Prancis Dikabarkan Enggan Bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza Racikan Trump

Prancis tampaknya akan menolak ajakan untuk terlibat dalam Dewan Perdamaian Gaza, sebuah inisiatif yang digulirkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Informasi ini, yang datang dari sumber terdekat Presiden Prancis Emmanuel Macron, mengungkap alasan di baliknya: Paris khawatir mandat dewan tersebut terlalu luas, melampaui fokus tunggal pada Gaza, bahkan berpotensi menggoyahkan prinsip-prinsip dan struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sudah mapan. Sikap ini sekaligus menjadi penegas komitmen kuat Prancis terhadap multilateralisme dan hukum internasional sebagai pilar utama diplomasi dunia.

Prancis Cemas: Mandat Dewan Perdamaian Gaza Trump Terlalu Luas

Melampaui Gaza, Menyangkut Tatanan Internasional

Konon, Dewan Perdamaian Gaza rancangan Donald Trump awalnya dimaksudkan untuk mengawasi upaya rekonstruksi di Jalur Gaza yang porak-poranda oleh perang. Namun, para diplomat Prancis menemukan hal yang membuat mereka gusar setelah meninjau draf piagam dewan tersebut. Mereka menduga piagam itu tidak hanya membatasi ruang lingkupnya pada pembangunan atau kemanusiaan di wilayah Palestina yang diduduki, melainkan mencakup ranah yang jauh lebih luas.

"Jelas, piagam yang diusulkan melampaui kerangka kerja Gaza itu sendiri, merambah ke isu-isu yang lebih rumit dan mendasar dalam tatanan global," ungkap seorang sumber terkemuka yang dekat dengan Presiden Macron kepada awak media, sembari meminta identitasnya dirahasiakan karena sensitivitas diplomatik. Sumber itu melanjutkan, ambiguitas dalam mandat dewan memicu dugaan adanya agenda yang lebih besar, bahkan berpotensi mengubah arsitektur keamanan dan perdamaian di Timur Tengah. Ini tentu menjadi perhatian utama bagi Paris, yang selalu mengedepankan transparansi dan kejelasan dalam setiap langkah diplomatik internasional.

Mempertahankan Integritas PBB, Prinsip yang Tak Boleh Diganggu Gugat

Lebih dari sekadar cakupan geografis atau tematik, Paris juga cemas akan dampak piagam tersebut terhadap integritas dan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Prancis selalu teguh membela prinsip-prinsip fundamental badan dunia itu, mulai dari kesetaraan kedaulatan negara, penyelesaian sengketa secara damai, hingga penghormatan pada hukum internasional.

"Ini memicu pertanyaan besar, terutama terkait penghormatan terhadap prinsip dan struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dalam kondisi apa pun tidak boleh dipertanyakan," tegas sumber yang sama. Paris berpandangan, jika Dewan Perdamaian Gaza ini memiliki mandat yang tumpang tindih atau bahkan berpotensi menyaingi PBB, hal itu bisa merongrong otoritas badan dunia tersebut. Prancis melihat segala upaya yang mengancam prinsip-prinsip ini sebagai kemunduran bagi multilateralisme yang efektif, sebuah pilar penting bagi stabilitas global. Maka, penolakan ini tak lain adalah cerminan dari komitmen mendalam Prancis terhadap tatanan internasional yang berlandaskan aturan.

Multilateralisme dan Hukum Internasional: Fondasi Kuat Diplomasi Prancis

Sikap Prancis terkait Dewan Perdamaian Gaza ala Trump ini dengan jelas merefleksikan kebijakan luar negeri negara itu yang berakar kuat pada multilateralisme dan hukum internasional. Sebagai salah satu kekuatan global yang disegani dan anggota vital PBB, Paris teguh pada keyakinan bahwa persoalan global harus ditangani melalui kolaborasi kolektif dalam kerangka institusi internasional yang sudah kokoh. Belum lama ini, Kementerian Luar Negeri Prancis bahkan merilis pernyataan yang kembali menggarisbawahi komitmen tak tergoyahkan mereka terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"PBB tetap menjadi landasan bagi multilateralisme yang efektif, di mana hukum internasional, kesetaraan kedaulatan negara, dan penyelesaian sengketa secara damai lebih diutamakan daripada kesewenang-wenangan, politik kekuasaan, dan perang," demikian tertulis dalam pernyataan resmi Kemlu Prancis. Pernyataan ini secara tersirat mengingatkan akan potensi bahaya dari inisiatif unilateral atau yang bernuansa dominasi. Prancis bersikukuh bahwa setiap solusi yang berkelanjutan dan sah untuk konflik di Gaza harus dijalankan dengan dukungan dan pengawasan PBB, serta selaras dengan resolusi-resolusi relevan dari Dewan Keamanan PBB. Keengganan Paris untuk bergabung dengan dewan baru tersebut menegaskan prioritas mereka pada saluran diplomatik yang terbukti efektif dan institusi yang diakui secara internasional.

Komitmen Paris untuk Gencatan Senjata dan Solusi Politik di Gaza

Meski tegas menolak untuk terlibat dalam Dewan Perdamaian Gaza yang baru, Prancis tetap menunjukkan dedikasi penuh terhadap upaya mewujudkan gencatan senjata dan mencari solusi politik yang kredibel di Gaza. Penolakan terhadap dewan ini sama sekali tidak berarti Paris berpaling dari penderitaan rakyat Palestina atau konflik di Timur Tengah. Sebaliknya, Prancis ingin memastikan bahwa setiap langkah penyelesaian diambil melalui jalur yang konstruktif dan sesuai dengan standar internasional.

Sumber terdekat Presiden Macron menggarisbawahi bahwa Prancis sepenuhnya berkomitmen pada gencatan senjata segera di Gaza demi meredakan krisis kemanusiaan yang sangat parah. Selain itu, Paris juga menekankan pentingnya adanya "cakrawala politik" yang dapat dipercaya bagi Palestina dan Israel. Hal ini merujuk pada visi solusi dua negara, yang telah lama menjadi konsensus global sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi di kawasan tersebut. Prancis yakin bahwa penyelesaian jangka panjang tidak akan tercapai tanpa pengakuan atas hak-hak sah kedua belah pihak dan tanpa kerangka politik yang jelas untuk pembentukan negara Palestina yang merdeka, hidup berdampingan dengan Israel dalam batas-batas yang aman dan diakui. Paris akan terus memanfaatkan platform diplomatiknya, terutama di PBB dan Uni Eropa, untuk mendorong dialog dan negosiasi guna mencapai tujuan tersebut.