian Gaza dalam Resolusi 2803 sulit diperdamaikan dengan putusan pengadilan internasional.

Sebuah Dilema: Peluang atau Risiko Bagi Eropa?

Potensi Pengaruh dan Peran Eropa

Meskipun banyak keraguan menyelimuti, Muriel Asseburg dari SWP menilai bahwa Eropa justru bisa memiliki pengaruh yang lebih besar jika duduk di BoP dibandingkan dua setengah tahun terakhir. Dalam jangka pendek, memang hampir tidak ada peluang signifikan untuk negosiasi dua negara yang konkret. Namun, Asseburg menyoroti bahwa Eropa masih dapat memainkan peran krusial melalui pendanaan rekonstruksi Gaza, dukungan teknis, serta kerja sama dengan negara-negara Arab yang dalam banyak hal memiliki kepentingan serupa.

"Tanpa Amerika Serikat, tidak akan ada kemajuan," tegas Asseburg. "Ini satu-satunya permainan yang ada. Karena itu, Eropa seharusnya mencoba berada di dalam BoP dan memengaruhinya agar kebijakan selaras dengan hukum internasional dan standar kemanusiaan." Pandangan ini menunjukkan bahwa keterlibatan Eropa, meski diwarnai kritik, bisa menjadi satu-satunya cara untuk menyuntikkan prinsip-prinsip internasional ke dalam kerangka kerja yang ada.

Risiko Legitimasi Tanpa Dampak Nyata

Namun, optimisme tersebut tidak sepenuhnya dibagi oleh semua pihak. Martin Konecny dari European Middle East Project, misalnya, meragukan efektivitas peran Eropa di BoP. Mengingat rekam jejak Eropa di Timur Tengah yang kompleks dan fokus Uni Eropa yang kini lebih tertuju pada krisis di Ukraina serta isu-isu strategis lainnya, ia khawatir keterlibatan Eropa akan lebih banyak membawa risiko daripada manfaat nyata.

"Risikonya, kehadiran Eropa akan 90 persen stempel persetujuan dan hanya 10 persen pengaruh," kata Konecny. Menurutnya, partisipasi Eropa lebih berfungsi untuk melegitimasi skema Amerika Serikat yang dikoordinasikan dengan Israel, tanpa memberikan daya tawar yang berarti dalam mengubah arah kebijakan BoP. Ini merupakan pertimbangan serius yang menyoroti dilema etika dan pragmatisme.

Keseimbangan Sulit di Tengah Ketidakpastian

Di sisi lain, Konecny juga mengakui bahwa tidak terlibat sama sekali bukanlah solusi yang ideal, karena akan menyerahkan sepenuhnya kendali kepada Amerika Serikat dan mitra-mitranya. Tanpa kehadiran Eropa, BoP bisa jadi akan berjalan tanpa pengawasan atau penyeimbang dari kekuatan yang menjunjung tinggi hukum internasional dan hak asasi manusia. "Ini akan menjadi keseimbangan yang sangat sulit bagi Eropa," ujarnya, merangkum kompleksitas situasi yang dihadapi Uni Eropa. Dalam ketidakpastian ini, keputusan Eropa untuk bergabung atau tidak akan menjadi penentu penting bagi legitimasi BoP dan masa depan perdamaian di Gaza.